JAMINAN KESEHATAN

Subsidi iuran BPJS Kesehatan, antara aturan dan beban anggaran

Petugas melayani warga di kantor Badan Penyelanggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, Yogyakarta, Jumat (8/9/2017). Pemerintah menaikkan jumlah penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan menjadi 107,2 juta orang.
Petugas melayani warga di kantor Badan Penyelanggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, Yogyakarta, Jumat (8/9/2017). Pemerintah menaikkan jumlah penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan menjadi 107,2 juta orang. | Andreas Fitri Atmoko /Antara Foto

Pemerintah bakal menambah Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional. Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, pada 2019 pemerintah menargetkan 107,2 juta peserta Jamkesnas akan menjadi penerima bantuan.

PBI adalah peserta Jaminan Kesehatan bagi fakir miskin dan orang tidak mampu sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Dalam aturan itu disebutkan, Bantuan Iuran adalah iuran yang dibayar oleh Pemerintah bagi fakir miskin dan orang mampu sebagai peserta program jaminan sosial.

Menurut Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris, target ini tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.

Selama ini ada 2 jenis peserta Jamkesnas. Peserta mandiri dan peserta penerima bantuan. Hingga 27 April 2018, penerima bantuan ini sudah mencapai 92,2 juta jiwa, dari total peserta Jamkesnas sudah mencapai 196,4 jiwa.

Untuk mengejar target penerima bantuan agar tetap tepat sasaran, BPJS Kesehatan akan selalu memperbaharui data dengan Kementerian Sosial.

Mulai 2017, BPJS Kesehatan dan Kementerian Sosial menguatkan sistem informasi data penerima bantuan berdasar Nomor Induk Kependudukan (NIK).

"Pemutakhiran data ini merupakan wujud keseriusan pemerintah untuk memastikan penduduk yang terdata sebagai peserta PBI JK adalah yang benar-benar yang berhak," kata Fachmi, Rabu (2/4/2018) seperti dikutip dari financedetik.

BPJS akan terlibat dalam setiap proses verifikasi dan validasi yang dilakukan Kementerian Sosial.

Fachmi menjelaskan, beberapa hal yang diverifikasi dan divalidasi Kemensos misalnya, penghapusan peserta PBI yang sudah mampu, sudah menjadi Pekerja Penerima Upah (PPU), meninggal dunia atau memiliki NIK ganda.

"Selanjutnya jika sudah dikoordinasikan lintas kementerian. BPJS Kesehatan akan menerima perubahan PBI JK tersebut untuk diperbaharui," ujarnya.

Penambahan penerima bantuan ini bisa menambah beban anggaran. Sekretaris Kementerian Kesehatan Untung Suseno Maret lalu menyatakan, iuran PBI mencapai Rp23 ribu.

Jika ada penambahan sekitar 14,6 juta orang penerima bantuan, maka butuh dana Rp29,5 triliun tiap tahun. Jumlah ini bisa makin bertambah jika iuran PBI jadi dinaikkan lagi.

"Selain kuota penerima, kami juga usulkan besaran iuran untuk PBI naik dari sekarang ini Rp23 ribu per orang. Pertimbangannya karena sudah lama tidak naik," ujar Untung seperti dikutip dari Suara Pembaruan, Selasa (13/3/2018).

Dalam peta jalan (road map) jaminan kesehatan disebutkan, iuran PBI diusulkan sebesar Rp27 ribu.

Langkah pemerintah menaikkan penerima bantuan ini kemungkinan akan menambah defisit BPJS.

Selama ini, BPJS selalu defisit. Penyebabnya, pengeluaran lebih besar dari pendapatannya. Dengan kata lain, klaim yang harus dibayarkan jauh melebihi jumlah iuran pesertanya.

Pada 2014, defisit keuangan BPJS Kesehatan mencapai Rp3,3 triliun. Setahun kemudian, defisit membengkak menjadi Rp5,7 triliun. Semester I 2017 defisit mencapai Rp5,6 triliun.

Akhir tahun lalu, pemerintah menyuntik BPJS Kesehatan dengan duit Rp9,9 triliun. Sebagian suntikan itu berbentuk bantuan iuran selama 2 bulan buat peserta penerima bantuan sebesar Rp4,2 triliun. Lalu penyertaan modal pemerintah sebesar Rp3,2 triliun.

Selama ini belum ada langkah tepat untuk menutup defisit BPJS Kesehatan. Beberapa langkah telah dicoba. Mulai dari melepaskan tanggungan jenis penyakit, pemotongan dana daerah, hingga mengambil duit hasil cukai rokok.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR