TENAGA KERJA ASING

Tenaga kerja asing dan janji Jokowi

Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri (tengah) berfoto bersama sejumlah calon TKI (Tenaga Kerja Indonesia) wanita sektor nonformal saat meninjau Balai Latihan Kerja Luar Negeri (BLKLN) Putra Jaya Mandiri di Semarang, Jawa Tengah, Jumat (20/4).
Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri (tengah) berfoto bersama sejumlah calon TKI (Tenaga Kerja Indonesia) wanita sektor nonformal saat meninjau Balai Latihan Kerja Luar Negeri (BLKLN) Putra Jaya Mandiri di Semarang, Jawa Tengah, Jumat (20/4). | Aji Styawan /Antara Foto

Peraturan Presiden nomor 20/2018 tentang penggunaan tenaga kerja asing terus menjadi perbincangan hangat pada tahun politik ini. Peraturan mengenai tenaga kerja asing itu bahkan menyerempet ke janji kampanye Presiden Joko Widodo yang akan membuka 10 juta lapangan kerja baru.

Polemik perpres tenaga kerja asing itu menjadi pembahasan Menteri Ketenagakerjaan, Hanif Dhakiri yang bertemu dengan Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko, di Bina Graha Kantor Staf Presiden, Selasa, 24 April 2018.

Hanif menyatakan peraturan presiden mengenai tenaga kerja asing mengatur penyederhanaan prosedur perizinan dan mempercepat layanan izin tenaga kerja asing. Perpres, kata Hanif, diharapkan memberikan kepastian terhadap investor agar tidak menghambat investasi ke Indonesia.

Perpres tenaga kerja asing, kata Hanif, hanya mengatur kemudahan pada sisi prosedur dan birokrasi masuknya, bukan membebaskannya sama sekali. "Kalau ada didapati pekerja asing bekerja sebagai buruh kasar ya itu pelanggaran. Pasti ditindak," kata Hanif melalui laman Kantor Staf Presiden.

Hanif mengatakan, selama tiga tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo, lapangan pekerjaan sudah bertambah cukup signifikan. Janji kampanye Jokowi adalah 10 juta lapangan pekerjaan selama 5 tahun. Jika memang janji kampanye 10 juta selama lima tahun, maka berarti per tahunnya sebanyak 2 juta.

Data Kementerian Ketenagakerjaan, kata Hanif, mencatat lebih dari 2 juta lapangan pekerjaan baru setiap tahunnya sejak Jokowi dilantik sebagai presiden. Pada 2014 terdapat 2,6 juta lapangan kerja, 2015 ada 2,8 juta, 2016 ada 2,4 juta, dan pada 2017 sebanyak 2,6 juta. "Artinya kan sudah melampaui janji kampanye," kata Hanif.

Presiden Joko Widodo menandatangani Perpres nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing pada 26 Maret 2018. Perpres ditandatangani dengan pertimbangan untuk mendukung perekonomian nasional dan perluasan kesempatan kerja melalui peningkatan investasi.

Presiden beralasan, regulasi tenaga kerja asing yang selama ini berlaku terlalu berbelit-belit. Padahal menurutnya, keberadaan tenaga kerja asing dibutuhkan untuk meningkatkan akselerasi pertumbuhan ekonomi melalui kemudahan investasi asing.

Dalam perpres itu disebutkan, setiap pemberi kerja tenaga kerja asing wajib mengutamakan penggunaan tenaga kerja Indonesia pada semua jenis jabatan yang tersedia. Dalam hal jabatan sebagaimana dimaksud belum dapat diduduki oleh tenaga kerja Indonesia, jabatan tersebut dapat diduduki oleh tenaga kerja asing.

Munculnya perpres itu mendapat sorotan. Wakil Ketua DPR, Fadli Zon, menyebut keputusan pemerintah itu perlu dikoreksi. Politikus Gerindra ini pun mewacanakan pembentukan panitia khusus parlemen untuk menyelidikinya.

Sementara Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menilai perpres tersebut terindikasi melanggar UUD 1945 dan Undang-undang ketenagakerjaan karena dibuat tanpa berkonsultasi dengan DPR.

Fahri menilai perpres itu tidak memiliki dasar hukum sehingga melanggar UU. Itu sebabnya Fahri merasa perlu penyelidikan melalui pansus Hak Angket agar tak hanya hak interpelasi atau hak bertanya biasa.

Menanggapi beragam polemik itu, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan pemerintah terus melakukan sosialisasi dan pelurusan informasi terkait Perpres ini. Moeldoko berharap polemik terkait Perpres tak diperpanjang sehingga tak perlu dibawa ke ranah Pansus DPR, Uji Materi MA maupun menjadi isu utama pada peringatan Hari Buruh 1 Mei mendatang.

Moeldoko mengatakan Perpres belakangan menjadi komoditas pemberitaan yang menarik dan sangat berkaitan dengan situasi politik saat ini. Ia berharap masyarakat dapat memahami utuh isi Perpres itu, dan tak terjebak pada isu yang mencuat sepotong-potong.

"Yang terjadi di lapangan adalah seolah-olah semua Tenaga Kerja Asing berasal dari China. Ini sungguh berita yang menyesatkan," kata Moeldoko.

Moeldoko menegaskan, tidak benar bahwa TKA asing menggeser tenaga kerja Indonesia. Moeldoko mengingatkan, selain TKA masuk ke Indonesia, Tenaga Kerja Indonesia juga membanjiri pasar internasional.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR