Kepuasan publik naik selama 3 tahun pemerintahan Jokowi

Pekerja menyelesaikan pembangunan infrastruktur kereta api ringan atau Light Rapid Transit Jabodebek di Cibubur, Jakarta Timur, Senin (21/8).
Pekerja menyelesaikan pembangunan infrastruktur kereta api ringan atau Light Rapid Transit Jabodebek di Cibubur, Jakarta Timur, Senin (21/8). | Indrianto Eko Suwarso /Antara Foto

Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla akan memasuki usia tiga tahun sejak dilantik pada 20 Oktober 2014 lalu. Selama tiga tahun menjabat, banyak responden menyatakan puas terhadap kinerja pemerintahan dan kepemimpinan Joko Widodo dianggap demokratis.

Lembaga penelitian kebijakan, Centre for Strategic and International Studies (CSIS) merilis hasil surveinya, Selasa (12/9/2017). Hasil survei memperlihatkan kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Joko Widodo mengalami kenaikan dari tahun ke tahun sejak 2015 sampai 2017.

Responden adalah warga negara Indonesia yang telah mempunyai hak pilih dalam Pemilu atau telah berusia 17 tahun ke atas yang dipilih secara acak. Lembaga ini mewawancarai 1.000 responden yang tersebar secara proporsional di 34 provinsi di Indonesia pada 23-30 Agustus 2017.

Hasil survei memperlihatkan 68,3 persen responden menyatakan puas dengan kinerja pemerintahan. Angka itu meningkat dibandingkan tahun 2016 dengan tingkat kepuasan 66,5 persen dan 2015 sebanyak 50,6 persen.

Responden yang menyatakan tidak puas juga menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Survei ini menyatakan ada 31,5 persen responden yang menyatakan tidak puas dengan kinerja pemerintahan Jokowi. Angka ini turun dibandingkan tahun 2016 dengan tingkat ketidakpuasan 32,8 persen dan tahun 2015 sebanyak 48,2 persen.

Di bidang ekonomi, kepuasan responden mengalami kenaikan namun tidak sekuat kenaikan di bidang maritim. Tingkat kepuasan bidang ekonomi hanya 56,9 persen, naik dari tahun sebelumnya 46,8 persen dan dua tahun sebelumnya 30 persen.

Tingkat kepuasan bidang ekonomi itu di bawah bidang hukum dan maritim. Kepuasan responden di bidang hukum mencapai 64 persen, naik dari tahun 2016 sebesar 62,1 persen dan 2015 sebesar 51,1 persen. Adapun kepuasan bidang maritim mencapai 75,5 persen, melonjak dari 63,9 persen pada 2016 dan 59,4 persen pada 2015.

Setelah merasa puas dengan kinerja pemerintahan, sebagian besar (77 persen) responden menyatakan optimistis terhadap kemampuan pemerintah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Responden juga optimistis (83,2 persen) terhadap kemampuan pemerintah meningkatkan pembangunan infrastruktur.

Secara umum, responden optimistis terhadap masa depan Indonesia. Mayoritas responden (85,2 persen) juga menyatakan mendukung pemerintah saat ini.

Meski merasa puas dan optimistis terhadap kinerja pemerintah, responden memberikan sejumlah catatan ihwal kesulitan utama yang dirasakan masyarakat saat ini. Persoalan utama yang dihadapi masyarakat adalah tingginya harga sembako.

Soal lain yang dihadapi masyarakat adalah terbatasnya lapangan pekerjaan, tingginya angka kemiskinan, pelayanan dan biaya kesehatan yang mahal, tingginya angka ketimpangan antara yang kaya dan miskin, pelayanan dan kualitas pendidikan yang buruk, rendahnya daya beli masyarakat, serta masih adanya pungutan liar di kantor pemerintahan.

Tingkat kepuasan terhadap pemerintahan Jokowi-Kalla telah dirilis lembaga survei lainnya, seperti Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) pada Juni 2017. Lembaga ini mencatat 67 persen menyatakan puas dengan kinerja pemerintahan Jokowi.

SMRC menggelar survei pada 14-20 Mei untuk menakar kondisi politik nasional seusai pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta. Lembaga ini mewawancarai 1.350 orang di atas 17 tahun di seluruh provinsi di Indonesia.

Sebagian besar responden (68 persen) menyatakan yakin atas kepemimpinan Jokowi. Presiden, sebagai lembaga juga mendapat kepercayaan tinggi (86 persen) dari responden, di bawah TNI (90 persen).

Responden juga menyatakan kepercayaannya terhadap KPK (86 persen), KPU (80 persen), Polri (77 persen), Pengadilan (76 persen) dan Kejaksaan (74 persen). Kepercayaan terbilang rendah ditujukan untuk Dewan Perwakilan Daerah (64 persen), Dewan Perwakilan Rakyat (63 persen) dan partai politik (56 persen).

Hasil survei sedikit berbeda pernah diluncurkan Litbang Kompas pada Mei 2017 lalu. Survei ini menunjukkan bahwa tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintahan Jokowi-Kalla --meski mayoritas tetap menyatakan puas-- mengalami penurunan dalam satu tahun belakangan.

Penurunan tersebut terjadi di empat sektor bidang yang disurvei yakni di bidang politik dan keamanan, hukum, ekonomi, serta kesejahteraan sosial.

Pada April 2016, kepuasan terhadap kinerja pemerintahan Jokowi-Kalla sebesar 67,4 persen, sedangkan yang tidak puas 32,6 persen.

Kepuasan terhadap kinerja pemerintahan Jokowi-Kalla menurun menjadi 65,9 persen pada Oktober 2016. Sedangkan yang tidak puas 34,1 persen.

Sementara, pada April 2017, kepuasan terhadap kinerja pemerintahan Jokowi-Kalla kembali menurun menjadi 61,3 persen, dan yang tidak puas 36,9 persen.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR