PENDIDIKAN NASIONAL

Tes PPPK untuk guru honorer dibuka Februari 2019

Pelajar berkebutuhan khusus dari Sekolah Luar Biasa (SLB) Minggir, Sleman mewarnai gambar saat acara mewarnai bersama di Bentara Budaya Yogyakarta, Senin (7/1/2019).
Pelajar berkebutuhan khusus dari Sekolah Luar Biasa (SLB) Minggir, Sleman mewarnai gambar saat acara mewarnai bersama di Bentara Budaya Yogyakarta, Senin (7/1/2019). | Andreas Fitri Atmoko /AntaraFoto

Pemerintah bakal menggelar ujian calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (CPPPK) untuk mengakhiri status guru honorer kategori dua (K2), awal Februari 2019.

Ujian bakal digelar tertutup, khusus untuk guru honorer K2 yang jumlahnya saat ini berkisar 159 ribu orang.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy belum mengumumkan tanggal pasti ujian bakal digelar.

Namun, pihaknya memastikan bahwa rencana tersebut sudah diproses bersama-sama dengan Kementerian Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB), serta Badan Kepegawaian Negara (BKN).

"Akan kita panggil berdasarkan nama dan domisilinya, jadi tidak akan terbuka. Ini sesuai dengan kesepakatan bersama Komisi X DPR RI kemarin," sebut Muhadjir di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (11/1/2019).

Dijelaskan Muhadjir, pelaksanaan kali ini sengaja dilakukan untuk menghabiskan jumlah guru honorer K2 di seluruh Indonesia.

Oleh karenanya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menghapus batas usia untuk guru honorer K2 yang hendak mengikuti ujian PPPK. "Untuk K3 kali ini tidak ada usia. Satu tahun sebelum pensiun--59 tahun--masih boleh ikut tes," tuturnya.

Agar pelaksanaan program berjalan lancar, Muhadjir turut mengimbau kepada seluruh sekolah untuk tidak merekrut tenaga honorer lagi.

Untuk mengakali kosongnya tenaga pengajar, dirinya mengusulkan kepada sekolah-sekolah untuk memperkerjakan guru yang baru pensiun terlebih dahulu. Penugasan bisa dilakukan cukup hanya melalui surat yang dibuat kepala sekolah dan diserahkan ke Dinas Pendidikan setempat.

Surat tersebut yang nantinya akan menjadi modal dalam pencarian gaji guru pensiun melalui dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

"Tolong beri saya kesempatan untuk menyelesaikan permasalahan honorer ini. Kita ingin membangun sistem rekrutmen guru yang benar-benar sistemik dan mengikuti standar kualifikasi. Kalau ditambah-tambah terus, kapan selesainya?" tutur Muhadjir.

Merujuk Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pendataan Tenaga Honorer, honorer K1 adalah pekerja yang penghasilannya dibiayai APBN atau APBD dengan kriteria masa kerja minimal 1 tahun pada 31 Desember 2005 dan masih bekerja terus menerus sampai saat ini.

Tenaga K1 berusia sekurang-kurangnya 19 tahun dan tidak boleh melebihi 46 tahun per 1 Januari 2006.

Sementara K2 adalah pekerja yang penghasilannya bukan dibiayai dari APBN/APBD dengan kriteria yang sama dengan K1.

Data Pokok Pendidikan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (per November 2018) menunjukkan, jumlah guru honorer--semua golongan--saat ini mencapai 728.461 orang.

Sementara itu, jumlah guru dan tenaga pendidikan sebesar 3.357.935 orang. Mencakup PAUD hingga tingkat SMA. Hanya 47,87 persen dari total guru dan tenaga pendidikan tersebut sudah diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil.

Muhadjir, di sisi lain menjanjikan, pihaknya akan mengupayakan seluruh tenaga honorer yang ada untuk naik tingkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). "Kemendikbud sudah punya plan sampai 2023. Mohon kesabarannya, (proses perekrutan) akan dilakukan secara bertahap," tegasnya.

Jika proses pembenahan tenaga pendidik ini sukses dilaksanakan, ke depannya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan melakukan perekrutan yang merujuk pada jumlah pensiun pada tiap tahunnya.

Per 2018, jumlah tenaga pendidik (bersertifikat) yang tercatat pensiun mencapai sekitar 42 ribu orang, sementara pada 2019 diprediksi sekitar 54 ribu orang.

Untuk selanjutnya, sistem perekrutan akan diutamakan untuk tiga hal, pertama mengganti tenaga yang sudah pensiun, kedua mengganti yang mengundurkan diri, dan ketiga, meninggal dunia. Namun, selama proses peralihan guru honorer belum rampung, mekanisme perekrutan juga akan mengakomodasi tenaga keempat ini.

"Menghitung jumlah pensiun lebih mudah. Karena itu, guru itu tidak boleh ada moratorium, setiap tahun harus ada pengangkatan," tukasnya.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR