POLITIK

Tiga oposisi sudah sowan, kapan giliran PKS?

Presiden Joko Widodo (kanan) berbincang dengan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) sekaligus Wakil Ketua MPR Zulkifli Hasan, pada pertemuan tertutup di Ruang Jepara, Istana Merdeka, Jakarta, Senin (14/10/2019).
Presiden Joko Widodo (kanan) berbincang dengan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) sekaligus Wakil Ketua MPR Zulkifli Hasan, pada pertemuan tertutup di Ruang Jepara, Istana Merdeka, Jakarta, Senin (14/10/2019). | Puspa Perwitasari /AntaraFoto

Calon Presiden Terpilih Joko “Jokowi” Widodo kembali bertemu petinggi partai non-koalisi, Senin (14/10/2019). Bertempat di Ruang Jepara, Istana Merdeka, Jakarta, Jokowi menerima kehadiran Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan.

Zulkilfi adalah ketua umum partai oposisi ketiga yang ditemui Jokowi di Istana. Dua sebelumnya adalah Ketua Umum Partai Demokrat Susilo “SBY” Bambang Yudhoyono dan Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Prabowo Subianto.

Jokowi dan Zulkifli kompak menyatakan bahwa pembahasan keduanya, selama kurang lebih 40 menit dan tertutup, hanya seputar masa depan dan tantangan bangsa.

“Kita berbicara mengenai tantangan Indonesia ke depan, tantangan yang akan kita hadapai baik dari posisi geopolitik, geoekonomi…sehingga kita memiliki visi yang sama, kita tahu apa yang harus kita kerjakan,” kata Jokowi, usai pertemuan.

Selain soal masa depan, Jokowi mengaku bahwa dirinya sempat menanyakan perihal amandemen Majelis Pemusyawaratan Rakyat (MPR) kepada Zulkifli.

Namun perihal amandemen itu hanya seputar pengalaman-pengalaman yang pernah dijalankan Zulkifli sebagai Ketua MPR periode 2014-2019.

Jokowi menolak menyatakan keduanya membahas soal jatah kabinet, pun soal kepastian PAN merapat ke kubunya.

“Ya ada (soal koalisi). Tapi belum sampai final, belum rampung,” tutur Jokowi.

Pernyataan Zulkifli tak jauh berbeda. Tidak ada pembahasan soal reposisi dengan Jokowi. Tak ada juga pembahasan soal usulan nama kabinet, sebab menurutnya itu hak penuh dari presiden.

“Itu bukan hak kami. Ada atau tidak, kalau kata Pak Prabowo, di luar atau dalam kita tetap akan sukseskan,” katanya.

Kendati demikian, Zulkifli sepakat menyatakan bahwa pada kondisi saat ini persatuan harus diutamakan, terlebih dalam hal politik.

“Politik harus kuat, utuh, solid, sehingga Pak Presiden bisa bekerja dengan tenang dan baik,” tukas Zulkifli.

Dengan tiga ketua umum partai oposisi ini, Jokowi memberi sinyal jelas kepada publik bahwa hubungan dengan para mantan rivalnya itu berjalan baik-baik saja. Bahkan dengan Prabowo, Jokowi tak ragu menyatakan bahwa hubungan mereka semakin mesra.

Kemesraan itu lantas membuat Prabowo optimistis. Menurutnya, apa pun keputusan Jokowi nantinya, Gerindra akan selalu siap mendukung. Prabowo lebih memilih kata “penyeimbang” ketimbang “oposisi” untuk dukungannya itu.

Tak ada alasan bagi Prabowo untuk menjadi oposisi, sebab hubungan keduanya diklaim semakin mesra. Bahkan, Prabowo mengatakan bahwa dirinya bersedia hadir dalam pelantikan mantan rivalnya di Pemilihan Presiden 2019, April lalu.

“Kami akan memberi gagasan yang optimistis. Kami ingin membantu dan kami siap membantu kalau diperlukan. Kalau umpamanya kita tidak masuk kabinet, kami tetap akan loyal di luar sebagai…penyeimbang,” kata Prabowo.

Kalau sudah begini, bukan tidak mungkin kesolidan koalisi ‘Indonesia Adil Makmur’ dalam ancaman keretakan.

Satu-satunya partai non-koalisi Jokowi yang belum hadir di Istana memang tinggal Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Apakah PKS akan sowan juga? Kepastiannya tak diketahui.

Jokowi pun tak merespons ketika ditanya kapan giliran PKS bertemu dengannya. Jokowi hanya menjelaskan, para ketua partai umum yang dipanggilnya ke Istana adalah untuk mengumpulkan masukan terkait solusi atas tantangan-tantangan Indonesia pada masa depan.

PKS memang tidak pernah menyatakan pernah ditawari--atau menawarkan diri--untuk masuk dalam koalisi Jokowi. Oleh sebab itulah, mereka adalah partai yang sejak konsisten di jalur oposisi.

Menurut Rully Akbar, analisis peneliti dari LSI Denny JA, ada sejumlah hal yang membuat PKS sulit "bermain mata" dengan koalisi Jokowi. Yakni, soal basis pemilih.

Rully bilang, sebagian besar pemilih PKS adalah mereka yang tak mendukung Jokowi. Dengan masuk ke pemerintahan, PKS berisiko ditinggal para pendukungnya.

"Ketika PKS menjilat ludah sendiri dengan masuk ke Jokowi, ya otomatis pemilih mereka kabur perlahan. Agak sulit me-recovery pemilih utama mereka," kata Rully, kepada Tirto.id, Juli lalu.

Di sisi lain, Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKS Mardani Ali Sera pernah berharap Prabowo tetap berada pada jalur oposisi meski pertemuan telah terjadi.

“Rekonsiliasi mungkin terjadi, tapi keputusan berkoalisi belum diucapkan. Akan sangat baik jika Pak Prabowo menyatakan #KamiOposisi. Karena itu baik bagi kesehatan demokrasi,” kata Mardani lewat pesan singkat dengan Beritagar.id.

Dalam argumennya, keberadaan oposisi akan menjadi mekanisme check and balance yang baik bagi pemerintah. PKS pun tak takut sendiri, kalau-kalau Prabowo pada akhirnya memutuskan untuk tak beroposisi.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR