Tak ada daftar negara mayoritas Muslim di amar Trump

Para demonstran di Cincinnati, Amerika Serikat, mengecam amar eksekutif Donald Trump, Senin (30/1).
Para demonstran di Cincinnati, Amerika Serikat, mengecam amar eksekutif Donald Trump, Senin (30/1). | John Minchillo /AP Photo

Amar eksekutif Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, yang dipermaklumkan pada Jumat pekan lalu secara teknis bukan larangan masuk bagi orang Islam ke negeri tersebut.

Orang-orang yang berstatus warga AS--baik yang lahir di negeri itu maupun melalui proses naturalisasi--juga tidak terkena dampak.

Pun, perintah tersebut tidak berisi daftar tujuh negara berpenduduk mayoritas Muslim yang sempat disebarluaskan oleh media massa, termasuk di antaranya Beritagar.id.

Jika melongok salinan amar itu di laman WhiteHouse.org, satu-satunya negara dalam daftar beredar adalah Suriah.

"Saya dengan ini menyatakan bahwa kedatangan pengungsi berkewarganegaraan Suriah dapat mengancam kepentingan Amerika Serikat. Karena itu, (saya) menangguhkan (izin masuk) bagi mereka hingga waktu (yang sudah ditentukan)", yakni 120 hari, begitu bunyi kalimat dimaksud.

Faktanya, nama negara-negara yang ramai diberitakan--Iran, Irak, Libya, Somalia, Sudan, Suriah, dan Yaman--pertama kali muncul pada 2015 dalam Visa Waiver Program Improvement and Terrorist Travel Prevention Act. Malahan, daftar itu baru mencakup tujuh negara pada Februari 2016.

Ketika dibuat, lis dimaksudkan demi menanggapi aksi penembakan dan serangan teror di San Bernardino, AS, dan Paris, Prancis, pada 2015.

Sang peneken adalah Presiden ke-44 AS, Barack Obama, pada Desember 2015, meski hanya bersifat lampiran bagi Consolidated Appropriations Act 2016 yang mengatur belanja bagi sejumlah lembaga pemerintah pusat.

Masalahnya, aturan yang ditandatangani Obama hanya memberlakukan larangan bagi warga yang pernah berkunjung ke tujuh negara dimaksud, untuk memanfaatkan Visa Waiver Program saat masuk ke AS. Program itu merupakan izin bagi warga dari 38 negara untuk dapat memasuki Amerika Serikat selama kurang dari 90 hari tanpa visa.

Menurut aturan itu, warga yang memenuhi syarat untuk dilayani dengan program visa waiver dan pernah mengunjungi salah satu dari tujuh negara dimaksud dalam waktu tertentu harus mengajukan visa.

Namun, legislasi itu tidak mengganjal siapa pun untuk memasuki tanah AS--bahkan wartawan, pekerja sosial, petinggi organisasi internasional, dan kategori pelancong lain masih bisa diterima.

Membingungkan, dan mengundang perlawanan

Sebelumnya pada Jumat, saat perintah eksekutif ditandatangani Presiden Trump, belum ada yang memahami bagaimana perintah itu akan diterapkan. CNN melaporkan, pada malam harinya, barulah DHS (Departemen Keamanan Dalam Negeri AS) menerjemahkan secara hukum, apa yang dimaksud Trump dalam perintah itu.

Larangan masuk berlaku untuk warga dari tujuh negara: Iran, Iraq, Libya, Somalia, Suriah, Sudan dan Yaman--tapi tidak berlaku untuk mereka yang berstatus penduduk permanen atau pemegang "kartu hijau" (Green Card). Pemegang Green Card dapat hidup secara permanen dan bekerja secara komersil dan legal di Amerika Serikat, namun tidak meninggalkan kewarganegaraan dari negeri asalnya.

Laman berhaluan kanan, Breitbart.com, menulis bahwa media telah salah menafsirkan amar eksekutif mengenai imigrasi dan pengungsi itu sebagai "larangan masuk bagi Muslim" atau bahkan larangan keimigrasian bagi orang-orang dari "negara berpenduduk mayoritas Muslim".

Steve Bannon, salah satu mantan bos Breitbart, pada masa kampanye kepresidenan 2016 menjadi direktur eksekutif tim kampanye Trump. Kini, ia menduduki kursi penting di Gedung Putih sebagai kepala urusan strategi keamanan nasional.

Vox melansir bahwa Bannon adalah pemicu digulirkannya amar eksekutif ini.

Dua hari setelah amar Trump tentang imigrasi dirilis, sosok yang dikenal sebagai taipan properti itu mengklaim bahwa Obama pernah mengambil kebijakan larangan masuk pada 2011 ketika menyasar pengungsi dari Irak.

Menurut laman Mic.com, pernyataan itu tidak bersandar pada fakta.

Pada Mei 2011, dua warga Irak di Kentucky, AS, diringkus atas tudingan terorisme. Biro Investigasi Federal (FBI) menyiratkan bahwa kala itu puluhan orang kemungkinan telah masuk ke AS dengan menyamar sebagai pengungsi.

Pemerintahan Obama pun harus menilik ulang data 58 ribu orang Irak di AS, hal yang lantas memantik upaya pemeriksaan lebih jauh terhadap pengungsi Irak.

Proses administrasi bagi mereka pun jadi lebih lambat. Namun, klaim "larangan masuk" oleh Trump jelas tidak mengena. Para pengungsi dari Irak tetap boleh masuk ke AS meski lewat proses lebih lambat.

Selain menyengat media, amar Trump juga membakar sejumlah hakim federal.

Pada Sabtu malam, seorang hakim federal di Brooklyn mendengus bahwa para pengungsi dan warga dari negara lain yang tertahan di berbagai bandara AS hendaknya tidak dipulangkan ke tanah tumpah darahnya masing-masing.

Lantas, para hakim federal dari tiga negara bagian Amerika--Massachusetts, Virginia, dan Washington--juga mengeluarkan keputusan serupa demi mencegah pemerintah memulangkan para pengungsi dan pemegang sah visa.

Hakim-hakim itu bersuara setelah otoritas keimigrasian AS, Customs and Border Protection (CBP), memerintahkan maskapai penerbangan untuk tidak melayani penerbangan bagi para penumpang dari tujuh negara dimaksud. CBP pula meminta agar mereka yang sudah siap terbang dikeluarkan dari pesawat.

Sally Yates, pelaksana tugas Jaksa Agung pemerintahan Trump, juga tak tinggal diam. Perempuan yang pernah menjadi Deputi Jaksa Agung pada dua tahun jelang akhir pemerintahan Obama itu mempertanyakan legalitas amar eksekutif Trump.

"Selama saya menjabat pelaksana tugas Jaksa Agung, Departemen Kehakiman takkan membela pemberlakuan Amar Eksekutif," ujar dikutip BBC.

Yates tak ayal menjadi sasaran pemecatan Trump karena dianggap berkhianat.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR