KORUPSI KORPORASI

Terlibat korupsi DGIK didenda Rp47,9 miliar

Dudung Purwadi mantan Direktur Utama DGIK, usai divonis 4 tahun 8 bulan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (27/11). DGIK, perusahaan yang sempat dipimpin Dudung, juga divonis dengan denda Rp47,9 miliar.
Dudung Purwadi mantan Direktur Utama DGIK, usai divonis 4 tahun 8 bulan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (27/11). DGIK, perusahaan yang sempat dipimpin Dudung, juga divonis dengan denda Rp47,9 miliar. | Rivan Awal Lingga /Antara Foto

Pertama kalinya dalam sejarah peradilan di Indonesia, sebuah perusahaan didenda karena menjadi terpidana kasus korupsi. PT Nusa Kontruksi Enjineering Tbk dihukum denda karena terlibat dalam kasus korupsi.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi DKI Jakarta, Senin (27/11/2017) mendenda perusahaan yang sahamnya dijual di bursa saham dengan kode DGIK itu dengan uang pengganti sebanyak Rp47,9 miliar.

Duit itu untuk pengganti atas dua proyek yang dikorupsi. Yakni proyek RS Udayana sebesar Rp14,48 miliar dan proyek Wisma Atlet ini Rp33,42 miliar.

Vonis ini dibacakan bersamaan dengan vonis kepada mantan Direktur Utama DGIK, Dudung Purwadi.

Majelis Hakim yang diketuai Sumpeno menghukum Dudung dengan penjara 4 tahun 8 bulan dan denda Rp250 juta subsider 3 bulan kurungan.

"Menyatakan terdakwa Dudung Purwadi terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama dan berlanjut sebagaimana dakwaan pertama primer dan kedua primer," kata ketua majelis hakim Sumpeno, Senin (27/11/2017) seperti dinukil dari Kontan.co.id.

Dengan vonis ini, maka DGIK harus menambahi uang jaminan yang pernah diserahkan ke KPK, Agustus lalu. Saat itu, DGIK menitipkan uang sebesar Rp15 miliar.

Belum ada tanggapan dari direksi DGIK yang kami temukan terkait vonis ini. Namun adalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, Oktober lalu, direksi DGIK menyatakan bakal bersikap terbuka dengan seluruh pihak yang berkepentingan.

"Dengan segala pertimbangan, kita akan kooperatif," kata Direktur Utama Nusa Konstruksi Djoko Eko Suprastowo, Kamis (5/10/2017) seperti dikutip dari Bisnis.com.

Kini, aktor yang terlibat korupsi yang bisa dijerat hukum bukan hanya individu, tapi juga perusahaan.

DGIK menjadi perusahaan pertama di tangan KPK yang menjadi tersangka korupsi. Peraturan MA Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana oleh Korporasi, yang menjadi dasar penyematan status, hanya menghukum perusahaan dengan vonis denda.

"Tidak mungkin ada perusahaan dikenakan hukuman badan (penjara). Jadi hanya denda saja," ujar Ketua Mahkamah Agung Hatta Ali, Rabu (28/12/2016) usai mengesahkan peraturan ini, seperti dinukil dari Kompas.com.

Jika perusahaan tak bisa membayar denda, maka asetnya akan disita dan dilelang untuk menutup denda tersebut.

Dampak yang diterima DGIK bukan hanya dari sisi hukum saja. Namun juga dari persepi masyarakat. Menurut pengacara DGIK Soesilo Aribowo, masalah kepercayaan dan persepsi publik berubah setelah DGIK ditetapkan jadi tersangka.

Saham DGIK sempat dibekukan otoritas bursa setelah mereka jadi tersangka. Akibatnya, sahamnya tak bisa diperdagangkan. Bank juga mulai kurang percaya.

Saat membuka Bank Garansi, DGIK harus menjamin penuh. Jika mereka menggarap proyek senilai Rp10 miliar, biasanya cukup dijamin dengan reputasi bagus dan rekening di bank itu.

"Tapi sekarang harus minta 100 persen," ujar Soesilo kepada kumparan, Kamis (3/8/2017).

Suplier bahan bangunan juga mulai meminta pembayaran cash. Pemilik bangunan juga berpikir mereka bisa tersangkut kasus jika bekerja sama dengan perusahaan ini.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR