KEMUDAHAN BERBISNIS

Peringkat Kemudahan Berbisnis Indonesia membaik

Seorang pekerja menyelesaikan pembangunan gedung bertingkat di Jakarta, senin (26/10/2015)
Seorang pekerja menyelesaikan pembangunan gedung bertingkat di Jakarta, senin (26/10/2015) | Wahyu Putro A /ANTARAFOTO

Melalui paket kebijakan ekonomi yang diluncurkan, pemerintah Indonesia telah melakukan deregulasi dalam berbagai hal termasuk salah satunya dalam bidang investasi.

Saat ini, para investor bisa mendapatkan izin usaha hanya dalam 3 jam. Dengan adanya kebijakan dregulasi besar-besaran itu, peringkat kemudahan berbisnis atau berusaha Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan.

Deputi Bidang Perencanaan Modal Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Tamba Hutapea mengatakan, dari hasil survei Ease of Doing Business (EODB) 2016 yang dikelola oleh World Bank, Indonesia naik 11 peringkat dari sebelumnya di 120 kini menjadi 109.

"Dalam periode tersebut, World Bank mencatat adanya 3 indikator perbaikan yang positif di antaranya memulai usaha, akses perkreditan, dan membayar pajak," kata Tamba seperti yang ditulis Liputan6.com, di Gedung BKPM, Rabu (28/10/2015).

Ease of Doing Business (EODB) 2016 adalah survei yang dilakukan World Bank Group menggunakan data dalam kurun waktu antara 2 Juni 2014 sampai 1 Juni 2015.

Di mana penilaiannya mengacu pada beberapa indikator yang ditetapkan World Bank Group yang di antaranya adalah kemudahan memulai usaha, perizinan mendirikan bangunan, penyambungan listrik, pembayaran pajak, pendaftaran properti, dan perdagangan lintas negara.

Dilansir Detik.com, dari survei yang dilakukan tercatat, Indonesia mengalami perbaikan dalam 5 indikator, yakni perizinan mendirikan bangunan, penyambungan listrik, pembayaran pajak, akses perkreditan, dan penegakan kontrak.

Sedangkan 5 indikator yang mengalami penurunan peringkat adalah kemudahan memulai usaha, pendaftaran properti, perdagangan lintas negara, perlindungan terhadap investor, serta penyelesaian perkara kepailitan.

Penurunan paling signifikan adalah indikator memulai usaha yang turun dari peringkat 155 ke 173. Meski demikian, World Bank mencatat ada hal positif, waktu total untuk memulai usaha bisa dipangkas dari 52,5 hari menjadi 47,8 hari.

"Adapun indikator pembayaran pajak mengalami perbaikan yang positif. Pembayaran BPJS Ketenagakerjaan secara elektronik dari 12 kali menjadi 1 kali pembayaran, jenis pembayaran berkurang dari 65 menjadi 54 jenis per tahun. Selain itu besaran pajak berkurang dari 31,4 persen menjadi 29,7 persen dari laba," ungkap Tamba.

Chief Economist dan Senior Vice President Bank Dunia Kaushik Basu dalam CNN Indonesia menyebut Indonesia telah berhasil melakukan lima perbaikan, yaitu:

  1. Mengurangi kompleksitas perizinan dan biaya dalam melakukan investasi, dengan cara memperbaiki prosedur pengurusan perizinan secara online. Indonesia dinilai berhasil melakukan hal tersebut bersama Belarusia, Denmark, Lithuania, Macedonia, Norwegia, Rusia, San Marino, Uganda, Ukraina, dan Uzbekistan.
  2. Memangkas atau memperingkas prosedur registrasi seperti nomor pokok wajib pajak, perizinan usaha, dan prosedur keamanan.Selain Indonesia, negara lain yang melakukan hal yang sama adalah Kamboja, Hong Kong, China, Filipina, Rwanda, Sri Lanka, Uzbekistan, dan Vietnam.
  3. Mempermudah mekanisme pembayaran pajak bagi investor dengan cara elektronik.
  4. Memangkas tarif pajak penghasilan (PPh) untuk pekerja. Indonesia disebut Bank Dunia bisa melakukan hal tersebut bersama China, Kolombia, Perancis, Yunani, Meksiko, Rumania, dan Inggris.
  5. Memperkuat hak penggunaan aset properti untuk perusahaan properti. Indonesia merupakan salah satu negara yang berhasil melakukannya bersama Kosta Rika, Hong Kong, China, Liberia, Rusia, dan Uzbekistan.
BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR