PERSAINGAN USAHA

Ditengara tak sehat, KPPU pelototi pasar otomotif

Aktivitas bongkar muat sepeda motor Honda untuk didistribusikan ke dealer motor Honda, di gudang penyimpanan PT Wahanaartha, kawasan industri Jatake, Tangerang, Banten, November 2011.
Aktivitas bongkar muat sepeda motor Honda untuk didistribusikan ke dealer motor Honda, di gudang penyimpanan PT Wahanaartha, kawasan industri Jatake, Tangerang, Banten, November 2011. | Dasril Roszandi /Tempo

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memelototi pasar otomotif. Pasalnya, KPPU menilai persaingan usaha sektor otomotif di Indonesia kurang sehat. Kondisi ini berpotensi menjurus pada persekongkolan alias kartel.

"Makanya, produsen otomotif besar kami monitor terus," kata Ketua KPPU, Muhammad Syarkawi Rauf, dalam diskusi bertajuk PHK dan Perekonomian Kita, Sabtu (6/2/2016), seperti dikutip Merdeka.com.

Menurut Syarkawi, perusahaan otomotif raksasa di Indonesia cenderung membentuk kelompok berdasarkan negara asal. Ini memungkinkan mereka mendiskusikan strategi menguasai pasar Indonesia.

"Perusahaan otomotif dari Jepang, Amerika, Korea mereka cenderung membentuk grup," ujar Syarkawi. "Ini positif tapi jangan sampai mengarah ke kartel," lanjutnya. Sedangkan perusahaan dari Tiongkok, menurutnya kurang ada suaranya.

Untuk penguasaan pasar kendaraan roda empat, kata Syarkawi, ada Toyota, Mitsubishi, Daihatsu, dan beberapa merek lain. Sedangkan untuk pasar sepeda motor, hanya dikuasai Yamaha dan Honda. Demikian laporan Tribunnews.com.

Dalam rapat dengar pendapat bersama DPR setahun lalu, Syarkawi menduga ada permainan kartel dalam importasi dua jenama sepeda motor terbesar di Indonesia. Praktik itu sangat merugikan pihak konsumen di Indonesia. "Akibatnya Harga sepeda motor di sini lebih tinggi dari di Thailand dan Vietnam," ujarnya seperti dikutip Bisnis.com.

Menurut Kompas Otomotif, KPPU menyelidiki PT Astra Honda Motor dan PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing. Keduanya diduga mengontrol penuh harga sepeda motor. Dua jenama itu menguasai pasar hingga 93 persen.

Kecurigaan bermula saat ditemukannya data biaya produksi rata-rata sepeda motor bebek dan skutik hanya sekitar Rp7-8 juta per unit. Namun di pasaran, bisa dilepas rata-rata Rp14-15 juta. Hitung-hitungan KPPU, wajarnya ada di kisaran Rp12 jutaan per unit.

Honda membantah tudingan ini. "Kami juga menghadapi persaingan yang ketat di pasar motor nasional dengan produsen sepeda motor lain," ujar Deputy Head of Corporate Communication AHM Ahmad Muhibbuddin, seperti ditulis Okezone.com.

Mohammad Masykur, Asisten General Manager Marketing PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing menyatakan pihaknya juga telah memberikan klarifikasi. "Kami tidak melakukan kartel atau kesepakatan dengan produsen lain," kata Masykur, dilansir Tribunnews.com.

Dugaan praktik persaingan tak sehat lainnya muncul sejak tahun lalu. Pada laporan tertanggal 27 Mei 2015, KPPU mendapat laporan dari orang yang dirahasiakan. Laporan itu menyatakan GAIKINDO (Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia) melarang sebuah Agen Pemegang Merek (APM) mengikuti pameran Indonesia International Motor Show (IIMS) 2015.

Pada 2015, IIMS dan GAIKINDO "pecah kongsi". Tahun sebelumnya, GAIKINDO bagian dari IIMS yang merupakan pameran otomotif terbesar di Tanah Air. Mereka lalu menggelar pameran sendiri, bernama GAIKINDO Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2015. Adapun IIMS tetap jalan.

Dualisme pameran otomotif ini, menurut MetroTVNews.com, sudah diprediksi sejak 2014. Saat itu adalah tahun terakhir berlakunya kontrak kerja sama GAIKINDO dengan Dyandra Promosindo selaku penyelenggara IIMS. Karena Dyandra memegang paten IIMS, GAIKINDO menggandeng PT Seven Events sebagai penyelenggara GIIAS.

Legal, Public Relation, and Coorperation Bureau KPPU, Mohammad Reza, menyatakan absennya sebuah merek bisa karena keputusan bisnis semata. "Tetapi kalau melarang orang tidak ikut pameran itu jadi masalah," ujarnya yang dikutip Otomotifnet.

Jika terbukti adanya pelarangan terhadap diler untuk tidak mengikuti gelaran IIMS 2015, maka pelakunya bisa dituntut perdata. Tindakan ini diharamkan Undang-Undang No. 5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, pada Pasal 15 tentang exclusive dealing dan Pasal 19 tentang diskriminasi.

Ancaman hukumannya denda sebesar Rp25 miliar. "Untuk persaingan, memang sifat dendanya administratif," tambah Reza.

Di sisi lain, jenama otomotif asal Amerika Serikat, rontok dari pasar Indonesia. Senin (25/1/2016) lalu, Ford menyatakan mundur dari Indonesia. Managing Director Ford Motor Indonesia, Bagus Susanto, menyatakan Ford mundur dari seluruh operasi di Indonesia pada paruh kedua tahun ini. Mereka menutup dealership Ford, menghentikan penjualan, dan impor resmi semua kendaraan Ford.

Jumat (5/2/2016), PT Mabua Motor Indonesia, melepas keagenan resmi Harley-Davidson di Indonesia. Direktur Utama PT Mabua, Djonnie Rahmat, lewat surat yang bocor ke media menuliskan penyebab usainya peragenan selama dua dasawarsa itu.

Penjualan Harley Davidson di Indonesia disebut terus menurun, nilai tukar dolar AS yang menguat, serta empat kebijakan pemerintah Indonesia yang membuat situasi semakin sulit untuk bisa bertahan.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR