MITIGASI BENCANA

Tanggung jawab bencana di pundak Doni Monardo

Letjen TNI Doni Monardo (kanan) mengucap sumpah saat dilantik Presiden Joko Widodo sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), di Istana Negara, Jakarta, Rabu (9/1/2019).
Letjen TNI Doni Monardo (kanan) mengucap sumpah saat dilantik Presiden Joko Widodo sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), di Istana Negara, Jakarta, Rabu (9/1/2019). | Puspa Perwitasari /AntaraFoto

Tugas baru yang diemban Doni Monardo bakal tak mudah. Nyawa serta kelangsungan hidup masyarakat menjadi tolak ukur dalam pembuktian kerja kerasnya.

Sekitar 2.500 bencana alam masih berpotensi terjadi sepanjang tahun ini. Belum lagi proses pemulihan pasca-bencana di Lombok (Nusa Tenggara Barat), Palu (Sulawesi Tengah), Banten dan Lampung.

Namun, perwira aktif Tentara Nasional Indonesia (TNI) ini mengaku siap bekerja dengan cepat dan maksimal. "Sore ini saya akan menerima briefing dari seluruh pejabat BNPB, selanjutnya saya akan melakukan beberapa langkah untuk turun ke lapangan," ucap Doni usai dilantik sebagai Kepala BNPB di Istana Negara, Jakarta, Rabu (9/1/2019).

Doni menghabiskan seluruh perjalanan kariernya di dunia militer. Pria kelahiran Cimahi, Jawa Barat, pada 10 Mei 1963, merupakan lulusan Akademi Militer (Akmil) pada tahun 1985. Ketika itu Doni langsung bergabung dengan korps baret merah sampai dengan tahun 1988. Ia pernah ditugaskan di wilayah konflik Timor Timur dan Aceh.

Periode 1999-2001, Doni ditugaskan di Batalyon Raider, Bali. Setelah itu, Doni kembali dirotasi ke wilayah lain hingga akhirnya bergabung dengan Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres).

Tahun 2008, Doni dipromosikan menjadi Komandan Grup A Paspampres, grup yang bertanggung jawab langsung terhadap keamanan kepala negara. Saat itu, presiden yang harus dikawalnya adalah Susilo "SBY" Bambang Yudhoyono.

Kariernya sebagai paspampres bertahan dua tahun. Pada 2010-2011, Doni diminta mengisi jabatan sebagai Danrem 061/Surya Kencana. Hanya beberapa bulan menjadi Danrem, Doni kembali ke Korps Baret Merah dan ditunjuk sebagai Wakil Komandan Jenderal (Wadanjen) Kopassus.

Setelah bertugas membebaskan kapal MV Sinar Kudus yang dibajak perompak Somalia, karier Doni makin melejit. 2012-2014, Doni diangkat sebagai Komandan Paspampres. Dua tahun setelahnya, Doni diangkat menjadi Komandan Jenderal Kopassus selama satu tahun.

Setelah itu, Doni digeser menjadi Panglima Kodam XVI Pattimura di Ambon (2015-2017), serta Pangdam III Siliwangi di Jawa Barat (2017-2018). Bintang tiga di pundaknya diperoleh saat dirinya diangkat menjadi Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional (Sesjen Wantamnas).

Hingga akhirnya hari ini Doni ditunjuk Presiden Joko "Jokowi" Widodo sebagai Kepala BNPB baru menggantikan Laksamana Muda TNI (Purn.) Willem Rampangilei.

Doni belum memaparkan dengan detail program kerjanya. Namun, prioritas utama yang bakal dilakukannya dalam waktu dekat adalah menyelesaikan masalah pemulihan pasca-bencana di daerah-daerah yang baru saja terdampak gempa bumi dan tsunami.

Doni juga berjanji segera menyusun rencana mitigasi bencana sampai ke tingkat masyarakat paling bawah. Termasuk rencana memasukkan pendidikan mitigasi bencana ke dalam kurikulum pendidikan.

"Dari hasil kajian dan riset dari sejumlah pakar di bidang kebencanaan, ada sejumlah potensi megathrust (gempa dengan kekuatan besar) di beberapa wilayah. Tentu ini harus kita sampaikan ke publik dengan cara-cara yang tepat sehingga nanti semua kawasan yang memiliki potensi bencana sudah mempersiapkan diri," sebut Doni.

Revisi jabatan

Satu hal yang menjadi sorotan dalam pengangkatan Doni Monardo sebagai Kepala BNPB adalah statusnya yang masih aktif sebagai perwira TNI.

Sesuai dengan Undang-Undang (UU) 34 Tahun 2004 Pasal 47 ayat 1 tentang TNI mengatur pelarangan TNI aktif untuk menduduki jabatan sipil. Para prajurit bisa menduduki jabatan sipil ketika mereka sudah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan.

Sebaliknya, menganut Pasal 47 ayat 2 dalam UU yang sama mengatur prajurit aktif bisa menduduki jabatan pada kantor yang membidangi Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Negara, Pertahanan Negara, Sekretaris Militer Presiden, Intelijen Negara, Sandi Negara, Lembaga Ketahanan Nasional, Dewan Pertahanan Nasional, Search and Rescue (SAR) Nasional, Narkotika Nasional, dan Mahkamah Agung.

Sementara, BNPB tidak masuk dalam lembaga nonkementerian pada kategori ini. Dengan kata lain, ada penyimpangan aturan dalam pengangkatan Doni.

Satu hari sebelum pelantikan, Kepala Staf Kepresidenan Jenderal (purn) Moeldoko berujar pemerintah bakal merevisi Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2018 tentang BNPB untuk mengakomodir jabatan baru Doni.

Revisi itu menyangkut koordinasi BNPB yang tidak lagi langsung kepada presiden, melainkan di bawah menteri koordinator bidang politik hukum dan keamanan. Dengan begitu, maka status Doni yang masih aktif sebagai perwira TNI tidak akan tumpang tindih dengan jabatan barunya sebagai Kepala BNPB.

Sayangnya, belum ada kejelasan dari pemerintah terkait revisi tersebut. Usai melantik, Jokowi juga tidak menjawab dengan pasti tanya wartawan terkait perihal ini.

Jokowi hanya mengutarakan alasan dirinya memilih Doni adalah agar BNPB memiliki kepemimpinan yang kuat untuk mengkonsolidasikan koordinasi baik di tingkat pemerintah daerah hingga provinsi, jajaran TNI, Pangdam, Kodam, Korem, Polri, dan lainnya untuk merespons cepat bencana yang terjadi.

"Saya tidak melihat aktif atau tidak aktif. Tetapi yang ingin saya lihat adalah manajemen yang kuat dan tindakan yang cepat di lapangan," tegas Jokowi.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR