JAMINAN KESEHATAN

Tambal defisit, BPJS Kesehatan akan autodebit rekening peserta

Suasana pendaftaran peserta BPJS di Divisi Regional I, di Medan, Sumatera Utara, Selasa (2/5).
Suasana pendaftaran peserta BPJS di Divisi Regional I, di Medan, Sumatera Utara, Selasa (2/5). | Irsan Mulyadi /Antara Foto

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan akan memotong rekening bank peserta (autodebit) untuk membayar iuran mereka. Langkah ini diambil untuk mengatasi defisit BPJS Kesehatan selama ini. Sampai pertengahan tahun 2017, BPJS Kesehatan sudah defisit Rp5,8 triliun.

Untuk melaksanakan autodebit ini, BPJS KEsehatan menggandeng dua bank pemerintah yakni PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Program tersebut bernama 'Program Menabung Sehat'. Peserta BPJS Kesehatan dapat mengangsur pembayaran dengan menabung. Jika jumlah tabungannya sudah cukup untuk membayar iuran, maka akan didebit untuk membayar iurannya tersebut.

BPJS Kesehatan juga menggandeng Koperasi Nusantara untuk mereka yang butuh dana talangan buat membayar iuran.

Peserta yang menunggak iuran, bisa mengajukan pinjaman kepada Koperasi Nusantara. Koperasi Nusantara menalangi iuran peserta JKN-KIS (Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat) yang menunggak antara 1-12 bulan dengan bunga 0 persen.

Direktur Koperasi Nusantara, Dedi Damhudi mengungkapkan, pihaknya ingin membantu masyarakat mengatasi kesulitan membayar tunggakan iuran BPJS Kesehatan.

"Koperasi Nusantara ingin ikut membantu pemerintah dalam mengatasi kesulitan masyarakat yang tidak bisa menggunakan lagi keanggotaannya akibat menunggak dalam menggunakan iuran JKN-KIS," ujar Dedi seperti dikutip dari Kompas.com.

Direktur Keuangan dan Investasi BPJS Kesehatan Kemal Imam Santoso menjelaskan, kerja sama dengan tiga lembaga tersebut untuk meningkatkan kolektabilitas (kepatuhan bayar) iuran peserta lewat jasa keuangan.

"Diharapkan peserta JKN-KIS khususnya yang memiliki tunggakan dapat lebih mudah menyelesaikan kewajibannya membayar iuran," ujar Kemal usai acara penandatanganan tersebut, di Kantor Pusat BPJS Kesehatan, Jakarta, Senin (18/12/207) seperti dikutip dari Katadata.co.id.

Hingga September 2017, jumlah peserta BPJS Kesehatan mencapai 181 juta orang.

Kemal menjelaskan, saat ini ada sekitar 10-10,7 juta peserta JKN-KIS yang menunggak iuran. Peserta korporasi juga ada yang menunggak, porsinya sekitar 5 persen.

Tunggakan ini salah satu penyebab BPJS Kesehatan tekor.

Defisit BPJS Kesehatan sudah ada sejak layanan ini dibentuk. Pada 2014, defisit mencapai Rp3,3 triliun. Setahun kemudian, defisitnya naik menjadi Rp5,76 triliun. Tahun lalu baru surplus Rp508 miliar.

Ada beberapa opsi yang sedang ditimang untuk menambal kebocoran ini. Di antaranya, membagi beban dengan peserta untuk klaim 8 penyakit. Yakni penyakit jantung, gagal ginjal, kanker, stroke, sirosis hepatitis, thalasemia, leukimia dan hemofilia.

Sepanjang Januari-September 2017 ada 10,80 juta kasus dari 8 penyakit katastropik yang menguras biaya BPJS Kesehatan hingga Rp12,29 triliun.

Opsi lain adalah menggunakan duit hasil cukai rokok. Selama ini cukai rokok yang diterima daerah dalam satu tahun mencapai Rp13 triliun. BPJS direncanakan akan menggunakan 50 persen. Tapi opsi ini masih menunggu aturan pemerintah pusat.

Opsi terbaru adalah memotong Dana Alokasi Umum (DAU) atau Dana Bagi Hasil (DBH) yang biasa disebarkan ke Pemerintah Daerah.

Dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 183/PMK.07/2017 daerah yang kena pemotongan dana adalah pemerintah daerah (provinsi, kabupaten/kota) yang setahun lebih menunggak iuran jaminan kesehatan dan sudah ditagih oleh BPJS Kesehatan.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR