INDUSTRI PERTAMBANGAN

Tambang batu bara Kaltim disebut jadi sarang korupsi

Aktivitas di sebuah tambang batu bara di Kalimantan Timur (18/12/2018).
Aktivitas di sebuah tambang batu bara di Kalimantan Timur (18/12/2018). | Sri Gunawan Wibisono /Beritagar.id

Industri pertambangan batu bara di Kalimantan Timur menjadi sorotan negatif untuk sekian kalinya. Sektor industri ini kerap dihubungkan dengan praktik korupsi sejumlah pemimpin daerah di provinsi tersebut.

"Ada sejumlah pimpinan daerah di Kaltim tersandung kasus korupsi perizinan pertambangan," kata Dinamisator LSM Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Kaltim, Pradharma Rupang, Selasa (18/12/2018).

Kasus terbaru, ditangkapnya Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Rita Widyasari oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas tuduhan gratifikasi perizinan.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta pun memvonis penjara 10 tahun berikut denda Rp 600 juta subsider kurungan 6 bulan.

Rita terbukti menerima gratifikasi perizinan pertambangan dan perkebunan kelapa sawit total Rp 110 miliar. Selama ini, ia sempat dijuluki "Ratu Batu Bara" karena menerbitkan 625 izin saat menjabat.

Setali tiga uang, bekas wali kota Samarinda, Achmad Amin pun sempat tersangkut kasus sama. Ia kedapatan menerbitkan 63 izin pertambangan tanpa analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) menjelang penghujung masa jabatannya.

Achmad tak sempat diperiksa karena ia keburu meninggal dunia. “Kasusnya dihentikan saat tersangka (Achmad Amin) meninggal dunia," kata Pradharma.

Pradharma menyatakan, Kaltim merupakan surga industri pertambangan batu bara. Hampir seluruh kota/kabupaten, menurutnya, agresif menerbitkan izin usaha pertambangan (IUP) sepanjang otonomi daerah.

Akibatnya, penerbitan izin melonjak drastis menjadi 1.200 IUP dari sebelumnya yang hanya puluhan.

“Perizinan pertambangan bermunculan di Kukar, Kutai Timur (Kutim), Kutai Barat (Kubar) dan Samarinda. Perizinan paling besar terdapat di Kukar,” sebutnya menyasar Rita Widyasari.

Perkembangan terbaru ini, Jatam mencatat keluarnya 1.404 izin di sejumlah wilayah Kaltim. Imbasnya tercipta 632 lubang galian dengan 32 korban tewas didalamnya.

Pemprov Kaltim memang sudah mengambil alih wewenang perizinan pertambangan yang sebelumnya dipegang kota/kabupaten. Provinsi diharapkan mampu membenahi carut marut perizinan non clear and clean.

Permasalahannya, jelas Pradharma, Pemprov Kaltim lambat menuntaskan 807 izin yang tidak berwawasan lingkungan. Padahal rekomendasinya sendiri berasal Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM).

Alih-alih menertibkan, Pemprov Kaltim malah memperpanjang 40 izin pertambangan tanpa mempertimbangan dampak kerusakan lingkungan. Pradharma mencontohkan perpanjangan izin CV Sanga Sanga menambang 42 hektare lahan Kukar.

“Apa untungnya bagi negara memperpanjang izin tambang seluas 42 hektare? Keuntungan negara hanya pajak puluhan juta rupiah, namun nilai kerusakan lingkungan tidak terhingga,” keluhnya.

Pradharma menduga Gubernur Kaltim, Isran Noor, condong berpihak kepada industri pertambangan. Pasalnya, menurut dia, selama tujuh tahun memimpin Kutai Timur Isran royal menerbitkan IUP.

“Pengelolaan provinsi tidak lebih baik dibandingkan saat masih dipegang kota/kabupaten. Presiden juga tidak merespons permasalahan lingkungan Kaltim,” paparnya.

Sehubungan itu, Jatam berkongsi Indonesia Corruption Watch (ICW), Greenpeace, dan Auriga dalam publikasi kajian elit politik dalam pusaran bisnis batu bara. Publik diharapkan turut berperan mengurangi kerusakan lingkungan di Kaltim.

“Harus diekspose ke publik dan tekanan dari publik lebih kuat memanfaatkan momentum pilpres,” kata perwakilan Greenpeace, Tata Mustasya.

Dua kandidat presiden Indonesia, Joko "Jokowi" Widodo dan Prabowo Subianto, memiliki hubungan langsung dan tak langsung dengan pertambangan di Kaltim.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan, yang dipandang sebagai tangan kanan Jokowi, adalah pemilik PT Toba Bara Sejahtera (Tbk) dan Kutai Energi di Kukar.

“Pimpinan Toba Group diisi para jenderal yang punya kepentingan politik dan kesetiaan dengan Jokowi,” ungkap Tata.

Sementara Prabowo adalah bos Nusantara Group yang area konsesinya ada di Kutai Timur dan Berau. Ada beberapa anak perusahaan Nusantara Group yang beroperasi di Kutim, yaitu Erabara Persada Nusantara, Nusantara Wahau Coal, Nusantara Kaltim Coal, Nusantara Santan Coal, dan Kaltim Nusantara Coal.

Ia pun memimpin Nusantara Berau Coal di Berau.

Calon presiden dari koalisi Gerindra, PKS, dan PAN ini juga diketahui akrab dengan Isran Noor. Pada 2014, saat masih menjabat bupati Kutim, Isran mencabut IUP perusahaan asal Inggris, Churchill Mining Plc, karena dianggap tumpang tindih dengan lahan milik Kaltim Nusantara Coal.

Hubungan erat itu diduga menjadi penyebab koalisi Gerindra dan PKS mendukung Isran saat maju dalam pemilihan gubernur bersama Hadi Mulyadi.

Tata melihat ada benang merah antara politikus Indonesia dengan sektor usaha pertambangan. Oleh karena itu ia menyerukan agar seluruh pemangku kepentingan kompak melawan korupsi politik sektor pertambangan.

"Para akademisi, organisasi masyarakat sipil dan media agar terus menyuarakan. Bersikap abai dan diam berarti membiarkan elite politik merusak masa depan Indonesia," tegasnya.

Reward and punishment dari Pemprov Kaltim

Pemprov Kaltim menyatakan bahwa mereka terus berupaya meningkatkan sistim kelola pertambangan sesuai kaidah lingkungan. Mereka juga tidak ingin ada lagi warga yang tewas di lubang bekas tambang.

Kepala Dinas Pertambangan Kaltim, Wahyu Widhi, mengklaim telah bertindak tegas kepada para pelanggar. Sanksi tegas, lanjutnya, dilaksanakan bertahap mulai dari teguran, penghentian eksploitasi, hingga pencabutan izin.

"Seperti kami lakukan dengan mencabut izin tambang pit west 1 PT Adimitra Baratama Nusantara di Kukar," ia mencontohkan.

Selain itu, Wahyu memastikan, institusinya akan memberikan reward bagi perusahaan yang melaksanakan seluruh kewajibannya dengan baik. Tidak menutup kemungkinan perusahaan bersangkutan menerima insentif produksi berdasarkanfeasibility study tahun berjalan.

“Kami berikan insentif produksi secara progresif,” paparnya.

Sektor hilir pun menjadi perhatian Distamben Kaltim dengan aktivasi online laporan hasil verifikasi (LHV) pengapalan batu bara . Sistim ini mengintegrasikan seluruh instansi terkait dalam industri pertambangan.

“Sistim terdapat Distamben Kaltim, Kantor Syahbandar Otoritas Pelabuhan (KSOP), Bea Cukai, ESDM dan surveyor. Pengapalan batu bara tidak bisa dilaksanakan kalau belum melewati lembaga ini,” sebut Wahyu.

Sebelumnya, pengusaha pertambangan harus mengantri agar memperoleh LHV. Sekarang ini, pelaksanaannya relatif cepat sekaligus transparan.

“Hanya pengusaha yang nakal saja yang menolak aturan LHV,” tegas Wahyu.

Saat bersamaan, menurut Wahyu, ada 32 inspektur tambang (IT) Kaltim yang mengawasi 180 perusahaan melaksanakan izin produksi. Gubernur Kaltim bahkan mengawal langsung laporan kinerja hariannya.

“Gubernur, wakil gubernur hingga sekretaris daerah mengawal langsung kinerja IT di Kaltim,” tuturnya

Para IT ini pula yang nantinya mencabut izin perusahaan non-clear and clean di Kaltim.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR