INDUSTRI PARIWISATA

Tak ada rencana wisata halal di Danau Toba

Wisatawan berfoto di di Dermaga Parapat Danau Toba, Simalungun, Sumatra Utara, Minggu (4/11/2018).
Wisatawan berfoto di di Dermaga Parapat Danau Toba, Simalungun, Sumatra Utara, Minggu (4/11/2018). | Andika Wahyu /Antara Foto

Seminggu terakhir muncul polemik wisata halal di Danau Toba, Simalungun, Sumatra Utara (Sumut). Namun belakangan muncul pernyataan bahwa Pemda Sumut tak punya rencana menerapkan pariwisata halal di kawasan wisata alam itu.

Gubernur Sumut Edy Rahmayadi menandaskan bahwa polemik yang berkembang itu adalah hoaks dan fitnah. Edy pun tak tahu dari mana isu soal wisata halal ini bermula, apakah dari media sosial atau dari media arus utama (mainstream).

"Itu hoaks yang sangat jelek dan fitnah yang sangat jelek. Sebagai Gubernur Sumatra Utara, saya sadar betul bahwa rakyat saya beragam. Ada kabupaten yang mayoritas muslim dan ada kabupaten yang mayoritasnya nasrasni," katanya di Gedung DPRD Sumut di Medan, Sumut, Rabu (4/9/2019).

Edy melanjutkan jika ada orang yang ingin menerapkan wisata halal di Danau Toba berarti tidak sehat. Edy pun menegaskan bahwa persoalan seperti ini (hoaks wisata halal) akan berujung pada urusan SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan).

"Adu domba, Itu (pelakunya) orang yang tak punya akhlak," ujar mantan Panglima Kostrad ini.

Sedangkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan meminta polemik wisata halal di Danau Toba dihentikan. Luhut menilai lebih baik semua pihak fokus membangun Danau Toba agar semakin berkembang dan dikujungi banyak turis.

Apalagi, kata Luhut, Gubernur Sumut sudah membantah akan menerapkan itu. Ia tak mau dibenturkan dengan pihak lain, apalagi dengan informasi yang belum tentu valid.

"Jangan dikembangkan lagi, saya imbau. Kita bicara yang lain sajalah, jangan bicara perbedaan. Kita bicara untuk kebaikan republik dan kebetulan Pak Gubernurnya tidak bicara itu (wisata halal), jangan dibentur-benturkan," ungkap Luhut usai meresmikan sarana transportasi Grab di Toba Samosir, Sumut, Jumat (6/9).

Kabar soal wisata halal ini pertama kali diungkapkan oleh Kepala Bidang Bina Pemasaran Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sumut, Muchlis, dalam CNN Indonesia (2/9). Namun wisata halal yang dimaksud Muchlis adalah bukan dengan melarang penjualan kuliner babi yang masuk kategori haram untuk umat muslim.

Konsep wisata halal yang dimaksud adalah menyediakan fasilitas pendukung bagi wisatawan muslim yang datang ke kawasan Danau Toba. Dan ini, kata Muchlis, bukan wisata syariah.

"Wisata halal hanya sekadar memberi kebutuhan bagi wisatawan, wisata halal bukan berarti meniadakan, makanya kearifan lokal tidak terganggu," ujar Muchlis.

Ia menegaskan bahwa konsep wisata halal yang diajukan adalah untuk menggarap ceruk wisatawan muslim. Apalagi, menurut Muchlis, data Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan wisatawan asing yang datang ke Sumut mayoritas asal Malaysia sebanyak 53 persen.

"Peluang pasar ini yang mau diambil. Sudah ada fasilitas untuk wisatawan muslim di Danau Toba, tapi tidak cukup kalau mengacu pada target pemerintah dengan satu juta pengunjung," paparnya.

Menurut data Global Muslim Travel Index (GMTI) 2019, Indonesia dan Malaysia adalah destinasi wisata halal terbaik di dunia sejak 2011. Skor Indonesia bersama Malaysia adalah 78.

Uniknya, wisata halal tak laku di negeri sendiri. Wisatawan muslim asal Indonesia justru lebih senang melancong ke luar negeri. Misalnya ke Jepang atau Eropa, walau tetap mencari destinasi dengan fasilitas wisata halal.

Pelaku pariwisata menyebut penyebabnya antara lain tiket pesawat dalam negeri yang mahal dan polemik sejumlah daerah yang menolak wisata halal. Sementara Menteri Pariwisata Arief Yahya mengungkapkan orang muslim Indonesia terganggu jika harus disertifikasi. "Itu menjadi kelemahannya," ujar Arief, 26 Juli lalu.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR