Surat Berharga Negara; dalam tekanan deposito dan minat asing

Foto ilustrasi
Foto ilustrasi | Freeimages.com

Porsi kepemilikan investor asing terhadap Surat Berharga Negara (SBN) terus meningkat. Data Kementerian Keuangan menyebut saat ini porsi asing di SBN sebesar 40,34 persen dari total surat utang yang dapat diperdagangkan.

Jumlah itu meningkat dibanding 2017 sebesar 39,82 persen dan akhir 2016 yang berada di posisi 37 persen. Jika dirupiahkan, jumlah kepemilikan asing sudah naik dari posisi Rp665,86 triliun ke posisi Rp860,63 triliun dalam waktu satu tahun.

Layaknya dua sisi mata uang, peningkatan kepemilikan asing terhadap SBN juga memiliki dua sisi; positif dan negatif. Positifnya, kondisi ini mencerminkan volatilitas Indonesia yang rendah, meski sudah memasuki tahun politik 2018 dan 2019.

"Artinya kepercayaan asing terhadap investasi di aset rupiah semakin besar. Credit Default Swap (CDS) Indonesia untuk surat utang lima tahun (per Jumat, 5/1/2018) berada di level 81,17 atau terendah sepanjang masa," sebut Anil Kumar, analis Fixed Income Fund Manager Ashmore Asset Management Indonesia, dalam KONTAN.

Hasil lelang SUN perdana tahun ini (per 3 Januari 2017) yang mencapai Rp86,21 triliun atau melebihi target, memungkinkan pemerintah meraup target lelang dengan mudah untuk waktu seterusnya.

Bila kondisi terus terjadi, sambung Anil, maka bukan tak mungkin nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat bisa semakin menguat.

Negatifnya, kondisi ini dapat membuat pasar SBN rawan tekanan jika terjadi pembalikan modal asing secara tiba-tiba seperti pengaruh kenaikan suku bunga acuan Federal Reserve (The Fed) yang akan membuat aset dalam dolar AS semakin berdaya tarik.

Ekonom Senior Bank Mandiri, Andri Asmoro menilai, besarnya minat asing terhadap SBN lantaran imbal hasil (yield) yang ditawarkan pemerintah masih menarik. Selain itu, peringkat utang jangka panjang Indonesia terus membaik.

Seperti diketahui, tiga lembaga pemeringkat internasional berturut-turut memperbaiki peirngkat layak investasi Indonesia pada 2017. Gubernur Bank Indonesia, Agus DW Martowardojo mengatakan, keberhasilan ini mencerminkan stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan nasional.

Ekonom Bank Permata Josua Pardede dalam Katadata menilai pemerintah perlu terus mempertahankan stabilitas makroekonomi untuk menghalau risiko pembalikan investasi asing.

"Terkait tax gain dari profit di pasar keuangan, kalau ada aturan-aturan yang bisa diregulasi kembali, saya kira bisa positif juga untuk pasar," ujar Josua.

Apa itu Surat Berharga Negara?

Melansir Bank Indonesia, SBN terdiri dari Surat Utang Negara (SUN) dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). SUN adalah surat berharga yang berupa surat pengakuan utang dalam mata uang rupiah dan asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh negara sesuai dengan masa berlakunya.

SUN terdiri dari Obligasi Negara (ON) dan Surat Perbendaharaan Negara (SPN). Obligasi adalah SUN dalam bentuk mata uang rupiah dengan kupon atau dengan pembayaran bunga secara berkesinambungan dalam jangka waktu lebih dari 12 bulan.

Sementara, SBSN (atau yang biasa disebut Sukuk Negara) adalah SBN yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset baik dalam bentuk rupiah maupun valuta asing.

DJPPR Kementerian Keuangan menjelaskan, tujuan penerbitan SUN adalah untuk membiayai defisit APBN, menutup kekurangan kas jangka pendek, dan mengelola portofolio utang negara. Penerbitan SUN bisa dilakukan setelah pemerintah mendapat persetujuan DPR yang disahkan bersama dengan pengesahan APBN.

Dengan kebijakan defisit yang masih akan diterapkan pada APBN 2018, maka pemerintah masih harus menerbitkan SBN.

Untuk diketahui, pada tahun 2018 belanja negara ditargetkan sebesar Rp2.220,7 triliun, sementara penerimaannya ditargetkan hanya Rp1.894,7 triliun. Artinya, pemerintah masih harus mengalami defisit anggaran sebesar Rp325,9 triliun atau sekitar 2,19 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Sejak 2006, SBN tak hanya bisa dibeli oleh negara lain, perusahaan dan bahkan investor pribadi yang memiliki dana minimal Rp5 juta sudah bisa membelinya melalui penerbitan obligasi ritel Indonesia (ORI).

Umumnya, ORI diterbitkan satu seri setiap tahunnya, namun pemerintah pernah menerbitkan ORI dua kali dalam setahun yakni pada saat krisis ekonomi, yakni 2007 dan 2008.

Sejak saat pertama kali diterbitkan, kupon (imbal balik) ORI selalu lebih tinggi dari bunga deposito. Kemungkinan gagal bayarnya pun lebih kecil ketimbang obligasi korporasi, mengingat ORI diterbitkan oleh pemerintah dan turut melibatkan aset pemerintah yang dijaminkan.

Besaran kupon ORI disesuaikan dengan suku bunga acuan Bank Indonesia saat itu. Kupon tertinggi ORI pernah menyentuh 12,05 persen, ini terjadi pada 2006, ORI yang pertama. Sementara kupon terendah terjadi pada seri ORI009, yaitu hanya 6,25 persen.

Pada tahun ini, pemerintah batal memperbesar porsi penerbitan SBN ritel. Tahun ini ditargetkan hanya Rp42,32 triliun atau 5 persen dari penerbitan SBN bruto sebesar Rp846,4 triliun. Jadwal penerbitannya masih sama, sukuk ritel (sukri) pada Maret 2018, obligasi ritel online pada Mei 2018, dan ORI pada Oktober 2018.

Minat investor domestik pada SBN

Salah satu cara pemerintah untuk menghimpun pendanaan secara ritel adalah dengan menjual SBN ritel melalui platform daring dengan target pengumpulan awal hingga Rp1 triliun.

"Misalnya, investor asing sudah bosan dengan Indonesia, penggantinya masih banyak yang dari domestik," kata Direktur Strategis dan Portofolio Utang Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR ) Kemenkeu Scenaider Clasein H. Siahaan dalam Katadata, 19 Desember 2017.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan, SBN dilempar ke investor ritel sebesar 6 persen hingga 8 persen dari penerbitan bruto SBN, atau ada di kisaran Rp50,78 triliun hingga Rp67,71 triliun.

Target ini sendiri lebih besar ketimbang target indikatif tahun ini yang ada di angka Rp40 triliun. Sementara, penyerapan SBN ritel pada 2017 hanya berada di angka Rp22,98 triliun atau 57,45 persen dari target indikatif tahun ini.

Di sisi lain, sejumlah pengamat memperkirakan kondisi pasar SBN masih akan sama dengan tahun sebelumnya.

Direktur Utama PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), Salyadi Saputra dalam CNN Indonesia mengatakan, ada kemungkinan imbal hasil obligasi pemerintah akan kembali menyempit seiring kenaikan peringkat yang diberikan oleh Fitch Ratings.

Sebab, kenaikan peringkat yang menunjukkan kondisi makroekonomi Indonesia cenderung stabil, bisa mencerminkan risiko oleh biaya kupon yang akan terus menipis.

Data Kementerian Keuangan juga menunjukkan kupon SBN terus menurun sebesar 145 basis poin secara tahunan (year-on-year) di kuartal III/2017.

Kondisi ini yang kemudian bisa membuat investor ritel tidak begitu tertarik untuk berinvestasi di obligasi pemerintah dan memilih deposito yang lebih likuid.

BACA JUGA