Tamasya Al Maidah bersimpang potensi intimidasi

Tangkapan layar aplikasi Tamasya Al Maidah di Google Play. Aplikasi ini sudah punya nilai 3,8 dari angka maksimal 5, berdasar pada penilaian 1.800 responden, Senin (20/3).
Tangkapan layar aplikasi Tamasya Al Maidah di Google Play. Aplikasi ini sudah punya nilai 3,8 dari angka maksimal 5, berdasar pada penilaian 1.800 responden, Senin (20/3).
© Istimewa /Tangkapan Layar Google Play

Gerakan Tamasya Al Maidah menjadi sorotan media dan percakapan khalayak internet selama beberapa hari terakhir.

Gerakan itu mengajak umat Islam dari berbagai daerah untuk mendatangi tempat-tempat pemungutan suara (TPS) pada hari pencoblosan Pilkada DKI (19 April 2017).

Acara tamasya ini disebut pula sebagai kelanjutan Aksi Bela Islam. Istilah itu merujuk pada aksi massa yang menuntut penangkapan calon gubernur DKI, Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama dalam kasus dugaan penodaan agama--imbas perkataan Ahok ihwal surat Al Maidah ayat 51

Aksi Bela Islam telah berlangsung dalam beberapa gelombang sejak Oktober 2016 di bawah komando Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI).

Adapun Pengacara GNPF MUI, Kapitra Ampera, membenarkan kaitan antara Tamasya Al Maidah dan GNPF MUI.

Pun, menurut Kapitra, Tamasya Al Maidah bertujuan menyukseskan Pilkada DKI, bukan sebaliknya. "Kami dari GNPF MUI ingin agar Pilkada DKI Jakarta dapat berjalan dengan damai dan tertib. Mengapa namanya Tamasya Al-Maidah, karena spirit-nya kan dari 212 yang memperjuangkan Al-Maidah 51," kata dia, dikutip detikcom (15/3).

Kapitra mengklaim, sudah ada 800 ribu umat Islam dari berbagai daerah yang mendaftar dalam gerakan Tamasya Al Maidah. Konon, para peserta itu siap mengawasi TPS.

Pendaftaran diterima melalui aplikasi "Tamasya Almaidah" yang tersedia di Google Play (Android). Beberapa hari terakhir, aplikasi itu juga gencar dipromosikan di media sosial.

Merujuk poster yang tersebar di media sosial, pada hari-H seluruh peserta tamasya wajib memakai "kemeja putih dan songkok hitam" untuk lelaki, atau mengenakan "gamis dan jilbab warna gelap" bagi perempuan.

Kostum itu juga dilengkapi stiker bertuliskan "Saatnya Ummat Memilih"--sesuai slogan aksi.

Di sisi lain, gerakan ini juga mendapat respons negatif di media sosial.

Sejumlah pengguna Twitter melihat acara tamasya itu sebagai bentuk intimidasi, yang bisa memengaruhi pilihan warga. Ada pula yang melihatnya sebagai usaha untuk terus meniupkan isu agama dalam Pilkada DKI.

Alhasil, kalimat-kalimat tak bersepakat atas tamasya itu menyebar di media sosial.

Calon wakil gubernur DKI pendamping Ahok, Djarot Saiful Hidayat, mengaku tertawa saat pertama kali mendengar rencana gerakan Tamasya Al Maidah. Djarot berpandangan, tak perlu ada pengerahan massa ke TPS, bahkan bila memakai dalih menjadi saksi.

Pasalnya, sudah banyak saksi yang mengawal proses pemungutan suara, mulai dari perwakilan tiap pasangan calon, petugas Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara (KPPS), hingga saksi dari pemerintah.

"Saksinya sudah banyak, enggak perlu undang (warga) seluruh Indonesia, apalagi pakai (alasan menegakkan) Al-Maidah. Ketawa sendiri saya, lucu," kata Djarot, dikutip Kompas.com (18/3).

Imbauan Bawaslu

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta mengaku tak bisa melarang upaya pengerahan massa ini, sebab pemungutan dan penghitungan suara pada pilkada memang berlangsung terbuka.

"Kami juga tidak bisa melarang siapa pun untuk datang. Kalau mau datang, silakan saja, tetapi ada KPPS dan petugas keamanan," kata Ketua Bawaslu DKI Jakarta, Mimah Susanti, dilansir Media Indonesia (18/3).

Meski begitu, Mimah mengingatkan agar pengerahan massa ("Tamasya Al Maidah") tidak berujung pada intimidasi terhadap para pemilih. Ia pun mengimbau warga agar tak segan melapor kepada petugas keamanan dan kepolisian, bila menemukan aktivitas intimidasi di lapangan.

Adapun Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi, Raden Prabowo Argo Yuwono, menyebut pengerahan massa dalam pencoblosan sebagai sebuah tindakan yang tak perlu.

"Masyarakat tinggal nyoblos sesuai hati nurani, enggak perlu mengerahkan massa," katanya, dikutip Suara.com (16/3).

Argo mengaku telah mendengar rencana Tamasya Al Maidah, dan akan berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta untuk mengambil langkah antisipasi.

Patut dicatat, Undang-Undang Pilkada (UU No 10/2016), telah mengatur perihal sanksi dan pelanggaran saat pemungutan suara.

Untuk menyebut satu contoh, Pasal 182A mengatur sanksi terhadap siapa saja yang "melakukan perbuatan melawan hukum menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan, dan menghalang-halangi seseorang yang akan melakukan haknya untuk memilih".

Pelanggarnya bisa berhadapan dengan ancaman pidana penjara 24-72 bulan dan denda antara Rp24-72 juta.

x
BERLANGGANAN SUREL DARI KAMI

Daftarkan surel Anda untuk berlangganan sekarang.