Tenggat terakhir bagi Qatar

Foto sekadar ilustrasi. Seorang perempuan berjilbab berjalan dengan latar gedung-gedung di Doha, Qatar.
Foto sekadar ilustrasi. Seorang perempuan berjilbab berjalan dengan latar gedung-gedung di Doha, Qatar. | Kamran Jebreili /AP Photo

Sengkarut diplomatik yang membelit Qatar dan Arab Saudi--beserta negara-negara sekutunya di kawasan--agaknya belum tampak akan selesai.

Pada 23 Juni, Arab Saudi bersama Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Mesir melansir daftar tuntutan yang mesti dipenuhi Qatar. Waktu yang diberikan untuk menjawab tuntutan itu adalah 10 hari.

Seharusnya, tenggat bagi Qatar berakhir pada Minggu (2/7) tengah malam. Namun, akhirnya Arab Saudi dan sekutunya sepakat untuk memperpanjang masa jawab hingga 48 jam atas permintaan Kuwait. Negara disebut terakhir berperan sebagai mediator krisis.

Al Jazeera melansir, pemerintah Qatar belum memberikan reaksi resmi. Namun, Doha, lewat menteri luar negerinya, sebelumnya mengatakan takkan memenuhi tuntutan.

"Siapa pun tahu bahwa tuntutan-tuntutan itu dimaksudkan untuk melanggar kedaulatan Qatar (dan) membungkam kebebasan berbicara," ujar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani, sang menteri.

Dia pun menambahkan bahwa "dunia tak diatur oleh ultimatum melainkan hukum internasional, oleh keteraturan yang tak memberi ruang bagi negara-negara besar untuk mengusik negara-negara kecil".

Arab Saudi dan sekutu memberlakukan isolasi terhadap Qatar sebagai hukuman. Pasalnya, negara itu dituding mendanai sejumlah kelompok teroris seperti Al Qaeda dan ISIS.

Namun, ditulis Vox, masalah pokoknya terletak pada kegusaran Arab Saudi terhadap Qatar yang memberikan dukungan terhadap Ikhwanul Muslimin dan kelompok moderat berideologi Islam lain.

Lis tuntuan yang diajukan oleh Arab Saudi seolah membenarkan anggapan terakhir itu. Dari 13 tuntutan, hanya dua yang berkenaan dengan terorisme.

Berikut daftar tersebut:

  • Membekukan hubungan diplomatik dengan Iran dan menutup kantor perwakilan di Iran.
  • Memutus segala kaitan dengan "kelompok teroris", terutama Ikhwanul Muslimin, ISIS, Al Qaeda, dan Hizbullah.
  • Menutup kantor berita Al Jazeera dan cabang-cabangnya.
  • Menutup media yang didanai Qatar baik langsung maupun tak langsung.
  • Memulangkan militer Turki dan menghentikan kerja sama militer dengan Turki di dalam negeri.
  • Menghentikan semua pendanaan bagi individu, kelompok, atau organisasi yang dilabeli teroris oleh Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Mesir, Bahrain, Amerika Serikat, dan negara-negara lain.
  • Menyerahkan "tokoh teroris" dan buron Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Mesir, dan Bahrain ke negara asalnya. Selain itu, Qatar harus membekukan aset-aset mereka dan memberikan informasi mengenai tempat tinggal, pergerakan, serta kondisi keuangan mereka.
  • Tak lagi mencampuri urusan dalam negeri negara lain. Tak lagi menganugerahkan status warga negara kepada Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Mesir, dan Bahrain.
  • Tak lagi berhubungan dengan lawan politik Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Mesir, dan Bahrain.
  • Memberikan kompensasi atas kematian dan kerugian material yang disebabkan oleh kebijakan Qatar.
  • Bersedia menjalani audit pada tahun pertama setelah menyepakati tuntutan, dan per kuartal pada tahun kedua. Pada 10 tahun berikutnya, pemantauan akan dilakukan tiap tahun.
  • Bersekutu secara militer, politik, sosial, dan ekonomi dengan negara Teluk dan Arab lain sesuai dengan kesepakatan bersama Arab Saudi pada 2014.
  • Menyetujui semua tuntutan dalam waktu 10 hari sejak diajukan kepada Qatar, atau daftar tuntutan hangus.

Sebagai latar informasi, Turki menambah jumlah pasukan di Qatar setelah Arab Saudi dan sekutunya menetapkan embargo. Selain itu, negara pimpinan Recep Tayyip Erdogan itu--pun Iran--telah mengirimkan pasokan makanan.

Belum jelas apakah krisis yang mendera Qatar akan memengaruhi Indonesia atau tidak. Namun, negara tersebut jelas menyumbang investasi di tanah air.

The Jakarta Post menulis bahwa Qatar lewat Qatar National Bank menguasai 82,59 persen saham di Bank QNB Indonesia. Akuisisi berlangsung pada 2011.

Lalu, investasi juga ditanamkan di salah satu penyedia jasa selular terbesar Indonesia, Indosat, melalui Ooreedoo, perusahaan telekomunikasi Qatar yang sebelumnya bernama Qatar Telcom dengan persentase kepemilikan 65 persen.

Selain itu, untuk urusan ketenagakerjaan, jumlah pekerja Indonesia di Qatar seturut data BNP2TKI pada 2016 mencapai 1.355 orang, turun ketimbang catatan 2016 yang mencapai 16.616 orang.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR