MEDIA SOSIAL

Tanpa dasar lebih kuat, pembatasan medsos itu politis

Pejabat yang mengumumkan pembatasan terhadap WhatsApp dan media sosial mestinya jaksa agung. Itu pun setelah ada keppres keadaan darurat.
Pejabat yang mengumumkan pembatasan terhadap WhatsApp dan media sosial mestinya jaksa agung. Itu pun setelah ada keppres keadaan darurat. | Antyo® /Beritagar.id

Pembatasan terhadap fitur gambar dan video di layanan perpesanan dan media sosial itu sesuai hukum, yakni Pasal 40 UU ITE. Begitulah kata Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara ketika diwawancara Kompas TV kemarin (23/5/2019).

Akan tetapi menurut siaran pers Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), diperlukan dasar hukum yang lebih kuat untuk membatasi akses warga negara terhadap informasi.

Politis

ICJR merekomendasikan prasyarat untuk pembatasan yang melanggar HAM agar sesuai hukum. Pertama: pemerintah menerbitkan keputusan presiden (keppres) bahwa negara dalam keadaan darurat.

Kedua: jika negara tidak dalam keadaan darurat, namun pemerintah perlu melakukan sejumlah langkah yang membatasi HAM, maka pejabat yang mengumumkan adalah jaksa agung.

Menyangkut jaksa agung, ICJR memberikan catatan, "Sehingga kebijakan yang diambil pemerintah merupakan kebijakan hukum dan bukan kebijakan politis."

Kewenangan pemerintah

Pembatasan akses itu bertaut dengan kerusuhan di beberapa titik di Jakarta selama 22-23 Mei lalu.

Dalam jumpa pers bersama Menko Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto, Rudiantara mengatakan, "Kita semua akan mengalami pelambatan kalau download atau upload video, demikian juga foto. Karena viralnya yang negatif, mudaratnya ada di sana."

Menurut Pasal 40 ayat 2a UU ITE, "Pemerintah wajib melakukan pencegahan penyebarluasan dan penggunaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."

Lalu ayat 2 b mengatakan, "[...] Pemerintah berwenang melakukan pemutusan akses dan/atau memerintahkan kepada Penyelenggara Sistem Elektronik untuk melakukan pemutusan akses terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum."

Sampai kapan pembatasan itu, Rudiantara di Kompas TV kemarin bilang, "[...] tidak bisa menetapkan sendiri."

Catatan Redaksi: angka 2015 pada kolom kanan atas telah diperbaiki menjadi 2019

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR