TRANSPORTASI UDARA

Tarif batas atas turun, maskapai tanggung beban biaya

Dua orang petugas berdiri di apron Lombok International Airport (LIA) di Praya, Lombok Tengah, NTB, Kamis (2/5/2019). Guna meningkatkan aksesibilitas dan mendorong percepatan pemulihan sektor pariwisata Lombok yang sempat menurun pascagempa tahun lalu, pihak LIA sejak pertengahan Maret 2019 telah membuka operasional bandara tersebut selama 24 jam.
Dua orang petugas berdiri di apron Lombok International Airport (LIA) di Praya, Lombok Tengah, NTB, Kamis (2/5/2019). Guna meningkatkan aksesibilitas dan mendorong percepatan pemulihan sektor pariwisata Lombok yang sempat menurun pascagempa tahun lalu, pihak LIA sejak pertengahan Maret 2019 telah membuka operasional bandara tersebut selama 24 jam. | Ahmad Subaidi /AntaraFoto

Pemerintah akhirnya memutuskan untuk menurunkan tarif batas atas tiket pesawat ekonomi pada kisaran 12 sampai 16 persen, bergantung pada rute penerbangan yang dilayani maskapai, Senin (13/5/2019).

Penurunan tarif batas atas bakal diutamakan pada rute-rute gemuk seperti halnya penerbangan antarprovinsi di Pulau Jawa. Kebijakan bakal berlaku efektif setelah Peraturan Menteri Perhubungan ditandatangani pada 15 Mei 2019, atau dua pekan jelang puncak arus mudik Idulfitri 2019.

Tidak dijelaskan apakah kebijakan ini hanya akan berlaku selama musim mudik saja atau untuk seterusnya. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution hanya menekankan bahwa kebijakan ini dilakukan untuk mengakomodir beban konsumen akibat lonjakan harga tiket pesawat yang dimulai sejak akhir Desember 2018.

“(Kebijakan) Ini akan dievaluasi secara kontinu berdasarkan regulasi yang berlaku untuk menjaga tarif angkutan penumpang udara bagi Angkatan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri dengan keseimbangan antara perlindungan konsumen dan keberlangsungan usaha,” kata Darmin dalam rilis yang diterima redaksi, Senin malam.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan waktu penandatanganan yang berselang dua hari dari pengumuman penurunan dilakukan untuk memberi kesempatan kepada maskapai menyesuaikan kebijakan.

Tenggat ini menjadi kesempatan terakhir yang bisa dilakukan Kementerian Perhubungan setelah dua bulan mencoba bernegosiasi dengan pihak maskapai untuk meminta menurunkan tarif mereka secara sukarela.

Sebab menurutnya, permintaan penurunan tarif tiket tak semata-mata untuk kepentingan jelang mudik Idulfitri 2019, melainkan juga demi memperbaiki kinerja pariwisata dan tingkat okupansi hotel yang menurun akibat tingginya harga tiket.

“Karena gak bisa diikuti (permintaan penurunan), maka Menko ajak kami rapat. Kami juga dalam beberapa kali dapat kunjungan dari Menteri Pariwisata berkaitan dengan dampak ke pariwisata,” kata Budi.

Budi berharap pihak maskapai, khususnya yang melayani penerbangan berbiaya rendah (low cost carrier), dapat menyesuaikan tarif dengan memberi ruang penurunan hingga 50 persen dari sebelumnya.

Dirinya menjamin, kebijakan ini diambil dengan turun memperhitungkan harga pokok penjualan (HPP) dari maskapai, terutama yang memberikan pelayanan penuh (full service).

Oleh karenanya, kebijakan ini dianggapnya tidak akan menambah beban biaya operasional maskapai.

Untuk diketahui, tarif batas atas penumpang pelayanan kelas ekonomi angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri tak berubah secara signifikan sejak tahun 2014.

Padahal menurut Budi Karya besaran tarif batas atas disesuaikan setiap dua tahun sekali. Akibat hal ini, tarif angkutan penumpang udara terus melambung.

Namun stagnasi tidak dibuat begitu saja. Ada sejumlah kondisi yang membuat tarif batas atas dibiarkan pada posisi sama dalam beberapa tahun terakhir.

Salah satu yang paling utama adalah kenaikan harga bahan bakar pesawat terbang (avtur). Pada akhir Desember 2018, harga avtur sempat menyentuh $86,29 AS per barel, atau tertinggi sejak 2014.

Dampaknya maskapai harus menanggung beban operasional yang cukup tinggi sehingga perlu dikompensasi dengan peningkatan tarif pesawat.

Darmin berargumen, bahwa kebijakan penurunan tarif batas atas penumpang ini sudah dikomunikasikan kepada Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan juga pihak maskapai, dalam hal ini PT Garuda Indonesia Tbk.

Tak sejalan dengan komponen biaya

Kebijakan penurunan tarif batas atas mendapat pertentangan. Asoasiasi Perusahaan Penerbangan Nasional Indonesia (INACA) menilai kebijakan ini tidak relevan dengan kondisi dunia penerbangan saat ini.

Ketua Bidang Penerbangan Berjadwal INACA Bayu Sutanto mengatakan bahwa Kementerian Perhubungan memiliki kewenangan untuk meninjau dan mengubah tarif batas atas, merujuk Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 20 Tahun 2019.

Akan tetapi, dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa perubahan tersebut turut memperhatikan perubahan harga avtur atau kurs Dolar AS terhadap Rupiah, per 3 bulannya.

Sementara dalam kondisi saat ini, nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS tengah tinggi, begitu pula dengan harga jual avtur. “Logikanya, tarif batas atas naik, bukan malah diturunkan,” kata Bayu.

Senada dengan Bayu, Direktur Niaga PT Garuda Indonesia Tbk Pikri Ilham Kurniansyah menilai tarif batas atas bisa turun jika komponen biaya juga ikut susut, sehingga keberlanjutan industri penerbangan terus terjaga.

“Penurunan tarif batas itu rumit sekali. Harus ada penurunan beban biayanya, jadi kalau struktur biaya turun akibatnya perhitungan tarif batas atas juga turun, tidak masalah bagi maskapai,” kata Pikri, dalam CNN Indonesia, Rabu (8/5/2019).

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menjanjikan sejumlah langkah untuk menjaga bisnis maskapai terjaga dengan harga yang ditanggung konsumen tetap terjangkau.

Salah satu yang diupayakannya adalah membuka kesempatan agar swasta bisa ikut masuk dalam bisnis avtur dalam negeri. Dengan begitu, PT Pertamina (Persero) bakal berkompetisi untuk memberikan layanan jual avtur ketimbang yang dipatok saat ini.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR