TRANSPORTASI MASSAL

Tarif MRT versi Anies naik Rp1.500

Petugas mengecek data penumpang yang akan menaiki kereta MRT di Stasiun MRT Bundaran HI, Jakarta, Selasa (26/3/2019).
Petugas mengecek data penumpang yang akan menaiki kereta MRT di Stasiun MRT Bundaran HI, Jakarta, Selasa (26/3/2019). | Wahyu Putro A /AntaraFoto

Kesepakatan tarif Moda Raya Terpadu (MRT) berubah. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengumumkan tarif baru untuk kereta Ratangga Jakarta itu sebesar Rp10.000 per 10 kilometer (km).

Tarif ini berbeda Rp1.500 dengan hasil rapat pimpinan gabungan (rapimgab) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, Senin (25/3/2019).

Anies menjelaskan, penentuan tarif terdiri atas dua komponen, yakni boarding fee sebesar Rp1.500 ditambah harga per kilometer sebesar Rp850. Adapun tarif minimum yang harus dimiliki penumpang pada setiap satu kali tap adalah Rp3.000.

“Sudah didiskusikan banyak. Terjemahannya bisa jadi dua. Kalau dihitung per 10 km, maka Rp10.000. Kalau rata-rata, maka Rp8.500, karena dari Lebak Bulus ke Bundaran Hotel Indonesia (HI) Rp14.000,” kata Anies, dikutip dari detikcom, Rabu (26/3/2019).

Dengan tarif tersebut, maka jumlah subsidi yang akan dikeluarkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mencapai Rp513,8 miliar hingga akhir 2019. Subsidi berasal dari proyeksi penumpang MRT sebanyak 65.000 orang per hari dengan besaran subsidi Rp21.659.

Tarif versi Anies ini juga berhasil menekan besaran subsidi sebelumnya yang diproyeksikan sebesar Rp549,4 miliar atau Rp23.159 per orang.

Anies memang tak puas terhadap putusan DPRD Jakarta terkait tarif MRT. Menurutnya, tarif itu terlalu murah dan cenderung politis. “Jangan menentukan harga, mikir 17 April 2019 (tanggal pencoblosan). Jangan menentukan harga mikir kepuasan hari ini,” sebut Anies.

Makanya, Anies mendesak DPRD untuk mengkaji ulang tarif ini. Daripada nantinya, harga tiket MRT diubah kembali.

Wakil Presiden Jusuf Kalla punya pandangan berbeda. Menurutnya, tarif Rp8.500 yang ditetapkan DPRD sebenarnya ideal untuk transportasi massal baru di Jakarta.

Menurutnya, penetapan tarif MRT tidak bisa dilakukan dengan sembarangan. Banyak hal yang perlu menjadi pertimbangan sebelum tarif ditentukan. Oleh karenanya, JK menganggap besaran tarif tersebut adalah jalan tengah terbaik yang dikeluarkan pemerintah provinsi.

“MRT sama-sama angkutan umum dan sama-sama cukup baik. Itu tidak bisa terlalu tinggi. TransJakarta itu jalurnya panjang, banyak. Sedangkan MRT masih terbatas,” kata JK, dinukil dari CNBC Indonesia.

Hal senada diutarakan Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi. “Putusan dan persetujuan tersebut layak diberi apresiasi,” kata Tulus.

Kendati begitu, Tulus turut menyoroti sejumlah hal penting selain persoalan tarif belaka. Pertama, YLKI meminta adanya pengendalian atau pembatasan kendaraan pribadi di koridor yang dilewati MRT.

Dengan hal itu, maka diharapkan minat masyarakat untuk beralih ke MRT akan semakin tinggi.

Kedua, mengoptimalkan keberadaan moda transportasi pengumpan yang terintegrasi dengan stasiun MRT. Dalam hal ini di antaranya adalah bus TransJakarta, kereta commuter line (KCL), maupun bus angkutan perbatasan terintegrasi busway (APTB).

Jika perlu, sambung Tulus, pemerintah provinsi menyiapkan tiket khusus yang mengintegrasikan seluruh moda tersebut.

Ketiga, operator MRT Jakarta perlu belajar banyak dari operasional LRT Palembang maupun Kereta Bandara yang diklaim masih sepi penumpang. “Jangan sampai MRT Jakarta mengulang kejadian yang dialami LRT dan kereta bandara,” tukas Tulus.

Terkait sepinya moda transportasi baru, Kepala Kantor Staf Kepresidenan Moeldoko pernah menyatakan bahwa seluruh pembangunan yang dilakukan pemerintah saat ini adalah demi masa depan, dengan turut mempertimbangkan pertumbuhan populasi, pendidikan masyarakat, dan seterusnya.

Moeldoko lalu meminta bantuan pemerintah daerah untuk terus mensosialisasikan keberadaan infrastruktur baru ini kepada masyarakat. Selain itu, penting juga bagi pemerintah daerah untuk turut menjaga infrastruktur yang telah dibangun.

“Pemerintah daerah juga berupaya. Jangan sudah dibangunkan, ngoceh. Dia harus berupaya maksimal bagaimana sebuah infrastruktur itu bisa berdaya guna dengan baik. Bukan belum ada mengeluh, setelah dibangun mengeluh. Terus apa kerjaan mereka?” tukas Purnawirawan TNI ini.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR