GIM VIDEO

Tiada cambuk untuk pelanggar fatwa haram gim PUBG

Para peserta lomba gim Player Unknown's Battle Grounds (PUBG) di Meulaboh, Aceh Barat, Aceh, Sabtu (22/6/2019). Gim ini masih populer meski sudah ada fatwa haram.
Para peserta lomba gim Player Unknown's Battle Grounds (PUBG) di Meulaboh, Aceh Barat, Aceh, Sabtu (22/6/2019). Gim ini masih populer meski sudah ada fatwa haram. | Syifa Yulinnas /Antara Foto

Menyusul keputusan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh yang mengeluarkan fatwa haram untuk gim PlayerUnknown's Battlegrounds (PUBG) dan sejenisnya, muncul isu bahwa para pelanggar bisa terkena hukuman cambuk. Namun Wakil Ketua MPU Aceh, Teungku H. Faisal Ali, membantah hal itu.

Meski sudah difatwakan berdasarkan keputusan dalam sidang paripurna ulama III tahun 2019 MPU Aceh di Banda Aceh, Aceh, Rabu (19/2019), tiada acuan untuk memberikan hukuman bagi pelanggar --apalagi hukuman cambuk.

Menurut Teungku Faisal, kewenangan menindaklanjuti penegakkan fatwa --termasuk memberikan hukuman bagi pelanggar-- merupakan wewenang Pemerintah Aceh.

Sedangkan, MPU Aceh adalah lembaga independen yang hanya berwenang mengeluarkan fatwa, memberikan nasihat dan tausiah kepada badan eksekutif dan legislatif di Aceh, serta melakukan pengkaderan ulama.

Teungku Faisal menyatakan untuk menegakkan fatwa MPU Aceh, apalagi untuk menghukum pelanggarnya, pemerintah harus membuat aturan khusus seperti qanun. Tapi, dia mengatakan Pemerintah Aceh harus mensosialisasikan dan melakukan langkah persuasif terlebih dahulu sebelum membuat qanun.

"Bukan tidak setuju dengan cambuk, tapi kita harus dulu melakukan upaya-upaya persuasif kepada masyarakat kita, bimbingan-bimbingan dan arahan-arahan untuk memberikan penjelasan," kata Teungku Faisal kepada Beritagar.id, Sabtu (22/6/2019).

Teungku Faisal tidak menampik jika seandainya fatwa tersebut dijadikan dasar oleh Pemerintah Aceh membuat qanun. Tetapi, menurutnya, yang harus dilakukan oleh pemerintah saat ini adalah mensosialisasikan fatwa haram gim PUBG dan sejenisnya serta melakukan langkah-langkah persuasif kepada masyarakat.

"Saya kira untuk tahap awal ini harus dilakukan sosialisasi fatwa. Mungkin untuk memberikan hukuman perlu kajian lagi dan membentuk dasar hukum. Saya kira tidak perlu dulu ke cambuk, tapi berikan pandangan-pandangan persuasif kepada adik-adik atau pemain gim," ujar dia.

Teungku Faisal menyebut tidak semua yang telah difatwakan haram bakal langsung disambut baik oleh masyarakat. Oleh karenanya, harus dilakukan langkah persuasif. Apalagi ada masyarakat yang terkadang kurang paham mengenai hukum.

"Makanya perlu sosialisasi dulu yang memadai kepada semua lapisan masyarakat. Kalau sudah lama sosialisasi tapi ada masyarakat yang tidak patuh, maka pemerintah bisa menggunakan fatwa haram ini sebagai dasar untuk membentuk produk hukum yang mengatur soal hukuman," tutur Teungku Faisal.

Mengawal fatwa MPU Aceh

Sementara, 30 organisasi masyarakat (Ormas) yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pengawal Fatwa (AMPF) Ulama Aceh menyatakan siap mengawal fatwa haram dariMPU Aceh untuk gim PUBG dan sejenisnya.

Juru Bicara AMPF Ulama Aceh, Teuku Farhan, mengatakan pihaknya mendukung penuh MPU Aceh yang mengeluarkan fatwa haram bagi gim PUBG. Ia mengatakan ini adalah bentuk respons dan sikap langsung terhadap tindakan terorisme di Christchurch, Selandia Baru, Maret lalu.

Konferensi pers AMPF Ulama Aceh di Banda Aceh, Aceh, Sabtu (22/6) sore.
Konferensi pers AMPF Ulama Aceh di Banda Aceh, Aceh, Sabtu (22/6) sore. | Habil Razali /Beritagar.id

Farhan meminta masyarakat di Aceh dan juga pihak di luar Aceh agar menghormati fatwa MPU Aceh. "Hormati Aceh. Silahkan main gim tersebut di luar Aceh kalau memang di sana dibolehkan. Aceh punya kekhususan," tutur dia pada konferensi pers di Banda Aceh, Sabtu (22/6) sore.

AMPF Ulama Aceh pun meminta Pemerintah Aceh melalui Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Aceh (Diskominsa) dan DPR Aceh untuk menyurati Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Republik Indonesia agar memblokir gim daring yang mengandung unsur kekerasan, kebrutalan, sadisme, pornografi, pendangkalan akidah, penghinaan simbol agama, serta pembunuhan seperti gim PUBG dan sejenisnya.

Selain itu, mereka meminta agar Pemerintah Aceh untuk menerbitkan surat edaran dan sosialisasi terkait fatwa haram MPU Aceh tentang gim PUBG dan sejenisnya.

Seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Asrizal Asnawi membenarkan bahwa hukuman cambuk bagi pelanggar fatwa tersebut tak bisa langsung dilaksanakan jika tak ada produk hukum seperti qanun.

"Ini masih sebatas sosialisasi, walaupun fatwa ulama itu menyamakan ini (keharaman) dengan minuman keras. Nanti dikaji apakah masuk ke Qanun Jinayah atau sejenisnya, ini perlu kajian khusus," kata Asrizal dalam jumpa pers bersama AMPF Ulama Aceh.

Dia menyebut, selama enam bulan ke depan, Pemerintah Aceh perlu mensosialisasikan fatwa tersebut dengan baik. Misalnya dengan memasang baliho dan selebaran.

"Kita tidak bisa ke sana dulu (konsekuensi hukum), ini masih imbauan dan berharap ini sampai ke masyarakat. Saya kira untuk tindakan hukum belum ke sana," ujar dia.

Kendati muncul polemik fatwa haram gim PUBG dan sejenisnya, perlombaan di kalangan masyarakat Aceh tetap berlangsung. Firdaus (29), misalnya, tidak akan menghentikan perlombaan gim PUBG yang bakal digelar pihaknya di sebuah warung kopi di kota Sigli, Kabupaten Pidie, pada 6-7 Juli mendatang.

Sebagai panitia turnamen gim PUBG, Firdaus akan tetap menjalankan perlombaan selama pemerintah tidak melakukan tindakan tegas seperti memberikan denda atau hukuman. Berbeda urusan jika ada sanksinya.

"Misalnya memberikan sanksi atau denda, baru menghentikan turnamen," kata Firdaus.

Bahkan, kata dia, jumlah peserta yang mendaftar semakin bertambah pascakeluar fatwa haram MPU Aceh. Dan tidak ada peserta yang komplain atau mengundurkan diri.

"Bahkan usai keluar fatwa haram, misalnya semalam setelah keluar fatwa, ada 7 tim yang daftar," kata Firdaus.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR