TRANSPORTASI UMUM

Tarif batas bawah angkutan daring jadi sorotan

Ribuan pengemudi ojek daring (online) yang tergabung dalam Gerakan Bersama seluruh Driver Online (GERAM Online) melakukan aksi damai di depan Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat, Senin (16/10).
Ribuan pengemudi ojek daring (online) yang tergabung dalam Gerakan Bersama seluruh Driver Online (GERAM Online) melakukan aksi damai di depan Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat, Senin (16/10). | M Agung Rajasa /Antara Foto

Perdebatan mengenai keberadaan transportasi umum daring (online), juga aturan yang menyertainya, tampaknya masih jauh dari usai.

Pada Kamis (19/10/2017) di Jakarta, Kementerian Perhubungan merilis rancangan revisi Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) No 26 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek.

Rancangan revisi yang dijadwalkan mulai berlaku pada 1 November 2017--dengan masa transisi 3-6 bulan--tersebut dikeluarkan setelah Mahkamah Agung menganulir 18 pasal dalam versi awal peraturan tersebut yang dirilis pada 1 Juli 2017.

Ada sembilan poin penting dalam rancangan revisi Permenhub itu. Akan tetapi yang langsung mendapat sorotan dari para pengemudi angkutan umum daring adalah poin kedua terkait penetapan tarif batas atas dan batas bawah.

Pada rancangan revisi disebutkan bahwa penetapan tarif angkutan sewa khusus dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pengguna jasa dan penyedia jasa transportasi melalui aplikasi teknologi informasi dengan berpedoman pada tarif batas atas dan tarif batas bawah.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, kepada Bisnis.com, menjelaskan tarif batas atas dan bawah itu ditetapkan untuk menjaga keberlangsungan usaha angkutan umum.

Selain untuk memberi jaminan kepada pengemudi angkutan daring agar bisa menyisihkan dana untuk merawat kendaraannya, batas tarif bawah juga bisa mencegah adanya tarif diskon yang merusak persaingan usaha dan memicu munculnya monopoli.

"Dengan kesetaraan ini, semua stakeholder bisa hidup berdampingan," tegas Budi, yang mengakui bahwa keberadaan angkutan umum daring adalah "sebuah keniscayaan yang tak bisa dipungkiri".

Ketua Organda Adrianto Djokosoetono (kiri) berjabat tangan dengan Head of Public & Government Affairs GRAB Indonesia Tri Sukma (kanan) disaksikan Ketua Umum Asosiasi Driver Online (ADO) Christiansen FW (kedua kiri) saat konferensi pers tentang revisi Peraturan Menteri (PM) Perhubungan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek di Kementerian Perhubungan, Jakarta, Kamis (19/10). Ada sembilan poin yang ditekankan dalam aturan tersebut.
Ketua Organda Adrianto Djokosoetono (kiri) berjabat tangan dengan Head of Public & Government Affairs GRAB Indonesia Tri Sukma (kanan) disaksikan Ketua Umum Asosiasi Driver Online (ADO) Christiansen FW (kedua kiri) saat konferensi pers tentang revisi Peraturan Menteri (PM) Perhubungan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek di Kementerian Perhubungan, Jakarta, Kamis (19/10). Ada sembilan poin yang ditekankan dalam aturan tersebut. | Rosa Panggabean /Antara Foto

Berdasarkan versi lama Permenhub 26/2017, besarnya tarif per kilometer dibagi dalam dua wilayah. Untuk Wilayah I (Sumatera, Jawa, dan Bali), batas bawah ditetapkan Rp3.500, batas atas Rp6.000 per kilometer. Sementara Wilayah II (Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua) batas bawah Rp3.700, batas atas Rp6.500.

Untuk batas atas dan bawah tarif pada versi baru ini, menurut Plt. Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub, Hindro Surahmat, tarif ditetapkan oleh direktur jenderal atas usulan dari kepala daerah, dalam hal ini, gubernur setempat. Jadi, besarnya batas atas dan bawah itu bisa berbeda di tiap daerah.

Bukan hanya tarif, kuota unit transportasi daring yang beroperasi di sebuah wilayah juga ditentukan berdasarkan usulan kepala daerah. Demikian dikabarkan Metrotvnews.com.

Hindro berharap, Kepala Badan Transportasi daerah dan Kepala Daerah setempat bisa mengusulkan berapa besaran tarif batas atas dan batas bawah kepada Ditjen Perhubungan Darat secepatnya. Sehingga pada 1 November 2017 bisa diberlakukan tarif baru.

Sementara itu, Asosiasi Driver Online (ADO) mengusulkan agar tarif batas bawah ditetapkan Rp4.000 per kilometer.

Walau pada dasarnya, ADO telah menyetujui rancangan revisi Permen 26/2017, adanya tarif batas bawah tampaknya masih menyisakan ketidakpuasan pelaku angkutan daring.

Dalam wawancara dengan Tempo.co, seorang pengemudi angkutan daring Untung Nugraha menilai batas bawah tak perlu ditetapkan. Alasannya, tarif saat ini sudah cukup nilainya bagi para pengemudi.

"Belum lagi, kita ditambah bonus. Cuma kan ada yang merasa angkutan online memonopoli harga," kata dia.

Tri Sukma, Head of Public Affairs Grab, walau mengapresiasi perubahan yang dilakukan pemerintah dan setuju untuk melawan predatory pricing, meminta agar tarif batas bawah tidak menghalangi kompetisi. Kepada CNN Indonesia, Tri menyatakan Grab belum menyusun rencana untuk implementasi tarif baru nanti.

Ia menyarankan sebaiknya Standar Minimal Pelayanan (SMP) dijadikan sebagai acuan untuk menentukan tarif batas bawah angkutan daring.

Selain soal tarif, delapan poin lain dalam revisi tersebut menyangkut soal argometer taksi, tentang wilayah operasi, kuota kendaraan, persyaratan minimal lima kendaraan, bukti kepemilikan kendaraan bermotor, domisili Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB), Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT) kendaraan bermotor, dan peran aplikator dalam penyelenggaraan angkutan itu.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan, meminta agar tidak ada pihak yang mau menang sendiri dalam debat mengenai keberadaan angkutan daring ini.

"Azas keseimbangan itu yang penting. Kita ingin carikan jalan tengah untuk menyelesaikan ini. Intinya semua pihak, baik angkutan online dan konvensional jangan mau menang sendiri," ujar Luhut seperti dikutip Bisnis.com, Jumat (20/10).

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR