TARIF TOL

Tarif beberapa ruas tol naik mulai 8 Desember 2017

Tol dalam kota Cililitan, Jakarta Timur.
Tol dalam kota Cililitan, Jakarta Timur. | Muhammad Adimaja /Antara Foto

Tarif untuk ruas tol dalam kota DKI Jakarta dan delapan daerah lainnya akan naik mulai Jumat (8/12/2017) pukul 00.00 WIB.

Menukil Berita Satu, berdasarkan keterangan Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) dan PT Jasamarga, Selasa (5/12), penyesuaian tarif tersebut mengacu pada Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 973/KPTS/M/2017.

Kenaikan tarif baru yang berlaku dibanding tarif sebelumnya berselisih sekitar Rp500 - Rp1.500.

Untuk tol dalam kota Jakarta, kenaikan tarif Rp500 dikenakan pada kendaraan golongan I dan II. Dari Rp9.000 (Gol I) naik menjadi Rp 9.500, dan dari Rp11.000 (Gol II) naik menjadi Rp11.500.

Sementara Golongan III dan IV ada kenaikan tarif Rp1.000. Dari Rp14.500 (Gol III) naik menjadi jadi Rp 15.500, dan pada Golongan IV dari Rp18.000 naik jadi Rp19.000. Sedangkan kenaikan tertinggi tertuju pada golongan V dengan kenaikan Rp1.500 (dari Rp21.500 menjadi Rp23.000).

Dalam akun instagram Jasamarga, tertulis penyesuaian tarif yang diberlakukan merupakan Keputusan Menteri PUPR yang juga didasarkan pada UU No.38 Tahun 2004. Bahwa penyesuaian tarif tersebut rutin dijalankan setiap dua tahun sekali, berdasarkan tarif lama yang disesuaikan dengan pengaruh inflasi.

Detik finance menulis, kenaikan tol dalam kota DKI terakhir kali pada 1 November 2015. Penyesuaian tarif dua tahunan itu juga sesuai dengan isi perjanjian pengusahaan jalan tol (PPJT) yang sudah ditandatangani dan diatur dalam UU No.38/2004.

Pengguna jalan tol diwajibkan membayar tol untuk pengembalian investasi, pemeliharaan, dan pengembangan jalan tol.

Kepastian tarif tol pun menjadi salah satu faktor penentu bagi kelayakan usaha dan keberhasilan proyek Kerjasama Pemerintah dengan Swasta (KPS) dalam rangka mempercepat perwujudan jaringan jalan bebas hambatan sebagai bagian dari jaringan jalan nasional.

Wilayah lain yang juga mengalami kenaikan tarif, dipaparkan JPNN.com, adalah ruas tol Nusa Dua-Ngurah Rai-Benoa, Belawan-Medan-Tanjung Morawa, Serpong-Pondok Aren, Palimanan-Plumbon-Kanci, Surabaya-Gempol, Semarang ABC, serta ruas tol Ujung Pandang Seksi 1 dan Seksi 2.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, perubahan tarif tol itu tidak terlalu signifikan karena angka inflasi yang relatif kecil,

"Bahkan untuk Golongan I banyak juga yang tidak naik tarifnya," ungkap Basuki, Senin (4/12).

Alasan di balik penyesuaian tarif tersebut adalah sebagai bukti bahwa pemerintah memberikan kepastian hukum kepada para investor jalan tol maupun pengguna jalan tol.

Dengan begitu, lanjut Basuki, iklim investasi jalan tol menarik bagi investor baik dalam dan luar negeri, sehingga sistem jaringan jalan tol bisa terwujud secara utuh.

Basuki juga mengatakan bahwa pihaknya akan melakukan sosialisasi sebelum kenaikan tarif diberlakukan.

"Saya kira setelah saya tanda tangani biasanya seminggunya sosisalisasi baru berlaku. Mungkin mudah-mudahan minggu depan," ujarnya dalam Liputan6.

Menyorot SPM

Sementara Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Herry Trisaputra Zuna menjelaskan beberapa poin dalam standar pelayanan minimum (SPM) yang harus dipenuhi oleh badan usaha yang hendak mengajukan penyesuaian tarif tol tadi.

Di antaranya adalah kondisi jalan tol, kecepatan tempuh rerata kendaraan, akses masuk ke dalam ruas tol, respons penanganan hambatan lalu lintas, kesiapan unit pertolongan dan bantuan, tempat istirahat (rest area), dan keselamatan seperti rambu jalan hingga kondisi lingkungan.

"Untuk kondisi jalan tol meliputi perkerasan jalur utama, drainase, median jalan, bahu jalan, dan rounding. Sementara untuk kecepatan rata-rata bergantung pada lokasi. Di dalam kota minimum harus bisa 40 kilometer per jam dan luar kota 60 kilometer per jam," terang Herry.

Tempat istirahat, sambung Herry juga jadi prioritas pada uji kelayakan SPM. Terutama kondisi WC/toilet. Secara fisik dan kebersihan, toilet-toilet di tempat-tempat peristirahatan itu harus diperbaiki. Dan tak ada tarif untuk menggunakan jasa toilet tersebut.

Selain itu, tempat peristirahatan tadi juga harus mampu menampung kios-kios bagi usaha kecil dan menengah (UKM) untuk mempromosikan produk dan wisata kuliner lokal, sehingga memberikan manfaat ekonomi yang nyata bagi masyarakat sekitar.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR