KEUANGAN NEGARA

Tantangan ekonomi 2020 lebih berat dari targetnya

Menteri Keuangan Sri Mulyani (kedua kanan) didampingi Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo (kiri) berbincang dengan anggota DPR usai menyampaikan Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 dalam Sidang Paripurna DPR di Gedung Nusantara II Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (20/5/19).
Menteri Keuangan Sri Mulyani (kedua kanan) didampingi Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo (kiri) berbincang dengan anggota DPR usai menyampaikan Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 dalam Sidang Paripurna DPR di Gedung Nusantara II Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (20/5/19). | Puspa Perwitasari /AntaraFoto

Potensi dampak perlambatan ekonomi dunia masuk dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2020.

Dalam Rapat Paripurna di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Senin (20/5/2019), Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut beberapa faktor yang melatarbelakangi racikan anggaran untuk tahun depan.

Pertama, proyeksi pertumbuhan ekonomi global pada tahun ini dan tahun depan dari sejumlah lembaga internasional.

Salah satunya dari Dana Moneter Internasional (IMF) yang memperkirakan ekonomi global hanya tumbuh sekitar 3,5 persen pada 2019, turun dari kisaran 3,7 pada 2018. Sementara tahun depan, ekonomi dunia diproyeksi tumbuh 3,6 persen.

Kedua, eskalasi dagang Tiongkok dan Amerika Serikat (AS), diperkuat dengan kenaikan tarif bea masuk impor atas produk dari masing-masing negara yang terus dimainkan hingga saat ini.

Ketiga, kompetisi sekuritas akibat ketakpastian kebijakan ekonomi dan hubungan perdagangan internasional. Keempat, masalah geopolitik di kawasan Timur Tengah.

Di luar dari itu, pemerintah turut memperhitungkan kemampuan ekonomi di dalam negeri.

Adapun indikator asumsi makro yang dipasang antara lain, pertumbuhan ekonomi di kisaran 5,3-5,6 persen, inflasi 2-4 persen, tingkat bunga surat perbendaharaan negara (SPN) 3 bulan sebesar 5-5,6 persen, dan nilai tukar rupiah di kisaran Rp14.000-Rp15.000 per dolar AS.

Kemudian harga minyak mentah Indonesia (Indonesia Crude Oils Price/ICP) sebesar $60-70 per barel, lifting minyak dan gas (migas) 695-840 ribu barel per hari, dan lifting gas sebesar 1.191-1.300 ribu barel setara minyak per hari.

Para pengamat Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) sepakat menyatakan target ekonomi yang dipasang pemerintah pada tahun mendatang sepertinya akan sulit dicapai.

Dalam diskusi daring bertajuk "Kebijakan Ekonomi Makro Dan Fiskal 2020", Kamis (23/5/2019), Wakil Direktur INDEF Eko Listiyanto menyebut beberapa sebab, terutama dari target pertumbuhan ekonomi.

Pertama, Produk Domestik Bruto (PDB) masih bertumpu pada laju konsumsi—kisaran 4,9-5,2 persen—sementara momentum mendorong konsumsi makin tipis seiring perekonomian global yang melambat akibat perang dagang dan aspek geopolitik lainnya.

Kedua, asumsi laju impor ditargetkan hampir setara dengan laju ekspor. “Kita tahu, bahwa pada 2018 laju impor hampir dua kali lipat laju ekspor Indonesia. Ini jelas tidak mudah,” kata Eko.

Ketiga, selama era Presiden Joko “Jokowi” Widodo, laju investasi PMTB (pengeluaran untuk barang modal) belum mampu tumbuh hingga 7 persen. Pada skenario 2020, pemerintah menginginkan PMTB tumbuh 7-7,4 persen.

“Ini jadi tugas berat bagi tim ekonomi nantinya, karena pertumbuhan global melambat sementara investasi ditargetkan meningkat,” ujar Eko.

Keempat, target laju sektor industri pengolahan sebesar 5-5,5 persen pada tahun depan bakal terganjal kinerja pada 2018 yang stagnan pada posisi 4,3 persen. Apalagi pada Kuartal I/2019 hanya tumbuh 3,86 persen.

Batas atas inflasi terlalu tinggi

Peneliti INDEF Abdul Manap Pulungan menganalisis batas atas perkiraan inflasi (4 persen) pada 2020 yang dipasang pemerintah masih terlampau jauh dari kemampuan daya beli.

Hal tersebut lantaran tekanan inflasi dari bahan makanan (volatile food) masih mendominasi struktur inflasi Indonesia, terutama dari ketersediaan bumbu masakan maupun beras.

“Memang, realisasi inflasi volatile food cukup rendah, namun itu karena ditopang oleh derasnya impor, misalnya pada bawang putih,” kata Pulungan.

Angka inflasi juga masih lebih tinggi dari kenaikan upah riil harian petani. Pada April, inflasi tercatat naik 2,83 persen (yoy) sementara upah riil harian petani hanya naik 1,38 persen (yoy), dari Rp37.781 (April 2018) menjadi Rp38.305 (April 2019).

Selain itu, penurunan inflasi ternyata belum mampu mendorong koreksi suku bunga sektor keuangan yang lebih cepat.

Terkait dengan SPN 3 bulan yang ditetapkan pada rentang 5-5,6 persen, ada beberapa catatan yang perlu diperhatikan pemerintah.

Pulungan menekankan, SPN menjadi cerminan beban fiskal terutama pada belanja bunga utang. Pada 2019, belanja bunga utang mencapai Rp275 triliun atau sekitar 17 persen dari pemerintah pusat.

Sementara, utang jatuh tempo mencapai Rp409 triliun pada 2019.

Untuk tingkat pengangguran 4,8-5,1 persen, tantangan yang harus dihadapi adalah perlambatan pertumbuhan sektor industri manufaktor.

Pada Kuartal I/2019, industri makanan minuman tumbuh melambat menjadi 6,77 persen dari posisi 12,77 persen pada periode yang tahun lalu.

“Masih tingginya porsi tenaga kerja informal, mencapai 57,27 persen pada Kuartal I/2019,” tutur Pulungan.

Pemerataan pertumbuhan

Angka kemiskinan yang saat ini sudah di bawah 10 persen (kemiskinan kronis) bakal membuat upaya menekan indikator ini menjadi lebih sulit.

“Pengaruh pergerakan harga bahan pokok, terutama beras, sangat signifikan memengaruhi angka kemiskinan. Di perdesaan, beras berkontribusi sekitar 25 persen, sementara di perkotaan 19 persen,” sambung Pulungan.

Pada 2020, pertumbuhan sektor pertanian diprediksi hanya 3,9 persen; relatif sama dengan tahun sebelumnya. Hal ini menggambarkan kesejahteraan petani belum bergerak signifikan. Meski mungkin, dana desa bisa sedikit membantu.

Maka dari itu, pemerintah perlu fokus pada pertumbuhan di luar Jawa. Sebab pada kenyataannya angka pertumbuhan di Jawa masih meningkat melampaui daerah lainnya.

“Inflasi di luar Jawa relatif tinggi, sehingga porsi pendapatan masyarakat meningkat untuk pemenuhan bahan makanan. Hal ini menyebabkan ketimpangan relatif sulit turun terutama di Jawa,” tandas Pulungan.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR