PUNGUTAN LIAR

Tangkapan Saber Pungli tak semua berlanjut ke pengadilan

Tim Satgas Saber Pungli Polda Metro Jaya menangkap pegawai Bidang Sosial Dinas Penanaman Modal  Kabupaten Bekasi Abdul Hamid, Senin (18/9/2017). Ada 364 perkara yang tak berlanjut ke pengadilan.
Tim Satgas Saber Pungli Polda Metro Jaya menangkap pegawai Bidang Sosial Dinas Penanaman Modal Kabupaten Bekasi Abdul Hamid, Senin (18/9/2017). Ada 364 perkara yang tak berlanjut ke pengadilan. | Ariesanto /Antara Foto

Setahun kerja Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) setidaknya sudah menggelar 1.076 operasi tangkap tangan (OTT).

Menurut Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian sejak dibentuk 20 Oktober tahun lalu, Dari OTT sebanyak itu telah ditetapkan 2.148 tersangka.

Proses penanganan ribuan kasus itu beragam. Misal, yang masih disidik ada 603 perkara, 435 berkas perkara dikembalikan dar kejaksaan (P19), 47 perkara lengkap berkasnya (P21), 5 perkara dituntut di pengadilan, 8 perkara tengah disidangkan, dan 11 perkara sudah diputus vonisnya.

Tak semua kasus itu diproses dan dilimpahkan ke pengadilan. Ada yang diberi SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan), dilimpahkan ke instansi asal, atau ditangani APIP (Aparat Pengawasan Internal Pemerintah).

"(Jumlahnya) 364 perkara," ujar Tito seperti dikutip dari Kompas.com, Senin (16/10/2017).

Salah satu contohnya, kasus pungli Proyek Operasi Nasional Agraria di Surusunda, Cilacap, Jawa Tengah yang dilimpahkan ke Bupati Cilacap, Apri lalu. Penyelidikan Tim Saber Pungli menemukan adanya pungli namun belum sampai kepada kepala desa atau pihak lain menikmati keuntungan dari uang pungutan tersebut.

Selama setahun bertugas, Satgas yang di bawah naungan Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan ini mengumpulkan barang bukti hingga Rp315 miliar.

Tangkapan terbesar di Kalimantan Timur dengan barang bukti Rp268 miliar. Sedangkan yang terkecil di Papua Barat, dengan barang bukti senilai Rp400 ribu. Tito mengatakan, meski jumlahnya kecil, Satgas Saber Pungli tetap menindak karena hal itu telah meresahkan masyarakat sekitar.

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto, sebagai penanggung jawab Tim Saber Pungli Agustus lalu mengatakan, Tim Saber Pungli dibentuk untuk meluruskan masalah-masalah yang terhambat dengan adanya pungli.

"Presiden ingin cepat. Saber Pungli ini jalan pintas. Untuk meluruskan moral," kata Wiranto, seperti dikutip dari Liputan6.com, Selasa (1/8/2017).

Menurutnya, pungli beda dengan korupsi. "Korupsi kan ada kerugian negara, pungli itu merugikan masyarakat. Jadi, kategorinya lain," ujar Wiranto.

Menurut data yang dilansir Okezone, sejak Oktober tahun lalu hingga Agustus tahun ini, sektor yang rawan pungli adalah sektor layanan masyarakat (36 persen rawan pungli), sektor hukum (26 persen), sektor pendidikan (8 persen), sektor perizinan (12 persen) dan sektor kepegawaian (8 persen).

Sedangkan aduan pungli paling banyak dari Jawa Barat, DKI Jakarta, Sumatera Utara, Jawa Timur, Banten, dan Lampung.

Untuk instansi, yang kerap diadukan adalah Kementerian Pendidikan, Polri, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kesehatan, serta Kementerian Hukum dan HAM.

Lembaga lainnya adalah Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agama, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, serta Kementerian Keuangan.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR