PENINDAKAN KORUPSI

Tata kelola BUMN jadi sorotan lantaran korupsi

Tersangka kasus dugaan suap terkait pengadaan barang dan jasa di PT Krakatau Steel, Kurniawan Eddy Tjokro alias Yudi Tjokro (tengah) dengan rompi tahanan menuruni anak tangga seusai diperiksa di kantor KPK, Jakarta, Selasa (26/3/2019).
Tersangka kasus dugaan suap terkait pengadaan barang dan jasa di PT Krakatau Steel, Kurniawan Eddy Tjokro alias Yudi Tjokro (tengah) dengan rompi tahanan menuruni anak tangga seusai diperiksa di kantor KPK, Jakarta, Selasa (26/3/2019). | Sigid Kurniawan /Antara Foto

Tata kelola perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjadi sorotan lantaran masih adanya petinggi dan karyawan di perusahaan-perusahan pelat merah yang diduga terlibat kasus korupsi.

Seperti yang terjadi Jumat (22/3/2019), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap tangan empat orang dalam dugaan suap kepada Direksi BUMN PT Krakatau Steel (Tbk), kemudian Rabu (27/3) KPK kembali menangkap beberapa karyawan PT Pupuk Indonesia.

Menanggapi hal itu, Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gadjah Mada (UGM), Yuris Rezha mengatakan, melihat fenomena beberapa BUMN yang terjerat kasus korupsi, mestinya ada perhatian dari perusahaan pelat merah itu untuk meningkatkan perbaikan tata kelola.

"Khususnya [Perbaikan tata kelola] dalam hal pengerjaan proyek infrastruktur serta untuk mengantisipasi tindak pidana suap para pegawainya," ujar Yuris.

Dia mengaku heran tindak pidana korupsi masih terjadi di BUMN, meski KPK sudah sejak lama mendorong BUMN agar berintegritas. Satu di antaranya melalui penerapan Good Corporate Governance (GCG).

"BUMN, khususnya yang sudah terjerat kasus korupsi, perlu melakukan evaluasi internal. Kaitannya apakah prinsip GCG sudah diterapkan secara maksimal [atau belum]," tukasnya.

Selain itu, lanjut Yuris, hal ini sebenarnya sudah tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategis Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK). Dalam dokumen itu salah satu fokusnya adalah penerapan sistem manajemen anti suap, baik di pemerintahan maupun sektor swasta termasuk BUMN.

Merujuk catatan Anti corruption Clearing House (ACCH) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diolah tim Lokadata Beritagar.id, dari tahun 2004 hingga 2018, terjadi 887 kasus tindak pidana korupsi menurut instansi.

Instansi yang paling banyak melakukan tindak pidana korupsi yakni kementerian atau lembaga (321 kasus). Kemudian, disusul oleh pemerintah kabupaten atau kota sebanyak 295 kasus, dan BUMN/BUMD sebanyak 56 kasus. Sementara, instansi yang paling sedikit yakni komisi sebanyak 20 kasus.

Pelicin untuk percepat urusan

Korupsi di bidang birokrasi ini, tampak pada hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) dalam rilisan ABC Australia (13/2). Survei itu menyatakan masih ada pengusaha yang memberi "pelicin" kepada aparat karena ingin urusannya cepat selesai.

Jajak pendapat terhadap 149 responden di 5 provinsi yang berhubungan dengan sektor infrastruktur, perizinan dan bea cukai, nyaris separuhnya (49 persen) menyatakan pemberian di luar ketentuan resmi kepada pegawai pemerintah masih sering terjadi.

"Cukup banyak publik yang menilai cenderung sulit berhubungan dengan aparat pemerintah," ujar peneliti LSI, Ahmad Khoirul Umam, seperti dikutip Tempo.co.

Rumitnya birokrasi menjadi alasan kuat memberi uang atau hadiah kepada aparat pemerintah. Selain itu, pemberian dilakukan dengan alasan balas budi, atau untuk merawat kedekatan pebisnis dengan pejabat.

Kendati demikian, 64,4 persen masih menilai pemberian uang atau hadiah ke pegawai pemerintahan merupakan hal yang tak wajar. Pun 71 persen pengusaha menganggap upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK, sudah cukup efektif.

Lokadata Beritagar.id membandingkan data Indeks Persepsi Korupsi (IPK) dengan data EODB (Ease of Doing Business/kemudahan berusaha). IPK rilisan Transparency International (TI) itu menilai berdasarkan sejumlah faktor, antara lain risiko politik, iklim demokrasi, daya saing, kemudahan berinvestasi dan perizinan, serta penegakan hukum. Adapun respondennya adalah para pengusaha.

Naiknya skor EODB Indonesia, ternyata diiringi oleh membaiknya persepsi korupsi. IPK tahun 2018 yang dirilis TI Indonesia pada Januari 2019 lalu, menunjukkan Indonesia naik tujuh peringkat ke posisi 89 dari 180 negara. Skor Indonesia naik menjadi 38, setelah selalu menempati posisi 37 sejak 2016.

Negara yang menanggulangi korupsi dengan baik, tingkat kemudahan berusahanya juga sangat baik. Ini membuktikan ada korelasi kuat antara upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi dengan tingkat capaian EODB.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR