KEBEBASAN BERAGAMA

Teror tak berujung menimpa penganut Ahmadiyah

Pendukung Ahmadiyah berdemonstasi di depan gedung PBB, Jakarta, Mei 2008, meminta perlindungan kebebasan beragama. Hingga 10 tahun sejak demonstrasi itu, penganut Ahmadiyah masih diserang karena keyakinan mereka.
Pendukung Ahmadiyah berdemonstasi di depan gedung PBB, Jakarta, Mei 2008, meminta perlindungan kebebasan beragama. Hingga 10 tahun sejak demonstrasi itu, penganut Ahmadiyah masih diserang karena keyakinan mereka. | Mast Irham /EPA

Serangan untuk penganut Ahmadiyah di Indonesia tampaknya tak juga surut. Serangan terbaru, terjadi Sabtu dan Minggu (19-20/5/2018) di Dusun Grepek Tanak Eat, Desa Greneng, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB).

Menurut pejabat sementara (pjs) Bupati Lombok Timur Ahsanul Halik, perusakan rumah dan pengusiran jemaah Ahmadiyah itu dipicu perkelahian antaranak saat mengaji.

Ahsanul menyatakan, warga setempat marah setelah tahu ada anak yang berkelahi ketika mengaji di rumah jemaah Ahmadiyah. Warga keberatan mereka mengaji.

"Pemicu kejadian pada Sabtu kemarin adalah ada anak-anak (bukan penganut Ahmadiyah) yang (ikut) mengaji di salah satu rumah Ahmadiyah inisial JS berkelahi di tempat mengaji," kata Ahsanul kepada CNN Indonesia TV, Minggu (20/5/2018).

Pada saat mengaji, anak di luar warga Ahmadiyah ini terlibat perkelahian di sana. Dia lalu pulang dan mengadu kepada orang tuanya. Tahu ada anak warga Desa Greneng ikut mengaji di tempat JS, sebagian warga marah sehingga hal ini memprovokasi warga lain untuk mendatangi rumah JS.

"Ada warga lain mengatakan 'kenapa anak ini ngaji di Ahmadiyah?', kemudian masyarakat terprovokasi dan secara tidak ada komando warga bergerak ke rumah JS itu," kata Ahsanul, seperti dikutip dari detikcom.

Tanpa ada komando, kata Ahsanul, massa kemudian merusak rumah jemaah Ahmadiyah pada Sabtu (19/5/2018). Ada enam rumah yang dirusak. Sehari kemudian, perusakan itu berulang. "Tadi (Minggu) pagi rumah yang dirusak dalam keadaan kosong itu persis di sebelah rumah yang sudah dirusak kemarin," katanya.

Komunitas Ahmadiyah Indonesia, lewat akun twitternya menjelaskan, rumah mereka dirusak dan penganut Ahmadiyah diusir. Ada 7 Kepala Keluarga dengan 24 orang yang terpaksa meninggalkan rumahnya di Dusun Grepek Tanak Eat, Desa Greneng, Kecamatan Sakra Timur. Akibatnya, 7 rumah rusak dan 4 sepeda motor hancur.

Mereka menuntut perlindungan dan hak menjalankan ibadah seperti dijamin oleh UUD 1945. Mereka juga meminta penegakkan hukum kepada pelaku perusakan dan pengusiran yang menimpa mereka.

Kejadian ini sudah puluhan kali yang terus berulang di Nusa Tenggara Barat karena hukum tak tegas menindak sikap-sikap radikal, sehingga melemahkan wibawa aparat negara dan pemerintah. "Bahkan menjadi pembenaran kelompok radikal tersebut yang merasa tidak tersentuh hukum," tulis mereka.

Sementara, dari pihak penyerang belum kami temukan pernyataan ataupun sikap tanggung jawab.

Setara Institute, lembaga swadaya yang fokus dalam kebebasan beragama mengutuk perusakan ini sebagai tindakan biadab atas nama agama.

Menurut mereka, kebencian dan intoleransi yang tumbuh di masyarakat harus ditangani. “Intoleransi adalah tangga pertama menuju terorisme. Sedangkan terorisme adalah puncak intoleransi.,” tulis mereka dalam siaran persnya, Minggu (20/5/2018).

Setara menuntut, Pemerintah menjamin keamanan jiwa raga dan hak milik seluruh warga Ahmadiyah.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo berencana mengirim tim untuk mengusut asal mula penyerangan terhadap warga Ahmadiyah di Lombok, Nusa Tenggara Barat.

"Sekarang kan kami harus pilah-pilah dulu. Jadi tunggu dulu dan kalau perlu kita kirim tim," kata Tjahjo di Kantor Kemendagri, Jakarta, Senin (21/5/2018) seperti dinukil dari CNN Indonesia.

Gelombang persekusi terhadap penganut aliran Ahmadiyah bermula pada era 1970-an. Menurut catatan BBC Indonesia, pada 1974, Liga Muslim Dunia menyatakan Ahmadiyah bukan Muslim. Satu dekade kemudian, Akademi Fiqh Islam di Organisasi Konferensi Islam (OKI) menyatakan bahwa aliran Ahmadiyah murtad.

Di Indonesia, Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada Munas II tahun 1980 menilai Ahmadiyah berada di luar Islam. Lalu, fatwa ini diulang lagi pada 2005 dengan fatwa nomor 11/MUNAS VII/MUI/15/2005

Bahkan, pada 2008, pemerintah mengeluarkan Surat Keputusan Bersama nomor 199 Tahun 2008 tentang Peringatan dan Perintah kepada Penganut Ahmadiyah. Surat ini yang kerap menjadi dasar persekusi.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR