KISRUH LAPAS

Tak ada efek jera, narapidana korupsi harus disebar

Sejumlah petugas lapas melakukan penjagaan saat persiapan pemindahan salah seorang narapidana korupsi yang diduga mantan Walikota Palembang Romi Herton di Lapas Klas I A Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat, Kamis (9/2/2017).
Sejumlah petugas lapas melakukan penjagaan saat persiapan pemindahan salah seorang narapidana korupsi yang diduga mantan Walikota Palembang Romi Herton di Lapas Klas I A Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat, Kamis (9/2/2017). | Novrian Arbi /ANTARAFOTO

Sistem penjara yang terkadang tidak memberikan efek jera dan bersalah bagi pelakunya, khususnya koruptor, menjadi perhatian tersendiri bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Meski tidak berada di bawah kewenangannya, KPK mengusulkan agar penempatan narapidana-narapidana korupsi tak hanya terkonsentrasi di satu tempat saja.

"Itu menjadi keprihatinan kami, karena efek jera yang kami inginkan tidak terjadi," ujar Ketua KPK, Agus Rahardjo dalam Liputan6.com, Kamis (9/2/2017).

Permintaan ini muncul setelah adanya pemberitaan Tempo yang melaporkan sejumlah narapidana korupsi dapat keluar masuk Lapas Sukamiskin, Bandung, dengan menggunakan uang "pelicin". Tak hanya itu, fasilitas di Lapas Sukamiskin juga tergambarkan tidak seperti lapas pada umumnya.

Lapas Sukamiskin, dalam laporan Tempo, terekam seperti lapas mewah, dengan memiliki fasilitas restoran dengan konsep saung dan sel penjara seperti kamar hotel bintang lima.

Salah satu narapidana yang ketahuan melakukan plesiran adalah Anggoro Widjojo, narapidana dengan masa hukuman 5 tahun penjara dalam kasus korupsi proyek pengadaan Sistem Komunikasi Radio Terpadu (SKRT) di Departemen Kehutanan tahun 2007.

Anggoro diketahui menggunakan surat izin ke rumah sakit untuk keluar lapas. Namun, ternyata Anggoro sebenarnya pergi ke sebuah apartemen.

Selain Anggoro, ada juga mantan Wali Kota Palembang Romy Herton dan istrinya Masyito, mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera, Luthfi Hasan Ishaaq, dan mantan Bendahara Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin.

Dari laporan itu, nyaris seluruh terpidana korupsi kelas "kakap" memiliki rumah yang lokasinya tidak jauh dari Lapas Sukamiskin.

"Kami minta teman-teman di lapas, termasuk Pak Dirjen (Pemasyarakatan) untuk memperbaiki, itu kan kasusnya sudah lama sekali, bukan hanya rumah, tapi juga narkoba," tegas Agus.

Desakan untuk memperbaiki sistem penjara juga datang dari legislatif. Ketua Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Bambang Soesatyo bahkan mengusulkan pencopotan Kepala Lapas Sukamiskin, Dedi Handoko, karena tidak mampu menghalau kejadian ini.

Karena, bila kejadian ini benar adanya, maka bisa dipastikan terjadi kongkalikong antara narapidana dengan petugas penjara.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna Laoly pun tak tinggal diam. Pihaknya akan menghapus keputusan penempatan semua terpidana perkara korupsi di Lapas Sukamiskin, Bandung.

Rencananya, sebanyak 488 terpidana di sana akan disebar ke penjara lain, termasuk empat lembaga pemasyarakatan yang berada di sekitar Sukamiskin.

"Kami usahakan untuk bertahap. Karena saat ini kelebihan kapasitas di banyak tempat," ucap Yasonna dalam BBC Indonesia, Selasa (7/2/2017).

Salah satu narapidana kasus korupsi yang telah dipindahkan adalah Anggoro Widjojo ke Lapas Kelas III Gunung Sindur, Bogor. Kepala Lapas Kelas III Gunung Sindur, Mujiarto memastikan, setiap aktivitas Anggoro dapat terpantau secara saksama di lapas dengan pengamanan super maksimal ini.

Anggoro, dalam lansiran Suara Pembaruan, ditempatkan seorang diri di salah satu kamar di Blok A, sebagai proses pengenalan lingkungan (penaling).

"Sebelumnya di Blok A itu ada narapidana lain, termasuk Gayus Tambunan tapi mayoritas kasus narkoba. Karena kamar-kamar dalam proses renovasi, mereka dipindah sementara ke Blok D. Jadi Anggoro sekarang sendirian di Blok A," tutur Mujiarto.

Renovasi itu, kata Mujiarto, merupakan pemasangan teknologi pengamanan pada pintu kamar dan pintu blok. Nantinya, di Blok A akan menerapkan sistem keamanan maksimum, dan hanya bisa diakses oleh kepala pengamanan blok.

Dari 36 kamar yang ada di Blok A, sepuluh di antaranya sudah dipasangi teknologi tersebut. Teknologi sistem ini baru bisa diterapkan setelah pengerjaan di seluruh kamar tuntas.

Tidak hanya itu, aktivitas para narapidana di Blok A juga akan diawasi Closed Circuit Television (CCTV) selama 24 jam yang terhubung dengan kepolisian dan Kantor Kemenhum dan Ham. Dari 69 unit CCTV yang ada di LP Gunung Sindur, sebanyak 54 di antaranya berada di Blok A.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR