KEANEKARAGAMAN HAYATI

Sumber daya genetik di perairan Indonesia rentan dicuri

Kejaksaan Negeri Batam menenggelamkan kapal nelayan asing di Perairan Pulau Momoi, Batam, Kepulauan Riau, Rabu (21/11/2018). Lima kapal nelayan Vietnam terbukti melakukan penangkapan ikan secara ilegal di perairan Indonesia .
Kejaksaan Negeri Batam menenggelamkan kapal nelayan asing di Perairan Pulau Momoi, Batam, Kepulauan Riau, Rabu (21/11/2018). Lima kapal nelayan Vietnam terbukti melakukan penangkapan ikan secara ilegal di perairan Indonesia . | M N Kanwa /Antara Foto

Pengawasan dan peraturan tentang tata cara pengelolaan sumber daya genetik yang lemah di perairan Indonesia dinilai berpotensi rawan pencurian. Ironisnya, sebagian sumber daya itu sudah diambil dan dikomersilkan negara-negara maju.

Demikian disampaikan DR Andri Wahyono, Asisten Deputi Sumber Daya Hayati Kementerian Koordinator Bidang Maritim, usai mengikuti forum anggota PBB soal Keanekaragaman Hayati (CBD) di Sharm El Sheikh, Mesir, Rabu (21/11/2018).

Pencurian sumber daya genetik atau biopiracy, lanjut Andri, sangat merugikan Indonesia. Hasil pencurian itu sebagian sudah dikomersilkan.

Andri mengemukakan, pada pembahasan mengenai Ecologically or Biologicaly Significant Marine Areas (EBSAs) dalam forum tingkat tinggi itu, Kemenko Maritim menginginkan EBSAs tidak melakukan pemanfaatan sumber daya genetik sebelum ada kepastian access and benefit-sharing (ABS) untuk Indonesia.

"Supaya kerja sama yang akan terjalin nanti bisa menguntungkan Indonesia. Kalau memang itu merugikan Indonesia maka kita akan intervensi. Prinsipnya, semua negara harus memastikan bahwa akses dan pembagian manfaat itu terjadi dengan cara yang adil dan setara," kata dia kepada Beritagar.id.

Andri mengakui bahwa Indonesia memang belum punya aturan kerangka institusional pengelolaan sumber daya genetik itu. Itu sebabnya Indonesia masih mengandalkan aturan internasional dalam Protokol Nagoya.

"Jika hasil pertemuan ini menyetujui pemberlakuan pemanfaatan sumber daya genetik, Indonesia akan rugi besar,” imbuhnya.

Andri menyatakan, keputusan Indonesia dalam EBSAs merujuk pada COP13 tahun 2016. “Poin pentingnya itu, Indonesia mengingatkan lagi ke Sekretariat CBD dan Parties soal Archipelagic State (negara kepulauan). Bagi Indonesia sangat penting," kata dia.

Ir Mastur, salah satu anggota delegasi Indonesia dari Balai Penelitian dan Pengembangan Bioteknologi Sumber daya Genetik, menambahkan bahwa Indonesia memang mendorong ke arah Archipelagic State. Isinya antara lain aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, ekonomi biru, dan pemanfaatan laut berkelanjutan seperti pemanfaatan sumber daya laut dan mekanisme pembiayaan inovatif pada tindakan ramah iklim.

Dia mengemukakan, setelah mendorong Archipelagic State, Indonesia mengingatkan lagi bahwa EBSAs itu tidak akan bermanfaat jika tidak dikelola dengan baik.

"Ini dilakukan oleh Indonesia karena memang secara defenisi EBSAs itu terlalu ilmiah. Itu memang baik, tapi penerapannya tidak dimengerti oleh negara-negara penyedia sumber daya genetik," kata dia.

Mastur menjelaskan EBSAs tidak jelas pengelolaannya. Misalnya bagaimana laut pantai Jawa, Sumatra, Selat Malaka, laut Sulawesi-Maluku tidak punya penjelasan pengelolaan. "Apalagi di wilayah kita (Indonesia) itu berbatasan dengan Malaysia, Singapura, Filipina dan lainnya. Bahkan sampai sekarang kita sendiri tidak tahu posisi mereka di EBSAs itu seperti apa,” tukasnya.

Indonesia pun mengusulkan tata kelola kawasan konservasi. Jadi, Indonesia ingin EBSAs jadi kawasan konservasi dan dikelola sebagai jejaring kawasan konservasi.

Bahkan menurut Mastur, Indonesia sudah lebih dulu menerapkan konservasi sebelum ada EBSAs. "Misalnya, di Raja Ampat (Papua Barat) itu sudah ada kawasan konservasi, sehingga tidak perlu membuat instrumen pengelolaan yang baru, kalau tidak ya dikelola sebagai jejaring kawasan konservasi," katanya memberi contoh.

Mastur mengatakan pada prinsipnya Indonesia tidak mau ada pemanfaatan sumber daya genetik bersamaan dengan pengelolaan di wilayah EBSAs. Karena di wilayah itu orang lain akan bisa memanfaatkan sumber daya genetik yang ada di dalamnya.

"Ini karena sumber daya genetik itu sensitif. Rawan dicuri. Apalagi soal sampling air, jadi bukan ikannya yang akan diambil. Cukup kotoran ikan saja, atau sirip ikan yang lepas bersama airnya itu sudah bisa dapat untung banyak.

Belum lagi yang kita takutkan itu dikloning dan kemudian dibawa ke negara mereka. Kalau memang sudah terjadi seperti itu ya Indonesia tidak dapat apa-apa dari pemanfaatan itu," tegasnya.

Upaya mengurangi pencurian

Mastur yang juga Sekretaris Komisi Nasional Sumber Daya Genetik Indonesia itu menyatakan, sumber daya genetik yang paling rawan dicuri dari perairan Indonesia adalah spons atau bunga karang laut. Menurut penelitian, bunga karang laut adalah gudang sumber obat-obatan dan bahan kosmetik.

"Itu bisa sembuhkan kanker, juga pembuatan kosmetik, karena senyawa kimia di spons itu sama dengan yang dikembangkan saat ini,” sambung Mastur.

Ini semua terjadi karena memang Indonesia belum cukup punya peraturan rigid. Andri menambahkan, isu soal ini pernah coba melibatkan perubahan UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Namun proses UU itu dimentahkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

"Prosesnya itu sudah masuk. Tapi sama KLHK ditarik. Kalau tidak ditarik pasti sudah jadi, karena saat itu tinggal dibahas sama DPR," katanya.

Padahal, lanjut Andri, Indonesia bisa untung besar jika UU itu ada. "Supaya kekayaan yang kita punya ini bisa menyejahterakan masyarakat. Supaya Indonesia itu tidak miskin. Masa sumber dayanya banyak, kok warganya miskin," sambung Andri.

Hagi Yulia Sugeha, Peneliti Pusat Penelitian Oceanografi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), menambahkan, biopiracy atau pencurian sumber daya genetik itu terkait dengan produksi obat-obatan.

Yulia menceritakan prosesnya terjadi saat penelitian internasional. "Mereka datang meneliti dan kemudian mempublikasikannya dalam jurnal internasional. Sehingga memang dari dulu sudah dibawa keluar (mikroorganisme penting dari sumber daya genetik). Saat itu memang belum banyak yang memahami ke arah situ," katanya.

Namun, saat ini pemerintah Indonesia sudah memperketat hal tersebut. Bahkan LIPI kini memiliki Tim Kajian Penilaian Pemberian Izin Peneliti Asing (TKP2IPA).

Tim ini bertugas melakukan pengkajian setiap proposal dari peneliti asing, baik mahasiswa maupun NGO internasional. "Semuanya akan dicek, baik tujuan penelitiannya sampai dengan trade record,” katanya.

Kini, peluang pencurian sudah dikurangi. Pemberian izin penelitian sangat ketat, lalu sampling yang diambil hanya boleh dalam jumlah terbatas dan memang demi penelitian.

Sampling yang diambil harus habis setelah masa penelitian berakhir sehingga tidak bisa dibawa keluar. Pemerintah Indonesia juga melarang pengambilan sample DNA.

"Ekstrak DNA hanya bisa sekali digunakan. Juga tidak diizinkan keluar. Kalau sampai keluar maka harus ada peneliti asal Indonesia yang ikut. Ada orang kita yang akan kawal ke luar," pungkasnya.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR