PENGELOLAAN SAMPAH

Target olah sampah jadi listrik di 12 kota terkendala

Petugas melakukan uji coba mesin Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Putri Cempo, Solo, Jawa Tengah, Kamis (14/2/2019).
Petugas melakukan uji coba mesin Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Putri Cempo, Solo, Jawa Tengah, Kamis (14/2/2019). | Mohammad Ayudha /ANTARA FOTO

Sampah diolah menjadi energi listrik di 12 kota di Indonesia. Baru satu dari 12 proyek pembangkit listrik tenaga sampah (PLTSa) mulai beroperasi, realisasi target kurang dari satu persen lantaran terhambat sejumlah kendala.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, beberapa kota yang membangun pembangkit listrik tenaga sampah (PLTSa) atau “waste to energy” itu di antaranya Jakarta, Medan, Surabaya, Bali, Bandung, dan Manado.

Per kuartal I 2019—baru 6 dari 12 rencana PLTSa di tiap kota yang memiliki kepastian soal project owner. Yakni Palembang, Jakarta, Surakarta, Surabaya, Bekasi, dan Denpasar. Demikian ungkap Sutijastoto, Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Sementara, satu PLTSa yaitu di Kota Tangerang masih dalam proses pelelangan, dan 5 sisanya, yaitu Bandung, Tangerang Selatan, Semarang, Makassar dan Manado, “Akan segera melakukan lelang guna mencari investor pada tahun 2019," ujar Sutijastoto (27/4).

Ia mengonfirmasi proyek pertama yang mulai beroperasi adalah PLTSa Surabaya Unit-1 dengan kapasitas 2 MW, dan akan menyusul Unit-2 mulai beroperasi secara komersial pada akhir Semester II 2019 dengan kapasitas 9 MW.

Sebanyak 12 proyek PLTSa yang direncanakan mulai beroperasi tahun 2019-2022 ini ditarget mampu menghasilkan listrik setidaknya 234 megawatt (MW) dari sekitar 16 ribu ton sampah per hari. Tiap PLTSa bakal memiliki kapasitas beragam serta jam operasional berbeda.

Artinya, realisasi PLTSa di kuartal pertama 2019 baru mencapai 0,85 persen dari target.

Pada 2019, menurut keterangan Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar (21/2), rencananya dua PLTSa siap beroperasi adalah Surabaya dan Bekasi.

Namun, sebagaimana dikabarkan Republika (6/4) dan Indopos(24/4), PLTSa di Bekasi belum beroperasi lantaran pengelola dan pengembangnya dinilai berlama-lama tidak memperlihatkan bukti kongkret memproduksi listrik berbahan sampah.

Asosiasi Produsen Listrik Swasta Indonesia tak sependapat. Mereka mengeluh belum menemukan formula tepat pengembangan PLTSa lantaran regulasi dan praktik di lapangan kerap tidak sejalan. Misal, biaya pengolahan sampah (tipping fee) sangat mahal hingga permasalahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) daerah setempat.

Luhut juga mengakui pembangunan PLTSa belum maksimal. Ia mencontohkan di Jakarta, cuma ada satu PLTSa berkapasitas 1.500 ton.

Data dari Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta mengungkap, tahun 2010 DKI Jakarta sempat menghasilkan lebih dari 9.000 ton sampah per hari. Meski jumlahnya menurun sekitar 60 persen di 2011, peningkatan sampah terus terjadi di tahun-tahun berikutnya hingga mencapai 7.147,36 ton di 2014.

Tahun 2018, Dinas Lingkupan Hidup menyatakan setiap hari penduduk Jakarta (rumahan atau perkantoran) menghasilkan sampah sekitar 7.000 ton, 28 persen di antaranya sampah plastik.

Artinya, dengan tren kenaikan bertahan, jumlah PLTSa di Jakarta saat ini perlu ditambah setidaknya 4 buah jika ingin penerapannya maksimal, dan ditambah lagi di tahun-tahun berikutnya.

Sebab, menurut data Menteri Keuangan Sri Mulyani, pertumbuhan urbanisasi di Indonesia saat ini mencapai 4,1 persen per tahun. Dengan level pertumbuhan tersebut, ia mengatakan pada 2025 sekitar 68 persen penduduk Indonesia bakal hidup di kota-kota.

Masalahnya, meningkatnya populasi kota berarti produksi sampah juga akan meningkat.

Di satu sisi, data Badan Pusat Statistik (BPS) per 2018 menunjukkan, semakin baik angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) suatu daerah menentukan tingginya kesadaran masyarakatnya terhadap pengelolaan sampah, termasuk memilah atau membuang pada tempatnya.

Di sisi lain, semakin baik IPM pun tak menjamin masyarakat mau mengurangi pemakaian kantong plastik. Apalagi mengingat banyak wilayah tercatat memiliki IPM di bawah rata-rata.

Padahal sampah plastik, termasuk senar pancing dan popok butuh waktu lebih dari 4 abad sampai terurai habis. Bila sampah-sampah dalam bentuk mikro itu sampai mengalir dan termakan hewan laut, maka akan mengancam seluruh populasi, termasuk manusia yang makan hewan laut.

Kendala berikutnya, meskipun pemerintah nantinya jadi memenuhi janji segera menambah kekurangan PLTSa untuk mengatasi sampah, sejumlah kalangan seperti Aliansi Zero Waste Indonesia (AZWI) dan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), masih mempertanyakan kelayakannya.

Rencana operasi PLTSa muncul setelah lahirnya Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2018 tentang Percepatan program Pembangunan PLTSa. Ini sejalan upaya pemerintah meningkatkan target bauran Energi Baru Terbarukan (EBT) sebesar 23 persen hingga 2025.

Akan tetapi, menurut mereka, fokus perpres semata-mata berkisar penghasilan energi dan keuntungan ekonomi, tanpa menjamin keamanan bagi lingkungan dan kesehatan jangka panjang, pun dampaknya pada finansial kelompok miskin dan terpinggirkan di perkotaan yang mengais rezeki sebagai pemulung dan sejenisnya.

Salah satu contoh, mereka menjelaskan sekitar 70 persen hasil pembakaran sampah menghasilkan kimia berbahaya seperti dioksin yang berisiko bagi manusia dan lingkungan. Agar aman, di dekat PLTSa mestinya terdapat TPA B3 untuk mengolah emisi. Tapi TPA ini wajib dikelola profesional dan berbiaya tinggi.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR