KECELAKAAN KERJA

Tiang tol Becakayu dan bumerang politik Jokowi

Pekerja beraktivitas didekat tiang pancang yang roboh pada proyek kontruksi pembangunan tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu (Becakayu) di Jalan D I Panjaitan, Jakarta, Selasa (20/2/2018)
Pekerja beraktivitas didekat tiang pancang yang roboh pada proyek kontruksi pembangunan tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu (Becakayu) di Jalan D I Panjaitan, Jakarta, Selasa (20/2/2018) | Aprillio Akbar /ANTARAFOTO

Penahan beton pada kepala pilar konstruksi tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu (Becakayu) di kawasan Kebon Nanas, Jakarta Timur, ambruk, Selasa (20/2/2018) dini hari.

Tujuh pekerja menjadi korban dan masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Bhayangkara Polri Kramat Jati dan RS UKI Cawang setelah insiden tersebut.

Kepala Polisi Resor (Kapolres) Jakarta Timur Kombes Tony Surya Putra dalam detikcom mengatakan, insiden terjadi saat para pekerja melakukan pengecoran pada penyangga tiang Tol Becakayu tahap dua itu.

Tony menduga, bracket (siku) timber yang dipasang untuk menyangga pelat yang akan dicor tidak terlalu kuat. Akibatnya, ketika pekerja memasukkan cor ke dalam tiang pancang, bracket timber terlepas berikut dengan material pengecoran.

PT Waskita Karya, selaku kontraktor proyek tersebut, memastikan akan menanggung semua pengobatan dan pemulihan tujuh pekerja yang menjadi korban. Hingga saat ini pihaknya masih menyelidiki penyebab jatuhnya konstruksi bangunan secara internal perusahaan.

Di sisi lain, Kepala Divisi III PT Waskita Karya, Dono Parwoto dalam siaran persnya meluruskan ramainya pemberitaan yang menyebut tiang beton penyangga Tol Becakayu yang ambruk.

Menurutnya yang ambruk adalah bekisting pierhead atau cetakan sementara yang digunakan untuk menahan beton kepala pilar (pile cap) selama beton dituang dan dibentuk sesuai dengan desain yang diinginkan.

Bagi Waskita, kecelakaan kerja ini bagaikan luka baru di atas luka lama yang belum kering.

Sebab, belum genap dua pekan Waskita mendapatkan peringatan dari Kementerian PUPR akibat kecelakaan konstruksi pada salah satu bagian underpass Bandara Soekarno-Hatta, kejadian lain terjadi lagi.

Dengan jatuhnya penahan beton Tol Becakayu dini hari tadi, maka total kecelakaan kerja di bawah naungan Waskita menjadi enam peristiwa.

Namun jika diperinci secara keseluruhan, sudah ada 14 kecelakaan konstruksi yang terjadi dalam enam bulan terakhir.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memutuskan untuk menghentikan sementara semua proyek pembangunan jalan tol layang (elevated) yang tengah dikerjakan di seluruh penjuru Nusantara.

Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR, Arie Setiadi mengatakan, seluruh proyek infrastruktur dengan ketinggian tertentu dihentikan hingga kontraktor pelaksana dan pemilik pekerjaan mengajukan metode kerja dan pengawasan prosedur dengan benar.

Presiden Joko "Jokowi" Widodo juga angkat bicara terkait sejumlah kecelakaan konstruksi pada proyek infrastruktur pemerintah yang terjadi belakangan ini.

Jokowi secara khusus meminta Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, untuk memperketat pengawasan. "Memang pekerjaan itu pekerjaan detil. Tidak mungkin itu diawasi sambil lalu," sebut Jokowi dalam KOMPAS.com.

Sejauh ini Basuki menduga kesalahan manusia sebagai penyebab terjadinya kecelakaan. Hal ini mendasar pada waktu kecelakaan yang banyak terjadi pada hari Sabtu atau Minggu.

"Berarti kemungkinan operator itu kurang istirahat. Bisa saja karena begitu banyak pekerjaan infrastruktur," sebut Basuki (Bisnis Indonesia, 6 Februari 2018).

Bumerang politik dan minim tenaga ahli

Banyaknya kecelakaan kerja yang terjadi tak ayal langsung dimanfaatkan para oposisi pemerintah sebagai bahan menjegal citra Jokowi dalam ajang pemilihan presiden 2019.

Sebab, bukan hal yang sulit untuk membangun pesimisme publik akan keselamatan dari sejumlah proyek infrastruktur pemerintah yang bahkan beberapa di antaranya memiliki tenggat waktu yang sebentar.

Tidak bisa dipungkiri, maraknya proyek pembangunan di seluruh penjuru nusantara bisa menjadi salah satu alat perang Jokowi jika maju kembali dalam ajang pemilihan presiden pada tahun depan.

"Pembangunan yang serentak dan kejar tayang pasti menimbulkan beban moral bagi siapa pun, termasuk kontraktor. Pemerintah harus bertanggung jawab," sebut politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Nurhasan Zaidi, dalam Tempo.co (h/t ANTARA), 7 Februari 2018.

Komisi V DPR RI pada akhir Januari 2018 sudah mengeluarkan wacana memanggil Kementerian PUPR untuk menjelaskan duduk perkara terjadinya beragam kecelakaan kerja itu.

Di sisi lain, pemerintah agaknya juga perlu mencermati kurangnya tenaga ahli konstruksi dalam negeri.

Dalam sebuah laporan yang dibuat New York Times, Desember 2016, sebanyak 20 persen dari mahasiswa (S1 dan S2) di Indonesia mengambil jurusan Ilmu Pendidikan Islam. Hal ini menjadi kontras dengan ambisi pemerintah yang hendak menggenjot perekonomian melalui pembangunan infrastruktur.

"Kita harus memproduksi lebih banyak teknisi dan peneliti. Ekonomi kita tidak bisa tumbuh hanya dengan sumber daya alam saja, harus ada yang mengolahnya," sebut Eko Prasetyo, Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Kementerian Keuangan.

Persoalan ini juga diamini oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla. Menurutnya, kurangnya lapangan pekerja pembangunan infrastruktur yang tersertifikasi disebabkan kurangnya pendidikan berbasis keahlian di sekolah menengah kejuruan (SMK) atau sekolah teknik menengah (STM).

Hal ini juga berhubungan dengan kualitas pengajar di sekolah tersebut. "SMK ada di mana-mana, tetapi kita tidak siap dengan gurunya," sebut JK dalam Bisnis Indonesia.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR