KASUS E-KTP

Tanah gusuran milik Setya Novanto tambal rugi korupsi e-KTP

Mantan Menteri Sosial Idrus Marham (kiri) dan mantan Ketua DPR Setya Novanto (kanan) bersiap memberikan kesaksian dalam sidang lanjutan kasus dugaan suap proyek PLTU Riau-1 dengan terdakwa Johannes Budisutrisno Kotjo di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (1/11/2018).
Mantan Menteri Sosial Idrus Marham (kiri) dan mantan Ketua DPR Setya Novanto (kanan) bersiap memberikan kesaksian dalam sidang lanjutan kasus dugaan suap proyek PLTU Riau-1 dengan terdakwa Johannes Budisutrisno Kotjo di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (1/11/2018). | Aprillio Akbar /Antara Foto

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyerahkan sertifikat tanah milik Setya Novanto di Jatiwaringin, Bekasi ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Bekasi. Tanah "gusuran" milik Setya Novanto yang dilewati jalur kereta cepat Bandung-Jakarta itu ditaksir senilai Rp6.435.322.000.

Tim Jaksa Eksekusi dari Unit Pelacakan Aset, Pengelolaan Barang Bukti dan Eksekusi KPK menyerahkan sertifikat tanah Setya Novanto itu ke BPN Kota Bekasi pada Senin (12/11/2018).

Istri Novanto, Deisti Astriani Tagor, menyerahkan surat kuasa dan sertifikat kepada KPK sebagai bagian dari proses mencicil uang pengganti kasus korupsi KTP elektronik. Valuasi dari tanah tersebut yang dibayarkan oleh BPN Kota Bekasi sebesar Rp6,4 miliar.

"KPK telah menerima pembayaran uang pengganti tersebut melalui setoran, disampaikan pada rekening penampungan KPK untuk selanjutnya segera disetor ke kas negara," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah, melalui melalui Antaranews, Senin (12/11/2018).

Novanto divonis 15 tahun penjara ditambah denda Rp500 juta subsider tiga bulan kurungan ditambah pembayaran uang pengganti $7,3 juta AS. Hakim juga mencabut hak politik Novanto untuk 5 tahun setelah menjalani masa pemidanaan.

Dalam putusan yang dibacakan pada 24 April 2018, pembayaran uang pengganti dalam bentuk dolar Amerika. Majelis hakim tidak menyebutkan dengan detail soal penggunaan kurs.

Novanto menyanggupi akan melunasi uang pengganti, meski sempat meminta agar pembayaran menggunakan kurs pada tahun proyek itu berjalan, yaitu 2011. Permohonan Novanto itu disampaikan ketika bersaksi untuk terdakwa Irvanto Hendra Pambudi dan Made Oka Masagung pada sidang 18 September 2018.

Ketua Majelis Hakim Yanto menyatakan, permohonan Novanto seharusnya disampaikan pada saat masih menjadi terdakwa bukan setelah menjadi terpidana. Kalau sudah menjadi terpidana, kata Yanto, bukan merupakan kewenangan majelis hakim untuk menetapkan melainkan jaksa KPK.

Dari versi KPK, kurs dolar AS untuk uang pengganti Novanto adalah saat putusan itu dibacakan pada 24 April 2018, meskipun yang paling penting adalah membayar.

Total uang pengganti Novanto mencapai Rp100 miliar apabila menggunakan kurs (Rp13.970) ketika pengadilan menjatuhkan vonis pada 24 April 2018. Apabila menggunakan kurs (sekitar Rp9.000) ketika kasus e-KTP berlangsung, total uang pengganti sekitar Rp65,7 miliar.

KPK telah menerima cicilan pembayaran dari Novanto. Pada Selasa (23/10/2018), KPK kembali menerima cicilan keempat uang pengganti sebesar Rp862 juta dari Novanto.

Uang senilai Rp862 juta itu merupakan cicilan keempat Novanto. Sebelumnya, Jaksa Eksekusi KPK juga telah melakukan pemindahbukuan dari rekening Novanto di Bank Mandiri ke rekening KPK sekitar Rp1,1 miliar.

Novanto juga telah mengembalikan uang titipan senilai Rp5 miliar dan mencicil sebesar $100 ribu AS.

Uang pengganti merupakan bagian dari pengembalian kerugian negara akibat korupsi dan pencucian uang. Selain uang pengganti, penyelamatan uang negara diperoleh melalui denda, penjualan hasil lelang, pengembalian gratifikasi, serta sitaan.

Berdasarkan data KPK yang diolah Lokadata Beritagar.id, total uang yang diselamatkan/dieksekusi oleh KPK pada 2005-2016 mencapai Rp2,4 triliun. Sumbangan terbesar berasal dari uang pengganti senilai Rp939,27 miliar, dan kian bertambah lewat uang pengganti Novanto.

Selain masuk ke kas negara, aset rampasan pun ada yang dihibahkan ke sejumlah lembaga negara. Pada 29 Agustus 2017, KPK menyerahkan aset rampasan dari M Nazaruddin kepada Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI).

Aset yang diserahkan berupa tanah dan bangunan yang terletak di kawasan Jalan Warung Buncit Raya, Kelurahan Kalibatan, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan. Luas tanahnya yakni 630 m2 dengan luas bangunan 1.600 m2. Gedung ini digunakan untuk pusat studi arsip negara dalam rangka penegakan hukum tindak pidana korupsi.

KPK juga mennyerahkan aset rampasan Nazaruddin di Jalan Wijaya Graha Puri Blok C Nomor 15 Kelurahan Pulo, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Aset rampasan kasus Nazaruddin itu diserahkan untuk digunakan oleh Bareskrim Polri dalam mendukung pelaksanaan tugas penegakan hukum.

KPK juga pernah menghibahkan barang rampasan kasus Fuad Amin berupa 1 unit mobil yang akan digunakan oleh Polres Tanah Toraja. KPK menyatakan, hibah atau penyerahan barang milik negara ini dilakukan sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan RI.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR