Surat KPK ke Presiden agar delik korupsi tak masuk RKUHP

Ketua KPK Agus Rahardjo (kedua kiri) bersama Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Basaria Pandjaitan (kiri), Laode Muhammad Syarif (ketiga kanan) dan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata (kedua kanan) menjadi pembicara dalam diskusi Sucikan Diri Lawan Korupsi di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (25/5/2018).
Ketua KPK Agus Rahardjo (kedua kiri) bersama Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Basaria Pandjaitan (kiri), Laode Muhammad Syarif (ketiga kanan) dan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata (kedua kanan) menjadi pembicara dalam diskusi Sucikan Diri Lawan Korupsi di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (25/5/2018). | Reno Esnir /Antara Foto

Pembahasan Revisi Kitab Undang Undang Hukum Pidana (RKUHP) akan selesai sebelum 17 Agustus 2018. Meski ditargetkan rampung dalam dua bulan ini, RKUHP masih mengundang banyak sorotan dan penolakan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pun menyurati Presiden Joko Widodo mengenai RKUHP ini.

KPK mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo pada 4 Januari 2017. Dengan RKUHP sekarang, KPK tidak dapat memenuhi permintaan pemerintah dan DPR mengenai rumusan tindak pidana korupsi.

"Mengingat adanya kepentingan bangsa yang lebih besar dan keberpihakan pada kemaslahatan rakyat Indonesia dalam melakukan pemberantasan korupsi," kata Ketua KPK Agus Rahardjo melalui Antaranews, Minggu (3/6/2018).

Ada sejumlah poin dalam surat KPK yang disampaikan ke Presiden. Pada pokoknya, KPK keberatan terhadap RKUHP yang pada pokoknya keberatan atas dimasukannya delik korupsi ke dalam RKUHP.

KPK menilai proyek kodifikasi melalui RKUHP berpotensi mengabaikan sejumlah aturan seperti Ketetapan MPR tentang penyelenggaraan negara yang bebas KKN, Putusan Mahkamah Konstitusi dan melanggar Konvensi PBB tentang pemberantasan korupsi tahun 2003 yang diratifikasi Indonesia.

Peraturan itu menegaskan Indonesia harus memiliki lembaga khusus antikorupsi yang pelaksanaannya diatur secara khusus dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

KPK juga membeberkan bahwa korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang dapat mengakibatkan ambruknya sistem ekonomi negara dan mengganggu kesejahteraan masyarakat. Krisis moneter 1998 telah menunjukkan itu kepada Indonesia. Peristiwa itu kemudian melahirkan ketetapan MPR Tahun 1998 tentang penyelenggaraan negara yang bebas KKN dan menjadi landasan pembentukan KPK serta UU Tipikor.

UU Tipikor mengatur beragam jenis tindak pidana korupsi, mulai dari korupsi yang berkaitan dengan keuangan negara hingga merintangi proses hukum pelaku korupsi. Tiga belas jenis tindakan itu berdiri sendiri dan tidak bisa dikategorikan dalam core crime (tindak pidana pokok) bila diintegrasikan dalam RKUHP.

UU Tipikor yang menjadi landasan KPK bertindak memiliki kelebihan dibandingkan tindak pidana lain. Beberapa kelebihan UU Tipikor antara lain, tidak dihapuskannya hukuman pidana bagi pelaku yang mengembalikan duit korupsi; KPK bisa menjerat korporasi yang melakukan korupsi; dan sistem pembuktian terbalik dalam tindak pidana pencucian uang.

KPK menyatakan upaya kodifikasi terhadap ketentuan pidana lain, termasuk korupsi ke dalam RKUHP terinspirasi dari aturan serupa yang diterapkan di Belanda. Namun, KPK meminta pemerintah dan DPR juga dapat membandingkan kondisi korupsi di Belanda di Indonesia. Di Belanda, tindakan korupsi tidak semasif seperti di Indonesia.

Suatu tindak pidana yang masuk dalam kodifikasi akan sulit diamandemen dan selalu ketinggalan zaman. Bentuk kejahatan yang terus berkembang membuat norma hukum yang dikodifikasi tak mampu menjangkau bentuk kejahatan baru. Hal ini menurut KPK berbeda dengan KUHP di Belanda yang secara berkala direvisi.

"Tapi apakah pernah pemerintah dan DPR membandingkan kondisi korupsi yang terjadi di Indonesia dengan kondisi korupsi di Belanda? Tentu tidak, korupsi di Belanda tidaklah bersifat masif seperti di Indonesia," kata Agus.

Indeks Persepsi Korupsi (CPI) Belanda adalah 87 sedangkan Indonesia baru 36 dengan rentang 0-100, 0 dipersepsikan sangat korup dan 100 sangat bersih.

KPK menyatakan sedang terjadi tren menarik mengenai pembentukan lembaga khusus antikorupsi yang diatur secara dalam konstitusi. KPK mencatat ada 30 negara yang saat ini sudah melakukan hal itu.

KPK menganggap memasukkan delik korupsi dalam RKUHP bertentangan dengan politik hukum dan kebutuhan negara. Memasukkan delik korupsi sama saja mengingkari komitmen bersama yang memandang Indonesia mengalami darurat korupsi.

Tak hanya dari KPK, tuntutan agar delik korupsi keluar dari RKUHP juga disuarakan sejumlah organisasi yang tergabung dalam Aliansi Nasional Reformasi KUHP. Aliansi itu di antaranya beranggotakan ICW, LBH Masyarakat, PKNI hingga Kontras.

Aliansi Nasional Reformasi KUHP meminta tindak pidana khusus yang ada di RKUHP dicabut dan dikembalikan dalam undang-undang sektoral.

"Jadi lebih baik tindak pidana khusus ini yang sekarang sedang dibahas dalam RKUHP dicabut dan perbaikannya bisa diatur dalam undang-undang sektoral," kata anggota Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan ICW, Lalola Easter dikutip Detik.com.

Lalola Dengan dimasukkan tindak pidana khusus, seperti korupsi, dalam RKUHP akan membuat lembaga yang menangani akan kebingungan. Sebab ada dua undang-undang yang dijadikan rujukan nanti.

Selain itu tak jelasnya rujukan, RKUHP pun memuat pengurangan hukuman terhadap pelaku yang terlibat permufakatan jahat dalam praktik korupsi.

BACA JUGA