PENIPUAN

Terbukti menipu, Abdullah Puteh bisa masuk bui lagi

Abdullah Puteh (berbatik) saat menyerahkan berkas Calon Legislatif DPD kepada Komisi Independen Pemilihan Aceh, di Banda Aceh, Rabu (11/7/2018). Puteh dihukum penjara 1 tahun 6 bulan karena terbukti menipu.
Abdullah Puteh (berbatik) saat menyerahkan berkas Calon Legislatif DPD kepada Komisi Independen Pemilihan Aceh, di Banda Aceh, Rabu (11/7/2018). Puteh dihukum penjara 1 tahun 6 bulan karena terbukti menipu. | Ampelsa /Antara Foto

Mantan Gubernur Aceh, Abdullah Puteh tampaknya harus kembali ke bui. Pasalnya, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menghukumnya dengan penjara 1 tahun 6 bulan karena kasus penipuan.

Ketua Majelis Hakim Kartim Khaeruddin menyatakan Abdullah Puteh terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan. Menurut Kartim, Puteh terbukti secara sah dan meyakinkan menipu seorang investor bernama Herry Laksmono sebesar Rp350 juta.

"Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Abdullah Puteh oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan," kata Kartim, Selasa (10/9/2019) seperti dinukil dari Tempo.co.

Menurut Majelis Hakim, Puteh terbukti bersalah melanggar Pasal 378 KUHP tentang penipuan.

Namun Puteh menolak keputusan hakim dan menyatakan banding. Walau hukumannya lebih rendah dari tuntutan jaksa, penjara 3 tahun 10 bulan. Atas putusan itu, Abdullah mengaku keberatan dan menyatakan banding. "Kami tidak sependapat dengan keputusan majelis dan kami banding," kata Puteh saat sidang, seperti dipetik dari detikcom.

Saat ini Abdullah Puteh dipastikan terpilih menjadi anggota DPD (Dewan Perwakilan Daerah) periode 2019-2024 mewakili Provinsi Aceh. Karena itu, dia juga menyatakan banding karena menunggu proses pelantikan di DPD. "Kami akan lihat nanti, yang jelas banding dulu," ujarnya.

Kasus ini bermula dari urusan bisnis antara Puteh dengan Herry Laksmono pada 2011. Puteh, sebagai komisaris dan pemilik 875 lembar atau mayoritas saham PT Woyla Raya Abadi, menyatakan butuh modal untuk usaha hasil hutan. Puteh disebut butuh biaya Rp750 juta untuk mengurus dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) .

Kepada Herry, Puteh mengatakan memiliki Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) dari Menteri Kehutanan atas lahan seluas 6.521 hektare Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Puteh menjanjikan Herry akan diberi hak memanfaatkan kayu yang ada dalam areal izin itu.

Namun, pada praktiknya berbeda. Hakim menyebut Herry tidak dapat memanfaatkan hasil penebangan kayu tersebut. Selain itu biaya yang diperlukan untuk dokumen AMDAL ternyata hanya butuh Rp406 juta. Sisanya diambil oleh Puteh untuk kepentingan pribadinya.

Siapa sosok Abdullah Puteh

Puteh pernah menjabat sebagai Gubernur Aceh pada 2000-2005. Pada 2005 dia dihukum penjara 10 tahun dan denda Rp500 juta. Sebab, ia terbukti korupsi dalam pembelian 2 helikopter PLC Rostov jenis MI-2. Puteh juga harus mengembalikan duit yang dikorupsi Rp3,68 miliar.

Pada November 2009, ia bebas bersyarat setelah menjalani dua pertiga masa hukuman. Puteh baru bebas murni pada 2013. Pada 2016, ia kembali maju mencalonkan diri menjadi Gubernur Aceh. Tapi usahanya terganjal oleh Undang-undang Pemerintah Aceh karena melarang mantan narapidana mencalonkan diri.

Puteh tak terima menggugat aturan itu ke Mahkamah Konstitusi. Dia menang dan bisa maju dalam Pilkada. Tapi kalah oleh Irwandi Yusuf dalam pemilihan itu.

Puteh mencari peruntungan lain, mencalonkan diri jadi senator di Dewan Perwakilan Daerah (DPD) mewakili Aceh. Pencalonannya sempat tersendat karena status mantan narapidana. Setelah polemik panjang, Puteh bisa maju dan menang. Ia terpilih dengan meraup 133.367 suara.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR