UNJUK RASA

Tiga tuntutan buruh dalam aksi demo pekan depan

Buruh memasang spanduk di truknya dalam demo di Aceh Besar, Aceh, Rabu (9/1/2019). Pekan depan, 6 Februari, ribuan buruh bakal berdemo di Jakarta.
Buruh memasang spanduk di truknya dalam demo di Aceh Besar, Aceh, Rabu (9/1/2019). Pekan depan, 6 Februari, ribuan buruh bakal berdemo di Jakarta. | Irwansyah Putra /Antara Foto

Konferensi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyatakan bakal menggelar aksi demo di depan Istana Negara, Jakarta Pusat. Aksi yang akan diikuti oleh ribuan buruh itu akan digelar pada Rabu (6/2/2019).

"6 Februari berbarengan HUT FSMI akan ada aksi 10 ribu lebih se-Jabodetabek di Istana Negara. Aksi itu diikuti ribuan buruh dari 20 provinsi. Surabaya, Medan Aceh, dan kota besr lainnya," ujar Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal, di Jakarta, seperti dikutip Merdeka.com, Kamis (31/1). FSMI yang dimaksud adalah Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia.

Nantinya, para buruh akan menyampaikan sejumlah isu. Pertama dan terutama adalah soal ketersediaan lapangan kerja, ancaman Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), dan perkembangan revolusi industri 4.0.

Kedua, mereka juga akan mendesak pemerintah untuk membebaskan biaya iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan mencabut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 51/2018. Sebabnya, biaya iuran BPJS dipotong dari upah bulanan para pekerja.

Menurut Iqbal, jika pemerintah ingin mengatasi defisit yang dialami oleh BPJS Kesehatan, seharusnya jangan membebani peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dengan biaya tambahan.

“Defisit sama saja kegagalan direksi BPJS Kesehatan dan Kementerian Kesehatan dalam mengelola jaminan kesehatan untuk seluruh rakyat. Janganlah kegagalan ini dibebankan kepada rakyat,” kata dia, seperti dikutip Liputan6.com, Selasa (29/1).

Untuk hal ini, Iqbal pun menyarankan beberapa langkah bagi pemerintah agar mampu mengatasi defisit. Misalnya dengan cukai rokok, meningkatkan pekerja formal, serta meningkatkan iuran PBI dari pemerintah.

Ketiga, para buruh juga akan menolak upah murah dan menolak tenaga kerja Tiongkok yang tidak punya keahlian. Mereka berpendapat, kompetisi lapangan kerja yang semakin ketat kian diperparah dengan adanya penerimaan tenaga asing Tiongkok.

KSPI juga akan menyampaikan penolakan terhadap tenaga outsourcing dan pemagangan. Soal pemagangan, Iqbal memberikan contoh pegawai PT. Panasonic yang harus bekerja selama delapan jam sehari dengan gaji Rp500 ribu per bulan.

"Padahal kerjanya delapan jam dan disuruh lembur juga tapi hanya dibayar Rp500 ribu," ujar Iqbal dalam Wowkeren, Kamis (31/1).

Lebih lanjut lagi, KSPI juga meminta kenaikan biaya per kilometer (km) untuk ojek daring (online).

"Kita minta ojek online bonusnya dinaikan, kan pemerintah janji keluarkan aturan Maret. Dinaikan sekitar Rp4.000-6.000 per km ada perlindungan yang jelas terkait BPJS kesehatan dan pensiun untuk BPJS ketenagakerjaan," lanjutnya.

KSPI juga menuntut pencabutan PP 78/2015 tentang pengupahan. Iqbal mengatakan, desakan untuk mencabut PP 78 itu telah disampaikan oleh buruh dalam aksi yang dilaksanakan tiap tahunnya.

Hoaks demo buruh

Masih terkait demo buruh, kepolisian menangkap seorang penyebar hoaks pada Selasa (29/1). Tersangka berinisial I menyebar hoaks terkait dengan tenaga kerja asing (TKA) asal Tiongkok di Morowali, Sulawesi Tenggara.

Video hoaks yang beredar di media sosial menampilkan ribuan buruh di Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP). Dalam kapsi video disebutkan bahwa itu merupakan aksi demo para buruh melawan tenaga kerja asing asal Tiongkok.

Namun, pihak perusahaan telah memberikan klarifikasi atas kabar bohong dan disinformasi yang beredar tersebut. Setelah diselidiki, diketahui aksi demo tersebut merupakan unjuk rasa buruh yang menuntut kenaikan upah minimum sektoral (UMSK).

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri Brigadir Jenderal Pol Dedi Prasetyo mengatakan, pelaku telah mengakui motifnya saat menyebarkan video tersebut.

"Maksud dan tujuan Saudara I mengunggah video di akun jejaring sosial Facebook miliknya tentang demo buruh di Morowali yaitu bermaksud mengimbau untuk memperlakukan secara adil antara tenaga kerja asing dengan tenaga kerja pribumi," kata Dedi melalui keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Kamis (31/1).

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR