PEMINDAHAN IBU KOTA

Sukanto Tanoto masih kuasai ribuan hektare lahan calon ibu kota

Menteri PPN/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro  di Kantor Kementerian PPN, Jakarta, Selasa (30/7/2019).  Bambang memastikan, perusahaan Sukanto Tanoto masih menguasai ribuan hektare lahan yang akan jadi ibu kota.
Menteri PPN/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro di Kantor Kementerian PPN, Jakarta, Selasa (30/7/2019). Bambang memastikan, perusahaan Sukanto Tanoto masih menguasai ribuan hektare lahan yang akan jadi ibu kota. | Wahyu Putro A /Antara Foto

Sebagian lahan calon ibu kota di Kalimantan Timur masih dikuasai Sukanto Tanoto. Pengusaha ini memegang konsesi lahan seluas 161 ribu hektare lewat PT ITCI Hutani Manunggal (IHM). Menurut Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro menjelaskan, konsesi yang dipegang adalah Hutan Tanaman Industri (HTI).

"HTI itu konsesi, bukan kepemilikan, dan dapat diambil setiap saat oleh pemerintah untuk kepentingan nasional," kata dia, kepada detikcom, Rabu (18/9/2019).

Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor menjelaskan tak ada masalah mengenai lahan konsesi itu. Sebab, lahan yang dikuasai kelompok usaha Tanoto statusnya adalah hak guna usaha (HGU) alias pengelolaannya ada batas waktunya.

"HGU hanya diberikan ke masyarakat untuk menggunakan kawasan itu untuk usahanya, dan itu ada jangka waktu. Nggak apa-apa itu, nggak ada masalahnya," katanya di Pelabuhan Balikpapan Coal Terminal, Balikpapan, Kamis (19/9/2019) seperti dipetik dari financedetik.

Sukanto Tanoto adalah pengusaha yang bergerak di banyak bidang usaha. Mulai dari kelapa sawit, kertas, selulosa, hingga energi. Ia mendirikan kelompok usaha Royal Garuda Eagle (RGE) pada 1973. Usahanya berkembang dan membesar. Salah satu anak usahanya adalah Asia Pacific Resources International Holdings Ltd (APRIL).

Corporate Affairs Director APRIL Group Agung Laksamana membenarkan sebagian wilayah konsesi mereka akan menjadi lahan ibu kota baru. Mereka menyatakan baru mengetahui lokasi pemindahan ibu kota baru ke Kalimantan Timur dari media massa, saat diumumkan Presiden pada 26 Agustus 2019.

Setelah pengumuman, APRIL kemudian bertemu dengan Bappenas, menanyakan lokasi pemindahan tersebut. "Dari informasi yang kami terima, lokasi yang akan dipilih berada di dalam area IHM yang merupakan mitra pemasok strategis dengan kontribusinya signifikan bagi PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP)," kata Agung kepada Kompas.com, Kamis (19/9/2019).

Apakah lahan itu akan diambil pemerintah atau pemegang konsesi mendapat ganti rugi?

Bambang menjelaskan, kewenangan ini ada di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Sekretaris Jenderal KLHK Bambang Hendroyono menjelaskan, IHM saat ini memegang izin pengelolaan hasil HTI seluas 161.127 hektare. Masa masa konsesinya hingga tahun 2042. Berdasarkan data Bappenas, pemerintah akan menggunakan sekitar 47 ribu hektare lahan IHM sebagai wilayah inti ibu kota baru.

Bappenas mencatat sekitar 6 ribu hektare dari konsesi IHM akan menjadi kawasan inti ibu kota. Sementara sekitar 42 ribu hektare lahan akan digunakan sebagai kawasan pengembangan ibu kota.

Bambang menuturkan lahan IHM akan diambil alih melalui adendum izin konsesi. "Misalnya diperlukan 50 ribu hektare, kami akan kurangi luas areal konsesinya," kata dia kepada Tempo.co, Rabu (18/9/2019).

Perubahan luas areal izin ini akan dilakukan secara bertahap menyesuaikan rencana pembangunan ibu kota untuk menghindari tanah terbengkalai.

Adendum izin konsesi ini sesuai dengan Peraturan Menteri LHK Nomor 45 Tahun 2016 tentang Tata Cara Perubahan Luasan Areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan pada Hutan Produksi. Dalam Pasal 2 Ayat 2 disebutkan pemerintah bisa mengurangi areal izin kebijakan pemerintah atas penetapan pemberi izin yang dalam hal ini adalah Menteri LHK.

Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil menilai, penguasaan lahan itu bisa dikoreksi pemerintah walau masih dikuasai oleh perusahaan. "Punya siapa saja enggak penting, siapa pun, menurut ketentuan yang ada, pemerintah bisa menata kembali batas yang ada," ujar Sofyan di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Rabu, (18/9/2019) seperti dikutip dari Tempo.co.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR