KINERJA PEMERINTAH

Tiga catatan untuk predikat WTP Pemerintah

Presiden Joko Widodo (kanan) menerima Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP) tahun 2018 dan Ikhtisar Hasil Pemerikaan Semester (IHPS) II tahun 2018 dari Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara (kiri) dan Wakil Ketua BPK Bahrullah Akbar (tengah) di Istana Negara, Jakarta, Rabu (29/5/2019).
Presiden Joko Widodo (kanan) menerima Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP) tahun 2018 dan Ikhtisar Hasil Pemerikaan Semester (IHPS) II tahun 2018 dari Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara (kiri) dan Wakil Ketua BPK Bahrullah Akbar (tengah) di Istana Negara, Jakarta, Rabu (29/5/2019). | Akbar Nugroho Gumay /AntaraFoto

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun Anggaran 2018 kembali mendapat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Predikat ini sudah diraih pemerintahan Joko “Jokowi” Widodo dan Jusuf Kalla selama tiga tahun berturut-turut.

Jokowi mengaku bersyukur, sembari menambahkan bahwa predikat ini membuktikan pertanggungjawaban pemerintah atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2018 sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

Predikat ini bukan tanpa catatan. Kepala BPK Moermahadi Soerja Djanegara memberikan sedikitnya tiga catatan bagi penyelenggaraan keuangan negara ini.

Pertama terkait utang pemerintah. BPK menyoroti rasio utang pemerintah yang kian meningkat sejak 2015. Pada 2018, rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) mencapai 29,81 persen atau meningkat 2,41 persen dari posisi tiga tahun sebelumnya.

Kedua, realisasi belanja subsidi yang melebihi pagu anggaran. BPK mencatat realisasi belanja subsidi pemerintah tahun 2018 mencapai Rp216 triliun, melebihi pagu yang ditetapkan sebesar Rp150 triliun.

Penyebab utamanya adalah realisasi harga minyak mentah Indonesia yang lebih tinggi dan pembayaran utang subsidi yang mencapai Rp25 triliun.

Ketiga, target pertumbuhan ekonomi tak pernah terpenuhi. Beberapa indikator yang mendorong pertumbuhan ekonomi gagal mencapai target di antaranya inflasi 2018 sebesar 3,13 persen dari target 3,5 persen dan tingkat bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) sebesar 5,17 persen dari target 5,4 persen.

“Pemerintah dan DPR perlu membahas skema pengelolaan keuangan dan pelaporan pertanggungjawaban yang tepat atas penetapan harga jual di bawah harga keekonomisan tersebut,” kata Moermahadi.

Pemberian WTP kepada pemerintah pusat merujuk pada hasil audit tujuh komponen di dalam APBN 2018 yang terdiri dari laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

Dalam hal realisasi anggaran, penerimaan negara yang sudah diaudit sebesar Rp1.943 triliun dan belanja sebesar Rp2.213 triliun, sehingga defisit APBN tercatat Rp269 triliun atau 1,79 persen dari PDB. Meski defisit, pembiayaannya mencapai Rp305 triliun, sehingga ada tambahan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) sebanyak 36 triliun.

Dari sisi laporan operasional, BPK mencatat adanya peningkatan beban sebesar 20 persen dibandingkan tahun lalu yang mencapai 12 persen. Hal ini ditunjukkan melalui kalkulasi pendapatan yang sebesar Rp2.169 triliun dengan beban operasionalnya sebesar Rp2.249 triliun.

Predikat WDP empat kementerian/lembaga

Pada agenda penyampaian LHP LKPP Tahun 2018 dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2018 di Istana Negara Jakarta, Rabu (29/5/2019), BPK turut mengumumkan empat kementerian dan lembaga (K/L) yang masih mendapatkan predikat wajar dengan pengecualian (WDP) dan satu tidak menyatakan pendapat (TMP).

Empat K/L yang dapat WTP adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU), Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Sementara, K/L yang mendapatkan opini TMP adalah Badan Keamanan Laut (BKL).

Sebaliknya, laporan keuangan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang selama dua tahun berturut-turut WDP, akhirnya beroleh predikat WTP.

BPK menyatakan, kementerian atau lembaga yang belum memperoleh opini WTP tersebut karena permasalahan kas dan setara kas, belanja dibayar di muka, belanja barang, belanja modal, persediaan, aset tetap, konstruksi dalam pengerjaan, dan aset tak berwujud.

Perhelatan Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak 2019 jadi alasan mengapa KPU sulit mengatur keuangannya. Belum lagi anggarannya tersebar di 514 kabupaten/kota di 34 provinsi di Indonesia.

“Selain nominalnya meningkat, jenis kegiatannya kan jadi lebih banyak. Jenis pencatatan dan penggunaannya juga,” kata Ketua KPU Arief Budiman di Kompleks Istana Kepresidenan.

Arief menyebut anggaran KPU setiap tahunnya hanya di kisaran Rp1,6 triliun. Namun karena adanya pemilu, anggaran itu meningkat selama tiga tahun terakhir.

Penggunaan dana yang paling besar adalah pembayaran honor penyelenggara ad-hoc, 60 persen dari total anggaran. Penyelenggara ad-hoc terdiri dari petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan Tempat Pemungutan Suara (TPS).

“Saya pikir ini pelajaran penting bagi KPU. Semoga, sebagaimana harapan Presiden, tidak ada lagi lembaga negara yang dapat WDP. Semua harus balik ke WTP,” tukas Arief.

Bukan cerminan bebas korupsi

Pemberian predikat WTP terhadap pemerintah pusat, K/L, maupun pemerintah daerah sama sekali tak mencerminkan bahwa pejabatnya bebas dari korupsi.

Pada kenyataannya, masih ada pejabat negara dan daerah yang terseret kasus korupsi di lembaga antirasuah.

Anggota II BPK bidang Perekonomian Agus Joko Pramono menjelaskan, opini dari BPK hanya sekadar pernyataan BPK terhadap suatu pengelolaan keuangan negara. Termasuk tolok ukur pertanggungjawaban pengelolaan keuangan di tiap instansi.

Opini WTP diterbitkan jika laporan keuangan dianggap terbebas dari kesalahan penyajian informasi secara material, dan disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.

Opini WTP tidak menjamin bebas dari tindak pidana pelaporan keuangan. Dalam proses penyajian laporan itu, instansi tersebut bisa saja mengelabuinya.

"Bisa saja semua proses dan bukti terkelabui, proses sistem terjadi kolusi dan sebagainya yang enggak bisa dilihat dari audit dalam penyusunan laporan keuangan, untuk dapat melihat ini harus dilihat audit investigasi dan sebagainya," ujar Agus di Jakarta, Jumat (26/5/2018) seperti dinukil dari Kumparan.com.

Bahkan, opini WTP pernah menjadi salah satu modus suap dan korupsi.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR