BUDAYA KEKERASAN

Taruna tewas, Menhub nonaktifkan Direktur ATKP Makassar

Menteri Perhungan Budi Karya Sumadi memberikan keterangan pers tentang pengoperasian sejumlah fasilitas pelabuhan dan bandara pascabencana gempa bumi dan tsunami Palu serta Donggala di Kantor Kemenhub Jakarta, Rabu (3/10). Budi mengambil tindakan tegas setelah siswa kedinasan Perhubungan tewas.
Menteri Perhungan Budi Karya Sumadi memberikan keterangan pers tentang pengoperasian sejumlah fasilitas pelabuhan dan bandara pascabencana gempa bumi dan tsunami Palu serta Donggala di Kantor Kemenhub Jakarta, Rabu (3/10). Budi mengambil tindakan tegas setelah siswa kedinasan Perhubungan tewas. | Wahyu Putro /Antara Foto

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengambil langkah tegas. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi telah menonaktifkan Direktur Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan (ATKP) Makassar, Agus Susanto, menyusul kasus dugaan tindak penganiayaan di kampus tersebut.

Dugaan penganiayaan yang menyebabkan meninggalnya seorang taruna bernama Aldama Putra Pongkala (19), pada Minggu (3/2/2019). Polisi pun sudah menetapkan seorang tersangka, MR (21), taruna senior di kampus kedinasan Kemenhub itu .

Kemenhub pun menskors MR. Sedangkan posisi Agus di kursi direktur, kini ditempati seorang pelaksana tugas (Plt).

"Setelah kami melakukan investigasi dan pertemuan internal, kami memutuskan menonaktifkan Direktur ATKP Makassar dan menskorsing satu orang untuk menjalani pemeriksaan pihak kepolisian,” kata Budi dalam keterangan tertulis Minggu (10/2).

Berdasarkan investigasi internal yang dilakukan Kemenhub, Budi menduga telah terjadi penyimpangan sistem dan prosedur yang berlaku sehingga insiden itu terjadi. Hanya saja, ia masih menunggu hasil investigasi dan penyelidikan dari Polrestabes Makassar soal penyebab pasti kematian Aldama.

"Kami memutuskan untuk melakukan pergantian personel terhadap seluruh lini di ATKP Makasar yang terlibat pada saat kejadian,” kata Budi.

Budi menyatakan bahwa Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan (BSDMP) yang menaungi sekolah-sekolah perhubungan di seluruh daerah secara tegas telah menerapkan aturan-aturan dan standar operasi untuk menjauhi dan mencegah terjadinya kekerasan di dalam kampus atau sekolah antar taruna.

Pembenahan pola pengasuhan, dan sosialisasi secara terus menerus telah disampaikan oleh dosen, para pengawas, dan unsur kampus atau sekolah kepada para taruna setiap kali mengajar.

Ia mengingatkan bahwa budaya kekerasan bukanlah hal yang benar lantaran senioritas sejatinya tidak berlaku di dunia kerja. "Yang ada profesionalisme dalam pembelajaran," ujarnya.

Ke depan, Budi mengatakan, BPSDMP telah menyiapkan langkah-langkah nyata perbaikan SOP dan peningkatan pengawasan agar kejadian serupa tidak terulang lagi. Caranya, adalah dengan menambahkan tenaga pengawas dan pengasuh taruna-taruni pada sekolah kedinasan di lingkungan Kemenhub.

Sebelumnya, Kemenhub berjanji bakal mengevaluasi proses pengelolaan pendidikan di ATKP Makassar yang berada di bawah kewenangannya. Salah satunya adalah dengan membuat sistem pelaporan.

"Evaluasi pasti dilakukan, untuk evaluasi keselamatan (taruna) tentunya dibutuhkan alat. Alat itu adalah sistem yaitu sistem pelaporan," kata Novyanto Widadi, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemenhub.

Sistem tersebut diharapkan dapat memudahkan para siswa untuk melapor jika ada kejadian yang mengancam keselamatannya. Apalagi sistem hazard report yang diberlakukan selama ini dianggap belum maksimal.

Kemenhub juga akan menambah CCTV di kampus ATKP agar tak lagi tersedia celah bagi para pelaku untuk menghindar. Misalnya dengan bersembunyi di tempat-tempat yang tak tersorot kamera.

Di sisi lain, kelengkapan berkas perkara kematian Aldama masih menunggu keterangan saksi dari pihak orangtua almarhum, Pelda Daniel dan Mariaty. Keduanya belum bisa dimintai keterangan lantaran masih berduka.

"Untuk kelengkapan berkasnya perkaranya, kami menunggu keterangan dari kedua orangtua korban, untuk kelengkapan administrasi dan hasil otopsi pihak rumah sakit," jelas Kasat Reskrim Polrestabes Makassar, Kompol Ujang Darmawan.

Pelda Daniel dan Mariaty dijadwalkan memberi keterangan saksi ke Polrestabes Makassar awal pekan ini. "InsyaAllah nanti rencana hari Senin atau hari Selasa akan datang ke kantor polisi untuk siap dilakukan pemeriksaan," ujarnya.

Ujang mengatakan akibat perbuatannya, MR (21) terancam hukuman penjara maksimal 15 tahun kurungan. MR akan dikenai pasal 338 KUHP dan atau pasal 351 ayat 1 KUHP tentang penganiayaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang dengan ancaman hukuman pidana penjara tujuh hingga 15 tahun penjara,.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR