PELEMAHAN KPK

Surat Presiden untuk revisi UU KPK sudah di DPR

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo (dua kiri) didampingi Ketua Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) UGM Oce Madril (kiri) dan mahasiswa membawa poster di Kantor Pukat UGM, DI Yogyakarta, Rabu (11/9/2019).
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo (dua kiri) didampingi Ketua Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) UGM Oce Madril (kiri) dan mahasiswa membawa poster di Kantor Pukat UGM, DI Yogyakarta, Rabu (11/9/2019). | Hendra Nurdiyansyah /AntaraFoto

Tak perlu waktu lama bagi Presiden Joko “Jokowi” Widodo untuk menimbang Revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (RUU KPK).

Menteri Sekretaris Negara Pratikno menyatakan bahwa surat presiden (surpres) terkait revisi UU kontroversial itu sudah diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sejak Rabu (11/9/2019) pagi.

“Sudah diteken Presiden dan sudah dikirim ke DPR tadi,” kata Pratikno di Gedung Utama Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta Pusat, Rabu malam.

Menurut Pratikno, pandangan pemerintah sejauh ini tentang revisi yang diajukan DPR tersebut banyak memerlukan koreksi. Maka presiden, sambungnya, bakal menambahkan banyak revisi pada draf-draf yang diajukan.

“Intinya bahwa nanti Bapak Presiden yang jelaskan detail seperti apa. Tapi, bahwa DIM (daftar inventaris masalah) yang dikirim pemerintah banyak merevisi draf yang dikirim DPR,” ucapnya.

Surat presiden atau surpres berisi penjelasan dari presiden bahwa pihaknya telah menugaskan menteri untuk membahas revisi atau rancangan UU bersama anggota dewan.

Dengan kata lain, dengan meluncurnya surpres ini, Jokowi sepakat untuk membahas RUU KPK bersama DPR.

Pada pernyataannya Rabu siang, Jokowi meminta agar pembatasan-pembatasan yang tak perlu dalam RUU KPK dihilangkan demi menjaga independensi KPK. Namun di sisi lain, Jokowi mengaku belum mempelajari DIM dalam RUU tersebut.

“Intinya ke sana, tapi saya mau melihat dulu,” kata Jokowi di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat.

Pemerintah sejak awal memang telah mengirimkan sinyal persetujuan pembahasan RUU KPK. Selasa (10/9/2019), Wakil Presiden Jusuf “JK” Kalla memastikan bahwa Jokowi akan mengirimkan surat presiden ke DPR. Kendati JK mengelak surat itu dikirimkan sebagai bentuk persetujuan pemerintah atas poin-poin yang disampaikan DPR.

“Sekali lagi kita ingin KPK berfungsi dan dijaga. Tapi tentu batas-batas yang juga tidak atau mesti ada batasannya tidak berdasarkan hanya pada suatu-suatu gerakan,” kata JK di Kantor Wakil Presiden.

Penyerahan surpres ke DPR menjadi salah satu kekecewaan para pegiat antikorupsi yang masih menggantungkan harapannya kepada Jokowi.

Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti menyatakan, pembahasan RUU KPK bisa saja batal jika Jokowi tak mengeluarkan surpres. Sebab, meski RUU ini telah disahkan sebagai inisiatif DPR, pembahasannya tetap harus menunggu respons dari presiden.

“Kalau misalnya Pak Jokowi betul-betul ngasih surpres, artinya kan undang-undangnya bisa mulai dibahas,” kata Bivitri, dalam KOMPAS.com.

Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada (UGM) Zainal Arifin Mochtar meminta Jokowi untuk mempertahankan janjinya memperkuat KPK.

Jokowi diharapkan menggunakan waktunya sebaik mungkin untuk mempelajari draf RUU KPK yang dikirim kepadanya. Apalagi, masa kerja DPR periode 2014-2019 akan segera berakhir, sehingga pembahasan RUU itu tidak mungkin dirampungkan dalam waktu singkat.

Merujuk Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Presiden memiliki kewenangan waktu sekitar dua bulan untuk mempelajari dan mengirimkan jajaran menteri untuk membahas usulan DPR.

Zainal berharap, Jokowi mau menolak pembahasan dan secara tegas tidak menyetujui adanya RUU tersebut. Sebab, substansi-substansi yang diajukan sangat melemahkan KPK.

“Bola itu ada di presiden, mau jadi pahlawan menolong KPK atau menjadi pengkhianat dengan merusak KPK serta menyalahi janji kampanyenya. Silakan tuan presiden pikirkan,” tukasnya.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR