PERUBAHAN IKLIM

Target perubahan iklim meleset, dunia bakal sengsara

Karyawan menyalakan lilin saat aksi memperingati Earth Hours di Hotel Novotel Solo, Jawa Tengah, Sabtu (30/3/2019).
Karyawan menyalakan lilin saat aksi memperingati Earth Hours di Hotel Novotel Solo, Jawa Tengah, Sabtu (30/3/2019). | Maulana Surya /ANTARA FOTO

Target memerangi perubahan iklim yang sesuai ketetapan Perjanjian Paris dinilai nyaris meleset. Bila tak buru-buru diperbaiki, seluruh dunia akan sengsara dan negara kepulauan macam Indonesia bakal paling menderita.

PBB memperingatkan, target perubahan iklim bisa saja meleset dan berujung petaka, jika dunia tetap “keluar dari jalur” dalam membatasi kenaikan suhu global.

"Kami melihat gambaran jelas di mana-mana bahwa kita tidak berada di jalur yang tepat untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dalam perjanjian Paris," sebut Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres di Selandia Baru, dalam tur singkat ke negara-negara Pasifik, Minggu (12/5).

Secara khusus, kata Guterres, negara-negara kepulauan Pasifik lah yang berada di “garis depan” dan bakal paling terdampak.

Betul saja. Perubahan iklim jadi salah satu faktor meningkatnya kejadian bencana di Indonesia periode Januari hingga April 2019. Jumlah kejadian meningkat sampai 7,2 persen, sedangkan jumlah korban jiwa melonjak sampai 192 persen.

Tur singkat Guterres bertujuan menyuarakan kepada dunia agar lebih fokus terhadap ancaman perubahan iklim. Menurutnya, saat ini dunia telah gagal membatasi kenaikan suhu global yang ditarget mencapai 1,5 derajat Celsius di atas tingkat revolusi pra-industri.

Dalam Perjanjian Paris tahun 2015, banyak negara sepakat jangka panjang untuk menjaga kenaikan suhu global jauh di bawah dua derajat Celsius sebagai upaya substansial mengurangi efek perubahan iklim.

Namun, penerapannya tak semudah berkomitmen. “Paradoksnya adalah ketika keadaan semakin memburuk, tekad politik tampaknya memudar," kata Guterres.

Ia menyentil penguasa-penguasa negara besar kontroversial yang masih abai dan menolak soal efek perubahan iklim semisal Amerika Serikat dan Australia. Keduanya menarik diri dari Perjanjian Paris.

Padahal, PBB beserta para ilmuwan lingkungan sudah berkali-kali mengeluarkan peringatan terkait dampak dan rekomendasi langkah nyata mengurangi kenaikan suhu global.

Laporan Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) PBB tahun 2018, menyarankan dunia segera mengurangi emisi karbon dioksida drastis sekaligus beralih ke energi terbarukan lantaran cuma tersisa sedikit waktu untuk memerangi prediksi bencana besar-besaran di tahun 2040 akibat perubahan iklim.

Bahkan, laporan terbaru PBB tahun 2019 mengungkap, satu dari 8 juta spesies tanaman dan hewan berisiko punah jika dunia tidak gencar berbuat sesuatu.

Data teranyar badan ilmu keanekaragaman hayati PBB (IPBES) yang dipublikasikan awal Mei juga menunjukkan kenaikan suhu telah mengikis fondasi ekonomi, mata pencaharian, keamanan pangan, kesehatan dan kualitas hidup di seluruh dunia.

Ini senada dengan temuan peneliti Stanford tentang ketimpangan dampak pemanasan global terhadap ekonomi dunia, negara kaya di daerah dingin sesungguhnya telah merusak peluang ekonomi di negara-negara miskin dan berada di wilayah bersuhu lebih panas.

"Perubahan iklim berjalan lebih cepat dari yang kita bayangkan. Empat tahun terakhir tercatat paling panas," tegas Guterres.

Penegasan serupa juga disampaikan ketua IPBES, Robert Watson (10/5). Menurutnya, perubahan iklim telah memperburuk kesehatan ekosistem tempat manusia dan spesies lain bergantung, lebih cepat dari sebelumnya.

Sejak lama, para ilmuwan telah membuktikan, menciptakan ekosistem yang sehat lewat konservasi bisa menyelamatkan Bumi dari paparan kerusakan iklim.

Misalnya, habitat pesisir seperti hutan bakau, rumput laut, dan rawa-rawa garam dapat menyerap karbon hingga 40 kali lebih cepat dibanding hutan tropis. Lalu lahan gambut, yang meliputi tiga persen dari permukaan tanah, mewakili cadangan karbon terestrial terbesar.

Bahkan, berang-berang sangat penting bagi lahan basah melalui pembangunan bendungan, dan trenggiling bisa melindungi hutan dari kerusakan rayap.

Namun, ungkap Watson, meskipun laporan terbaru PBB bakal mengubah persepsi miring dunia soal efek perubahan iklim, Perjanjian Paris tadinya tidak secara eksplisit membahas soal menjaga integritas lingkungan. Pun tak ada regulasi formal internasional soal mempertahankan keanekaragaman hayati.

Tak mengherankan, meski keseluruhan data menunjukkan Indonesia berupaya turut ambil bagian dalam meningkatkan perbaikan iklim, Global Forest Watch 2018 masih mencatat Tanah Air sebagai salah satu penyumbang global terbesar emisi gas rumah kaca dari sektor pertanian, konversi hutan yang kaya karbon untuk perkebunan, dan penggunaan lahan lain.

Sebab itu, Guterres dan Watson sama-sama menegaskan, tanpa aksi perubahan iklim besar-besaran sejak sekarang kita bakal kehabisan waktu.

Kendati demikian, ada beberapa negara yang memperlihatkan aksi nyata dan layak ditiru. Selandia Baru, baru saja menginisiasi rancangan undang-undang yang mewajibkan sebagian besar netral karbon pada 2050 sambil memberikan beberapa kelonggaran bagi petani rumah kaca.

Tiongkok didukung para petinggi lingkungan G7, walaupun agak diabaikan oleh komunitas iklim, juga mulai menerapkan solusi berbasis alam.

Menjelang KTT Aksi Iklim pada Bulan September di New York, rencananya Gutteres juga bakal mengunjungi Fiji, Tuvalu dan Vanuatu yang kini berada di bawah ancaman hanyut lantaran kenaikan permukaan air laut. Pada bulan Desember, pembicaraan iklim di Chili direncanakan berfokus pada pentingnya kesehatan laut.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR