TRANSPORTASI MASSAL

Tarif MRT Jakarta dihitung dari jarak per kilometer

Wakil Presiden Jusuf Kalla (tengah) didampingi Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi (kiri) dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (kanan) saat meninjau pengoperasian MRT (Mass Rapid Transit) di Stasiun MRT Bundaran HI, Jakarta, Rabu (20/2/2019).
Wakil Presiden Jusuf Kalla (tengah) didampingi Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi (kiri) dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (kanan) saat meninjau pengoperasian MRT (Mass Rapid Transit) di Stasiun MRT Bundaran HI, Jakarta, Rabu (20/2/2019). | Nando /AntaraFoto

Kajian penghitungan tarif MRT Jakarta memasuki tahap akhir. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memastikan dalam waktu dekat besaran tarif itu akan diumumkan.

Anies enggan menyebut berapa kisaran tarif yang dimaksud. Namun, pihaknya menyebut penghitungan tarif tersebut diukur melalui jarak per kilometer.

“Tinggal diumumkan, sebelum data lengkap saya tidak akan umumkan (angkanya),” kata Anies saat ditemui usai mendampingi Presiden Joko “Jokowi” Widodo di Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Jumat (22/2/2019).

Penentuan tarif MRT Jakarta memang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Hal ini lantaran sebagian beban subsidi untuk tarif bakal dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI).

Kendati demikian, beragam versi harga tiket diungkapkan banyak pihak. Presiden Joko “Jokowi” Widodo pernah berujar, tarif moda transportasi berbasis rel ini idealnya berada pada kisaran Rp8.000 sampai Rp9.000.

Direktur MRT Jakarta William Sabandar juga memperkirakan tarif ideal bagi penumpang MRT adalah Rp8.000 sampai Rp10.000. Besaran perkiraan tarif ini juga senada dengan hitungan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.

William beranggapan, besaran tarif tersebut adalah angka sesuai yang bisa membuat masyarakat yang terbiasa menggunakan transportasi pribadi hijrah ke publik.

Perkiraan ini jauh di bawah kisaran tarif komersial yang disusun berdasarkan kajian konsultan, yakni di antara Rp17.000 sampai Rp20.000. Beberapa kajian yang diukur meliputi jumlah nilai investasi dibagi perkiraan jumlah penumpang harian yang mencapai 175 ribu orang.

MRT Jakarta kemudian merevisi kembali besaran tarif yang diajukan kepada Pemprov DKI. Oktober 2018, MRT Jakarta mengajukan tarif jarak terjauh, yakni Stasiun Lebak Bulus-Hotel Indonesia, sebesar Rp13.000.

Direktur Operasi dan Pemeliharaan MRT Jakarta Agung Wicaksono menjelaskan angka tersebut berasal dari tarif 10 kilometer pertama yang dihitung sebesar Rp8.500, dan untuk tiap kilometer selanjutnya sebesar Rp700.

Dengan panjang MRT fase pertama mencapai 16 kilometer, maka tarif untuk satu kali perjalanan akan berkisar pada besaran tersebut.

Namun, jika penumpang hanya akan menggunakan MRT Jakarta untuk satu pemberhentian saja, maka tarif yang bakal dipatok adalah sebesar Rp2.200.

Untuk dua stasiun yang jaraknya berkisar dua kilometer, maka perhitungannya menjadi Rp1.500 ditambah dengan kisaran Rp700-Rp850 per kilometer.

Selain itu, usulan ini juga turut menghitung besaran subsidi yang digelontorkan APBD DKI. Meski besaran subsidi yang dimaksud tidak dijelaskan lebih jauh.

Untuk diketahui, pembangunan MRT fase I, sepanjang 16 kilometer dan membentang dari Bundaran Hotel Indonesia hingga Lebak Bulus—memakan biaya hingga Rp16 triliun.

Dana diperoleh melalui pinjaman dari Japan Bank for International Cooperation (JBIC) yang selanjutnya bergabung dengan Japan International Cooperation Agency (JICA).

Dokumen anggaran yang berkaitan dengan pinjaman berada di Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Direktorat Pembiayaan dan Kapasitas Daerah, Sub Direktorat Hibah Daerah Kementerian Keuangan.

Catatn tersebut diberi nama Program Pengelolaan Hibah Negara dengan Kegiatan Penerusan Pinjaman dan/atau Hibah LN sebagai hibah kepada Pemerintah Daerah.

Pemprov DKI Jakarta selanjutnya bertindak sebagai implementing agency, atau badan yang mencatat penerimaan dan pengeluaran dalam APBD dan menempatkan dokumen pelaksanaannya di Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta dengan nama Program dan Kegiatan Penyertaan Modal (Pembiayaan/Investasi) Pemerintah DKI Jakarta kepada PT MRT Jakarta.

MRT fase I ini ditargetkan bisa digunakan publik pada Maret 2019. Saat ini, MRT Jakarta sedang dalam tahap uji coba dengan atau tanpa penumpang.

Pada tahap ini, MRT bakal melalui 13 stasiun. Tujuh di antaranya berada di atas (elevated) tepatnya mulai dari Lebak Bulus sampai Stasiun Blok M, dan sisanya merupakan jalur bawah tanah (underground), membentang dari Sisingamangaraja hingga Bundaran HI.

Usia operasional tahap pertama, proses pembangunan untuk MRT tahap II rencananya bakal langsung dilanjutkan.

Terkait kelanjutan proyek tersebut, Kementerian Keuangan telah menyerahkan dana pembangunan MRT fase II kepada Pemprov DKI Jakarta pada 13 Februari 2019. Besaran dana yang diserahkan mencapai 70,21 miliar yen atau sekitar Rp9,4 triliun.

Gubernur Anies menuturkan, dana tersebut bakal dibagi untuk tiga peruntukkan; yakni 59 miliar yen (sekitar Rp7,4 triliun) untuk pekerjaan sipil, 6 miliar yen (sekitar Rp761 miliar) untuk jasa konsultasi, dan 4 miliar yen (sekitar Rp507 miliar) untuk dana tak terduga.

Adapun MRT Jakarta Fase II bakal membentang dari Bundaran Hotel Indonesia hingga Kota.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR