TRANSPORTASI DARING

Tarif bawah ojek online diperkirakan mulai Rp2 ribu/km

Sejumlah pengemudi ojek online berunjuk rasa di bundaran Skartaji, Kota Kediri, Jawa Timur, Sabtu (24/11/2018).
Sejumlah pengemudi ojek online berunjuk rasa di bundaran Skartaji, Kota Kediri, Jawa Timur, Sabtu (24/11/2018). | Prasetia Fauzani /Antara Foto

Tarif ojek online bakal ditetapkan dengan batas bawah dan batas atas. Pemerintah memberi gambaran, tarif batas bawah ideal berkisar Rp2.000-2.500 per kilometer (km).

Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan Budi Setiadi mengatakan, pihaknya terus menggodok sedetail mungkin aturan tersebut agar bisa diterima para pengendara ojek online di Indonesia. Aturan itu rencananya bakal dirilis Maret depan.

Menurut Budi, tarif bawah dalam aturan tersebut belum ditentukan. "Kalau itu (taksi online) Rp3.500, (untuk ojek online) mungkin bisa Rp2.000-2.500," kata Budi di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (10/1/2018) seperti dikutip dari CNN Indonesia.

Budi menjelaskan, tarif bawah ojek online yang akan ditetapkan, telah memperhitungkan investasi, operasional, biaya bahan bakar, dan ongkos servis yang dikeluarkan setiap bulannya. Aturan tersebut diharapkan memberi perlindungan bagi para pengendara.

"Tarif versi aplikator punya perhitungan, pengemudi harus seimbang dengan tingkat penyusutan kendaraan, bensin, kesehatan dan menyangkut yang lain," ujarnya.

Rencana penetapan ini adalah kelanjutan dari Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 118 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus. Dalam pasal 22 peraturan yang ditandatangani pada 18 Desember 2018 itu disebutkan besaran tarif batas bawah dan batas atas taksi online ditetapkan oleh Menteri Perhubungan atau gubernur sesuai dengan wilayah operasi. Baik Go-Jek maupun Grab masih mempelajari peraturan ini.

Para pengemudi, Maret tahun lalu sempat berunjuk raja di depan Istana Merdeka, Jakarta mengeluhkan perang tarif ojek online. Saat itu, mereka ingin tarifnya dinaikkan dari Rp2 ribu, menjadi Rp4 ribu per kilometernya.

Presiden Joko 'Jokowi' Widodo bahkan menemui perwakilan pengemudi ojek online tersebut. "Ya, intinya mereka menyampaikan kesulitan soal tarif, soal perang tarif antar-aplikator," ujar Jokowi, Jakarta, Selasa (27/3/2018) seperti dinukil dari Kompas.com. Perang tarif antarperusahaan ojek online dinilai telah mengorbankan kesejahteraan para pengendara ojek online.

Kelanjutannya, Kementerian Perhubungan melibatkan 97 asosiasi pengemudi ojek online untuk berdiskusi membahas tiga hal yang kerap menjadi soal. Yakni tarif, tata cara pemblokiran akun, dan perlindungan konsumen.

Dalam soal pemblokiran akun, Budi mengatakan perlu diatur agar memberikan keadilan bagi operator maupun pengemudi. Maka perlu ada klarifikasi yang menilai apakah pengemudi melakukan kesalahan atau tidak.

Menurut Budi, pihak tersebut ini mesti berasal dari lembaga yang independen. "Harapannya adalah saat suspend (blokir) ada klarifikasi. Nah kalau demikian perlu entitas semacam kelembagaan yang mungkin dalam kelembagaan itu independen, untuk menilai konflik antara pengemudi dan aplikator," ujarnya seperti dikutip dari financedetik.

Dengan adanya lembaga klarifikator, maka pengemudi yang diblokir akunnya tahu apa kesalahannya. Klarifikasi yang dilakukan juga menjadi pertimbangan sanksi yang akan diterapkan pada pengemudi yang terindikasi nakal.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR