KEBIJAKAN PEMERINTAH

Tarik investasi, Pemerintah bakal ganti IMB dengan Standardisasi

Pemilik kios menyaksikan bangunan tanpa  IMB di Banda Aceh dibongkar petugas Satpol PP, Kamis (17/1/2019).  Pemerintah akan mengganti IMB dengan standardisasi bangunan.
Pemilik kios menyaksikan bangunan tanpa IMB di Banda Aceh dibongkar petugas Satpol PP, Kamis (17/1/2019). Pemerintah akan mengganti IMB dengan standardisasi bangunan. | Irwansyah Putra /Antara Foto

Pemerintah akan mengganti Izin Mendirikan Bangunan (IMB) menjadi standardisasi bangunan. Penggantian IMB ini merupakan bagian dari rencana pemerintah menyiapkan payung hukum investasi omnibus law, yang akan merevisi 74 Undang-Undang.

Menurut Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil penggantian izin ini untuk mendorong investasi di sektor properti Indonesia. "Engga perlu izin IMB lagi, tinggal standar. Kalau bapak langgar standar ada tindakan keras, mungkin pidana," kata Sofyan dalam Rakor Nasional Bidang Properti di Hotel Intercontinental Pondok Indah, Jakarta, Rabu (18/9/2019) seperti dinukil dari medcom.id.

Harapannya, pengusaha properti tak perlu lagi mengajukan izin, cukup memenuhi standar pendirian bangunan yang ditetapkan pemerintah. Dia menegaskan kalau ada bangunan tidak memenuhi standar, maka akan dibongkar. "Mau bikin gedung silakan, tapi kalau tidak memenuhi standar kami akan bongkar," ujar Sofyan.

Menurut Sofyan, IMB sekarang kurang efektif, karena masih kerap dilanggar. Dia mencontohkan, IMB misalnya masih banyak bangunan yang beda jauh dari izinnya. Misalnya ada bangunan dengan IMB seluas 400 meter persegi. Tapi dibangun 800 meter persegi.

Dengan berkurangnya jumlah perizinan ini pemerintah akan memperbanyak pengawas-pengawas untuk menjaga agar pembangunan tetap sesuai dengan standar yang berlaku. "Perubahan paradigma yang paling penting, izin tidak banyak diperlukan lagi kecuali hal-hal yang sangat terbatas. Tapi yang penting standar, nanti ada inspekturnya yang ngecek," kata Sofyan, seperti dikutip dari financedetik.

Kebijakan Omnibus Law diambil untuk menyederhanakan proses izin investasi yang bertele-tele. sehingga menghambat investor untuk masuk ke Indonesia. Sofyan menilai, proses perizinan yang terlalu banyak membuat investor tak melirik Indonesia. Makin panjang dan rumit suatu perizinan, investor makin merugi.

"Kalau dia pinjam uang katakan Rp10 miliar dan satu tahun izinnya tidak keluar, berapa banyak ruginya? Bagi birokrasi tidak ada, oleh karenanya kita ubah sistem perizinan menjadi dengan sistem standar, tujuan bisa tercapai tanpa harus birokrasi," ucapnya, seperti dipetik dari iNews.id.

Sektor properti adalah salah satu sektor yang melambat tahun ini. Menurut data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), realisasi penanaman modal asing (PMA) turun dari 8,8 persen. Pada 2017 mencapai Rp430,5 triliun, turun menjadi Rp392,7 triliun‎ pada 2017. Penurunan ini salah satunya terjadi di sektor properti. Salah satunya karena regulasi pemerintah terhadap pemodal asing.

Menurut Sekretaris Jenderal DPP Real Estate Indonesia (REI) Totok Lusida, regulasi yang berbenturan membuat investor asing ragu menanamkan modalnya di Indonesia. "Ada kerancuan antara UU lama dan UU baru. Memang seharusnya UU lama jalan dulu sambil nunggu UU baru," kata dia di Jakarta, Rabu (10/7/2019), seperti dipetik dari Liputan6.com.

Sebelumnya, kepemilikan properti asing diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria (UUPA). Namun karena berbelit dan tidak ramah investasi, UUPA ini direvisi. Selagi menunggu revisi yang belum pasti, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 103 Tahun 2015, PP No 29 Tahun 2019, dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM No 23 Tahun 2016

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR