Terima pungli, Direktur Pelindo III kantongi miliaran per bulan

Satgas Dwelling Time Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya bersama Tim Saber Pungli Mabes Polri serta Polda Jatim menggeledah ruang kerja Direktur Operasional dan Pengembangan Bisnis PT Pelindo III RS, di Surabaya, Jawa Timur, Selasa (1/11/2016).
Satgas Dwelling Time Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya bersama Tim Saber Pungli Mabes Polri serta Polda Jatim menggeledah ruang kerja Direktur Operasional dan Pengembangan Bisnis PT Pelindo III RS, di Surabaya, Jawa Timur, Selasa (1/11/2016). | Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya /ANTARAFOTO

RS tak berkutik saat tim satuan tugas sapu bersih pungutan liar (satgas saber pungli) menyambangi kantornya, di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Selasa (1/11/2016). Direktur Operasional Pelindo III ini hanya meminta izin untuk melakukan salat Zuhur sebelum mengizinkan petugas masuk ke ruangannya.

RS diduga menerima aliran uang pungli yang mencapai miliar rupiah per bulannya yang disimpan dalam sejumlah rekening. Dari operasi tersebut, tim saber pungli menyita uang tunai Rp600 juta dari total uang pungli yang diketahui mencapai Rp10 miliar.

Salah satu sasarannya adalah dua buah kontainer CBHU 8742435 dan CBHU9549020 yang berisi kulit. Pungli diduga dilakukan sejak tahun 2014 dengan pungutan yang bisa mencapai Rp5-6 miliar per bulannya.

Kapolres Pelabuhan Tanjung Perak, AKBP Takdir Mattanete, mengatakan RS bertugas menerima uang hasil pungli yang dilakukan oleh AH, Direktur PT Akara Multi Karya (AHK).

"Modusnya tidak memeriksa kontainer yang ada," kata Takdir dalam detikcom.

Dijelaskan Takdir, PT AKM bertugas untuk memeriksa kontainer yang ditangani Balai Karantina. Namun tidak semua kontainer diperiksa, hanya satu atau dua saja. PT AKM diketahui merupakan perusahaan di bawah naungan PT Terminal Petikemas Surabaya (TPS). Keduanya tercatat sebagai rekanan dari Balai Karantina Pertanian yang ada di Tanjung Perak, Surabaya.

"Yang kontainer lainnya tidak diperiksa namun harus membayar. Satu kontainer Rp500 ribu hingga Rp2 juta per kontainernya," ucap Takdir.

Tim saber pungli masih memeriksa kemungkinan pihak lain yang terlibat dalam kasus ini. "Untuk instansi yang lain masih didalami oleh satgas," sebutnya.

Kepala Humas Pelindo III, Edi Priyanto, dalam Liputan6 mengatakan pihaknya akan memberikan pendampingan hukum terhadap RS yang diamankan dalam OTT pungli ini. Namun Edi belum dapat memberikan secara detail pembelaan atas OTT pungli yang menimpa RS tersebut.

Pranata Humas Balai Besar Karantina Pertanian (BBKP) Surabaya, Herny Kartika Wati juga enggan berkomentar mengenai apakah karantina terlibat dalam kasus ini meski tak menampik adanya OTT yang melibatkan institusinya.

Herny hanya mengatakan bahwa PT AMK yang terlibat dalam kasus ini adalah mitra dari PT TPS dan bukan mitra dari karantina.

Herny membenarkan bahwa PT AMK memang membantu karantina saat melakukan tugasnya seperti membuka atau memindahkan kontainer. Tetapi PT AMK tidak berhubungan langsung dengan karantina saat menjalankan tugas. Karena, tugas melakukan pengawasan terhadap hewan dan tumbuhan murni dilakukan karantina tanpa bantuan pihak lain selama di TPS.

PT TPS sendiri masih belum berkomentar akan kasus ini. Humas PT TPS, M Sholeh masih meminta waktu untuk mempelajari kasus ini.

Di lokasi berbeda, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyayangkan masih adanya praktik pungli di tataran instansi yang dipimpinnya.

Atas penangkapan tersebut, Budi kembali menegaskan kepada seluruh jajaran Kementerian Perhubungan dan semua pemangku kepentingan agar segera mengakhiri praktik pungli ini sebelum hukum yang menghentikan.

Sementara itu, Korlantas Polri memperkenalkan aplikasi elektronik tilang (e-tilang) bagi masyarakat yang hendak melaporkan langsung praktik pungli yang dialami atau dilihat mereka. Payung hukum untuk aplikasi ini tengah dibuat bersama Mahkamah Agung (MA).

Untuk menjalankan program e-tilang, Kakorlantas akan berkoordinasi dengan Criminal Justice System (CJS), pengadilan dan Kejaksaan untuk menentukan besaran sanksi tilang di tiap daerah.

"Tiap Polda beda normatif terkait sanksi tilang dan itu dibenarkan dalam Undang-Undang (UU Nomor 22 tahun 2009). Nantinya aka nada peraturan yang mengatur," ujar Kakorlantas Polri Irjen Pol Agung Budi Maryoto.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR