TENAGA KERJA ASING

Tenaga kerja asing diawasi Satgas

Petugas Imigrasi merekam identitas seorang tenaga kerja asing (TKA) saat proses pembuatan kartu Izin Tinggal Sementara (ITAS), di Kantor Imigrasi Kelas II Bekasi, di Bekasi, Jawa Barat, Rabu (9/5/2018). 
Pemerintah membentuk Satgas untuk mengawasi
Petugas Imigrasi merekam identitas seorang tenaga kerja asing (TKA) saat proses pembuatan kartu Izin Tinggal Sementara (ITAS), di Kantor Imigrasi Kelas II Bekasi, di Bekasi, Jawa Barat, Rabu (9/5/2018). Pemerintah membentuk Satgas untuk mengawasi | Risky Andrianto /Antara Foto

Pemerintah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pengawas Tenaga Kerja Asing (TKA). Satgas ini menjadi penyeimbang atas kebijakan pemerintah yang menyederhanakan proses administrasi masuknya TKA.

Sebagai ketua Satgas, dipegang oleh Direktur Bina Penegakan Hukum Kementerian Ketenagakerjaan lswandi. Satgas terdiri dari 45 orang yang berasal dari 24 lembaga/kementerian, termasuk petugas imigrasi dan kepolisian.

Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri menjelaskan satgas ini bakal mengawasi TKA secara menyeluruh. Mulai dari soal administrasi, penggunaan TKA, hingga implementasinya di lapangan.

"Semuanyalah, baik itu terkait administrasinya. Misal orang berizin atau tidak berizin. Lalu juga di lapangannya," kata Hanif di kantornya, Jakarta, Kamis (17/5/2018), seperti dipetik dari detikFinance.

Satgas Pengawas ini punya masa kerja enam bulan dan bisa diperpanjang. Hasil kerja satgas disetor kepada Menteri Tenaga Kerja secara periodik 3 bulan sekali atau sewaktu-waktu jika diperlukan. Kerja Satgas akan dievaluasi oleh Hanif.

"Kemudian kami evaluasi mengenai peranan dan fungsinya di masa berikutnya. Kehadiran Satgas penting untuk jembatani informasi yang hadir di masyarakat terhadap penggunaan TKA," lanjutnya.

Evaluasi itu meliputi pencapaian Satgas sesuai tugas dan fungsinya. Salah satunya, mengatasi tenaga kerja asing ilegal yang jumlahnya mencapai 1.600 orang sepanjang 2016-2017.

Jika ditemukan pelanggaran ketenagakerjaan, sanksinya disesuaikan dengan ketetapan masing-masing Kementerian dan Lembaga (K/L), serta Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

"Untuk tenaga kerja asing bisa dideportasi. Untuk perusahaan sesuai aturan masing-masing kementerian/lembaga," kata Hanif.

Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta & PKK) Kemenaker Maruli A Hasoloan, seperti dinukil dari Katadata menjelaskan, jumlah TKA mencapai 85.794 orang pada 2017.

Sektor yang paling banyak menyerap TKA adalah jasa sebanyak 52.633 orang. Lalu industri 30.625 orang, serta pertanian dan maritim 2.716 pekerja.

Dari jumlah total itu, TKA terbesar dari Tiongkok, 24.804 orang. Jika dihitung berdasarkan rasio jumlah penduduk, keberadaan TKA di Indonesia sangat kecil, kurang dari 0,1 persen.

Penggunaan TKA diprediksi meningkat seiring mau masuknya era Industri 4.0. Sektor digital diprediksi akan semakin banyak menyerap tenaga kerja asing. Sebab, pertumbuhan di sektor ini membutuhkan tenaga ahli yang belum dapat dipenuhi dari dalam negeri.

"Khususnya e-commerce dan bidang digital lainnya kalau dilihat sepertinya meningkat terus (penggunaannya)," kata Maruli.

Penggunaan tenaga kerja asing di sektor digital jadi perhatian pemerintah dan proses perizinannya akan dipermudah melalui sistem perizinan terintegrasi atau single submission.

Akhir Maret lalu, Presiden Joko 'Jokowi' Widodo meneken Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing. Aturan ini mulai berlaku akhir Juni 2018.

Aturan ini memicu perdebatan di publik. DPR bahkan sempat mewacanakan hak angket untuk mempertanyakan Perpres ini. Namun pemerintah kemudian membentuk Satgas Pengawas ini untuk mengimbangi kemudahan masuknya TKA.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR