PENINDAKAN KORUPSI

Terbukti korupsi, PT NKE didenda dan dilarang ikut lelang proyek

Direktur Utama PT NKE Djoko Eko Suprastowo, yang mewakili perusahaanya berbincang dengan penasehat hukum di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (3/1/2019). PT NKE divonis bersalah dalam korupsi dan harus membayar dana pengganti Rp85,4 miliar.
Direktur Utama PT NKE Djoko Eko Suprastowo, yang mewakili perusahaanya berbincang dengan penasehat hukum di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (3/1/2019). PT NKE divonis bersalah dalam korupsi dan harus membayar dana pengganti Rp85,4 miliar. | Aprillio Akbar /Antara Foto

Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Jakarta menghukum PT Nusantara Konstruksi Enjinering (NKE) dengan denda Rp700 juta. Selain itu, perusahaan yang sebelumnya bernama Duta Graha Indah (DGIK) juga diminta membayar uang pengganti senilai Rp85,4 miliar dan dilarang mengikuti lelang proyek pemerintah selama 6 bulan.

"Apabila tidak membayar satu bulan setelah berkekuatan hukum tetap maka harta bendanya disita oleh jaksa dan dilelang," kata hakim Diah Siti Basariah membacakan amar putusan di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Kamis (3/1/2019) seperti dikutip Jawapos.com.

Hakim menyatakan, PT NKE terbukti bersalah terlibat korupsi dalam beberapa proyek. PT NKE mendapatkan keuntungan dari seluruh proyek yang diperoleh mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Nazaruddin dengan jumlah Rp240 miliar.

Direktur Utama PT NKE Tbk, Djoko Eko Suprastowo, usai sidang mengatakan menerima vonis ini dan tidak mengajukan upaya hukum karena menurut penilaian mereka vonis itu sudah adil. "Kami terima saja putusannya denga baik, dan kami siap melaksanakan keputusan itu dan membayar itu secepatnya," kata Djoko, dinukil dari Gatra.com.

Vonis ini lebih rendah dari tuntutan jaksa. Dalam tuntutannya, jaksa dari Komisi Pemberantasan Koruspsi (KPK) menginginkan NKE dihukum denda sebesar Rp1 miliar dan membayar uang pengganti Rp188,7 miliar. Jaksa KPK juga menuntut agar hak perusahaan dalam mengikuti lelang proyek pemerintahan dicabut selama dua tahun.

KPK belum menentukan apakah akan banding atau menerima vonis ini. Namun mereka mengapresiasi putusan ini. "Pidana tambahan terhadap korporasi seperti ini diharapkan bisa diterapkan secara lebih kuat ke depan dan konsisten agar lebih memberikan efek jera bagi korporasi untuk melakukan korupsi," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah, Kamis (3/1), dalam Merdeka.com.

KPK juga mengapresiasi vonis tambahan berupa pencabutan hak mengikuti lelang proyek pemerintah. "Saya kira jika hakim sudah memutuskan pencabutan hak untuk mengikuti lelang berapapun lamanya, beberapa bulan atau beberapa tahun, saya kira ini satu terobosan penting dalam proses hukum terhadap korporasi di Indonesia," kata dia.

Vonis itu merupakan pidana tambahan yang dijatuhkan kepada PT NKE, dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (3/1) malam. Pencabutan hak mengikuti lelang tersebut berlaku selama enam bulan.

"NKE ini didakwa sudah melakukan korupsi pada sejumlah proyek pemerintah, maka pencabutan hak untuk mengikuti lelang, saya kira itu menjadi poin penting yang perlu kami hargai saat ini," kata Febri Diansyah, Kamis (3/1/), yang dilansir Kompas.com.

Ia mengatakan, pencabutan hak tersebut menjadi sinyal positif dalam proses peradilan bagi perusahaan. Jenis hukuman seperti itu menurutnya perlu diberikan sebagai pembeda antara hukuman untuk perusahaan dengan perseorangan.

NKE adalah perusahaan pertama yang menjadi tersangka korupsi, pertengahan 2017 lalu. Dalam kasus yang melibatkan mantan direktur utamanya, Dudung Purwadi, NKE juga pernah dihukum denda Rp47,9 miliar. Tapi hukuman itu tak ditambah dengan hukuman lain.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR