PENINDAKAN KORUPSI

Surya Paloh sentil praktik pemberantasan korupsi

Bupati Mesuji Khamami (tengah) mengenakan rompi tahanan seusai menjalani pemeriksaan terkait operasi tangkap tangan (OTT) kasus dugaan korupsi proyek infrastruktur di Dinas PUPR Kabupaten Mesuji di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (25/1/2019).
Bupati Mesuji Khamami (tengah) mengenakan rompi tahanan seusai menjalani pemeriksaan terkait operasi tangkap tangan (OTT) kasus dugaan korupsi proyek infrastruktur di Dinas PUPR Kabupaten Mesuji di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (25/1/2019). | Rivan Awal Lingga /Antara Foto

Ketua Umum Partai Nasional Demokrat (NasDem) Surya Paloh mengaku mendukung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam memberantas praktik korupsi. Namun, dia tak setuju jika pemberantasan korupsi hanya fokus melakukan penangkapan.

Hal itu diungkapkannya saat menjadi pemateri dalam Kuliah Umum Kebangsaan di Universitas Indonesia (UI), Salemba, Jakarta Pusat, Rabu (14/8/2019).

"Siapa yang tidak mau dorong, siapa yang tidak mau dukung? Kita mau dukung, tapi kita malas lah kalau setiap hari gubernur ditangkap, menteri diancam tangkap, ini tangkap," tegas Surya.

Menurutnya, jika pemberantasan korupsi terus fokus melakukan penangkapan, maka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) akan hancur. "Lama-lama ini ajalah pikiran kita (melakukan penangkapan), kapan kita mau bangun bangsa ini?" tandasnya.

Ia mengingatkan, meski mendapatkan popularitas dan tepuk tangan dari kalangan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), tapi bangsa Indonesia tak boleh merasa puas diri. Alasannya, memberantas korupsi bukanlah pekerjaan satu-satunya bangsa Indonesia.

"Saya menganut paham konsisten antikorupsi, tapi saya tekankan bukannya hanya pemberantasan korupsi yang harus ada di negeri ini, masih banyak pekerjaan rumah lain," imbuhnya.

Dia meminta agar bangsa Indonesia untuk mulai memikirkan pekerjaan rumah lainnya, seperti membangun sektor industri, menekan angka pengangguran, dan menggerakkan ekonomi.

Kegusaran Surya Paloh bukan tanpa alasan. Dari catatan Anti corruption Clearing House (ACCH) KPK, penanganan tindak pidana korupsi oleh lembaga anti-rasuah itu sejak tahun 2015 hingga tahun 2018 terus meningkat.

Sepanjang tahun 2015 hingga 2018 terdapat 1.952 perkara. Per 31 Desember 2018, KPK telah melakukan penanganan tindak pidana korupsi dengan rincian; penyelidikan 164 perkara, penyidikan 199 perkara, penuntutan 151 perkara, inkracht 106 perkara, dan eksekusi 113 perkara.

Koordinator Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan Indonesia Corruption Watch (ICW), Tama Satrya Langkun membantah ungkapan Surya Paloh. Pemahaman KPK hanya menangkap koruptor saja kata Tama, sangat tidak tepat.

"Ada banyak agenda strategis lainnya yang dikerjakan KPK. Termasuk Strategi Pencegahan Nasional yang dikoordinasikan dengan kementerian dan lembaga, termasuk pemerintahan daerah," ungkap Tama kepada Beritagar.id, di Kalibata, Jakarta Selatan, Kamis (15/8).

Banyak kepala daerah korup

Pemberantasan korupsi jelas Tama, mesti dilakukan secara menyeluruh, dari penindakan, pencegahan, koordinasi, supervisi, dan monitoring.

Artinya lanjut Tama, penindakan pejabat korup yang dilakukan sekarang tidak boleh kendor, tentunya dengan meningkatkan performa di bidang lainnya seperti bidang pencegahan. "Sekarang, pembangunan seperti apa yang bisa diharapkan jika masih banyak kepala daerah yang korup?" ujarnya.

Dari catatan ICW sebut Tama, tahun 2018, terdapat 454 kasus korupsi yang terjadi dengan jumlah tersangka 1.087 orang. Sebagian besar kasus korupsi tersebut melibatkan kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) yakni sebanyak 375 orang atau 3,45 persen dari total tersangka. Kemudian, disusul oleh Swasta sebanyak 235 orang.

Aktor lain yang melakukan korupsi juga yakni DPRD, BUMN, BUMD, ketua organisasi, kepala daerah, dan kepala sekolah. "Ada 37 kepala daerah yang terlibat korupsi selama 2018," sebutnya.

Tujuan dari pembangunan NKRI lanjut Tama, adalah mensejahterakan masyarakat. "Bagaimana mungkin masyarakat bisa sejahtera kalau alokasi anggaran, fasilitas pembangunan, sumber daya alam, dan segala hal yang diperuntukkan bagi rakyat justru dikorupsi?" tanyanya.

Dalam melihat maraknya korupsi di daerah tambahnya, sebagai pimpinan partai, mestinya Surya Paloh melakukan evaluasi kebijakan dan pengawasan di internal partai politik. "Salah satu penyebab korupsi kepala daerah adalah karena mahalnya biaya politik. Pada titik ini, komitmen partai politik sangat dibutuhkan," tukasnya.

Staf Investigasi ICW, Wana Alamsyah mengungkapkan, ASN menjadi aktor yang paling banyak terjerat kasus korupsi. Padahal kata Wana, abdi negara memiliki kewajiban melayani masyarakat yang berkaitan dengan hak dasar, seperti akses pendidikan, kesehatan, dan perizinan, secara efektif dan efisien.

Kualitas ASN kata Wana, membuat layanan birokrasi di Indonesia masih kedodoran dalam melayani publik, mental korup ASN seakan menular. "Masih banyak pelanggaran yang sering dilakukan (ASN), salah satunya dengan mengutip sejumlah uang untuk mempercepat proses layanan," ujarnya.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR