SUSUNAN KABINET

Susunan kabinet Jokowi-Amin masih teka-teki

Ilustrasi. Menteri kabinet yang akan membantu kerja Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin masih menjadi teka-teki.
Ilustrasi. Menteri kabinet yang akan membantu kerja Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin masih menjadi teka-teki. | Salni Setyadi /Beritagar.id

Tiga bulan lagi pemenang Pemilihan Presiden 2019, presiden petahana Joko "Jokowi" Widodo dan wakil barunya, Ma'ruf Amin, akan dilantik. Berbagai isu mengenai komposisi dan nama para calon pengisi kabinet periode 2019-2024 pun mulai bermunculan.

Menjawab pertanyaan mengenai susunan menteri dalam kabinet pada periode kedua pemerintahannya nanti, Jokowi menyatakan sudah mulai menyusun komposisinya, tetapi belum mau menyebutkan nama.

"Sudah, sudah (menyusun kabinet). Secepatnya (diumumkan)," ujar Jokowi kepada para jurnalis termasuk Ronna Nirmala dari Beritagar.id, usai pembukaan Pameran Karya Kreatif Indonesia (KKI) 2019 di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Jumat (12/7/2019).

Ia menambahkan, telah mengantongi cetak biru formasi kabinet yang akan diisi oleh kalangan profesional dan elit politik. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menyebut komposisi antara dua kalangan itu antara 60:40 atau 50:50.

Namun begitu, Jokowi mengaku telah mengantongi cetak biru formasi kabinet yang diisi oleh kalangan profesional dan elit politik. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini menyebut komposisi 60:40 atau 50:50. Ia juga menginginkan ada wajah-wajah muda yang membantunya.

Elit politik yang dimaksud, tentu saja akan berasal dari partai-partai yang bergabung mendukungnya selama pilpres. Karenanya, ia meminta pimpinan partai politik pendukung untuk menyetor nama-nama kader mudanya yang layak dipilih menjadi menteri.

"Saya minta dari partai juga ada yang muda. Ada dari profesional juga. Kalau tidak ada dari partai, ya, cari sendiri. Profesional muda kan sekarang banyak banget," tandasnya.

Jokowi memberi sinyal bahwa kabinet pemerintahannya bersama Ma'ruf Amin nanti tidak akan diisi 100 persen wajah baru. "Banyak (yang dipertahankan)," ujarnya singkat.

Pekan lalu, usai bertemu Jusuf Kalla di Kantor Wapres, Jakarta, Ma'ruf menyatakan Jokowi dan dirinya baru akan membahas soal susunan kabinet pada pertengahan Juli.

Pelantikan presiden dan wakil presiden periode 2019-2024 direncanakan berlangsung pada 20 Oktober.

Beban koalisi gemuk

Meski Presiden Jokowi belum mau buka mulut sepenuhnya soal nama-nama menteri, para parpol, baik partai pendukung pemerintahan maupun yang di luar pemerintahan, begitu gencar berwacana.

Peneliti dan pengamat politik Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandes menilai, Jokowi memiliki beban dalam membentuk komposisi kabinet kerja di pemerintahannya bersama Ma'ruf Amin.

Beban-beban tersebut, jelas Arya, terdapat pada banyaknya jumlah partai politik koalisi yang mendukung Jokowi-Amin di Pilpres 2019. Parpol tersebut ialah PDI-P, PKB, Golkar, Nasdem, PPP, Perindo, PSI, Hanura, dan PKPI.

"Publik berkeinginan agar presiden membentuk kabinet yang profesional untuk memudahkan kerja-kerja pemerintahan baru di 2024. Namun, saat ini sepertinya tidak mudah bagi Jokowi untuk mewujudkan keinginan masyarakat, yaitu karena koalisi pendukungnya begitu tambun atau gemuk," ujar Arya kepada Kompas.com, (12/7).

Ketua Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar telah mengusulkan minimal 10 menteri dari PKB. Lelaki yang akrab disapa Cak Imin ini meminta agar PKB mendapat perhatian khusus dari Jokowi.

Cak Imin juga mengusulkan agar menteri yang bergabung dalam kabinet nanti merupakan menteri bersama seluruh partai koalisi Indonesia Kerja. "Tidak ada lagi kabinet partai ini, partai itu, semua usulan ditampung begitu sudah masuk semua di jajaran kabinet," ujar Cak Imin.

Sikap berbeda diungkapkan putri Presiden RI ke-4 Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Yenny Wahid. Ia mengimbau petinggi Nahdlatul Ulama (NU) tak ikut menuntut kursi kabinet.

"Saya imbau petinggi NU supaya tidak terjebak retorika seolah-olah kita menuntut kursi kabinet atau sebagainya. Peran yang harus dijalankan NU adalah peran sinergi dengan pemerintah..." kata Yenny, Rabu (10/7).

Dia mengingatkan Khittah NU, yang satu di antaranya menyepakati NU tidak terlibat politik praktis. Merujuk pada Khittah NU tahun 1926 yang kemudian ditegaskan kembali pada Khittah NU tahun 1984.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menyarankan Partai Gerindra untuk tidak meminta jatah menteri kepada Jokowi-Amin. "Katakanlah kayak Gerindra sekarang, mau dapat menteri apa sih? Kemudian itu menjadi hebat apa? Enggak ada. Enggak ada gunanya," ujar Fahri, (5/7).

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR