PELANTIKAN ANIES-SANDI

Tiga warisan dan tantangan buat Anies-Sandi

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakilnya Sandiaga Uno saat menghadiri acara selamatan dan doa bersama di  DPW PKS DKI Jakarta, Minggu (15/10/2017).
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakilnya Sandiaga Uno saat menghadiri acara selamatan dan doa bersama di DPW PKS DKI Jakarta, Minggu (15/10/2017). | Reno Esnir /Antara Foto

Bersama suami dan lima anaknya, Sumiati kembali ke kampung Akuarium, Penjaringan, Jakarta Utara. Kamis pekan lalu, setelah satu setengah tahun menempati rumah susun (rusun), keluarga itu membangun ulang rumah di kampung Akuarium.

April tahun lalu, rumah ibu 32 tahun itu sempat digusur semasa pemerintahan Basuki Tjahaja 'Ahok' Purnama-Djarot Syaiful Hidayat. Saat kampanye Pilkada DKI Jakarta, isu penggusuran menjadi amunisi Anies Baswedan-Sandiaga Uno melawan Ahok-Djarot.

Februari lalu, Anies setidaknya dua kali mengunjungi kawasan itu. Ia mengunjungi 159 orang warga yang memilih bertahan di puing-puing sisa penggusuran. Dalam kunjungan itu, Anies mengatakan, akan membangun kembali pemukiman itu agar warga bisa kembali mendiaminya.

"Dengan ditata ulang warga bisa kembali tinggal di sini, kami akan merembukan (bahas)," kata Anies, Selasa, (7/2/2017), seperti dikutip dari CNN Indonesia.

Janji itu masih melekat. Mereka kini menaruh harap. "Berharap juga ke Pak Anies-Sandi. Saya percaya karena kami sudah ada kontrak politik. Dia janji tidak akan ada penggusuran tapi ada penataan," ujar Sumiati kepada detikcom, Kamis (12/10/2017).

Dalam rencana program 100 hari pertama, Anies-Sandi akan menggelar pertemuan kota (townhall meeting) per kecamatan sejak pekan pertama menjabat. Pertemuan dengan warga Kampung Akuarium itu direncanakan menjadi pertemuan pertama.

Masalah di kampung Akuarium adalah satu dari sekian banyak masalah Jakarta.

Sepekan sebelum menanggalkan jabatannya Djarot menyatakan, ada tiga masalah pokok yang belum selesai dan harus diatasi oleh Anies. Yakni kemacetan, sampah, dan pemukiman.

Kemacetan

Masalah paling klasik di Jakarta adalah kemacetan. Menurut data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan, pada 2015 beban jalan di Jakarta paling besar di Indonesia. Tiap satu kilometer jalan di Jakarta, harus melayani 2.077 unit kendaraan bermotor.

Hal ini tak mengherankan, mengingat pertumbuhan kendaraan di Jakarta memang tinggi. Pada 2014, merujuk data pemerintah DKI Jakarta, sepeda motor tumbuh 476 ribu unit. Sedangkan mobil, bertambah 169,1 ribu unit.

Pada 2016, survei di 38 negara yang digelar INRIX, lembaga internasional yang meneliti masalah transportasi dan kemacetan di dunia, Jakarta adalah kota paling macet ke 22 dari 1.064 kota di dunia. Alias paling macet kedua di Asia setelah Bangkok, Thailand.

Survei yang digelar tahun lalu itu mendapati, waktu yang dibuang sia-sia pengguna jalanan Jakarta mencapai 55 jam dalam setahun.

Pemerintah telah berkali-kali berusaha mengurai kemacetan. Mulai dari kebijakan three in one, hingga pembatasan kendaraan dengan kebijakan ganjil-genap dilakukan. Hasil ujicoba menunjukkan, kendaraan berkurang tapi kemacetan tetap ada.

Langkah utama menanggulangi kemacetan adalah pembangunan transportasi massal. Sejak Jokowi menjadi Gubernur, pembangunan transportasi massal MRT (Mass Rapid Transit) dan LRT (Light Rapid Transit) sudah dimulai.

Namun dua mode transportasi itu belum selesai hingga masa jabatan Djarot habis. Djarot sempat menargetkan, LRT dan MRT baru bisa diuji coba Agustus 2018. Ini bakal menjadi durian runtuh buat Anies-Sandi,

Dalam visi misinya, Anies-Sandi menyebut macet adalah masalah klasik. Maka, salah satu langkah yang akan mereka ambil adalah mempercepat pembangunan moda transportasi massal berbasis rel. Alias, meneruskan apa yang ada.

Warisan lain dari Jokowi-Ahok-Djarot adalah pembangunan dua koridor Transjakarta. Koridor 14 (Manggarai-Pasar Minggu) dan koridor 15 (Kalimalang-Blok M). Selama masa pemerintahan tiga gubernur itu, hanya mampu membangun koridor 12 (Pluit-Tanjung Priok) dan koridor 13 (Cliedug-Tendean).

Anies-Sandi justru tak menyebut masalah Transjakarta dalam visi misinya. Keduanya malah fokus pada menambah jumlah armada dan mengontrol kelayakan armada angkutan umum.

Dalam janjinya, pembangunan koridor 14 dan 15 ini juga tak disebut bakal dilanjutkan atau tidak. Keduanya, menjanjikan akan membuat angkutan terintegrasi. Baik ojek, angkutan umum, hingga angkutan massal seperti KRL.

Kebanyakan program transportasi massal Anies-Sandi melanjutkan program pendahulunya. Sehingga, tak banyak tantangan yang mungkin mereka temui.

Sampah

Saat pilkada Jakarta sedang panas-panasnya, ada tiga aksi demonstrasi yang ramai di jalanan dan di lini masa. Yakni aksi 411, aksi 212, dan aksi 412. Tiga aksi itu meninggalkan sampah 390 ton.

Selama ini, sampah Jakarta selalu dibuang ke luar Jakarta. Paling besar ke Bantar Gebang, Bekasi. Tapi tak semua sampah Jakarta terangkut. Pada era Fauzi Bowo, sampah-sampah yang tak terangkut itu mencapai 15 persen dari sampah yang dihasilkan semua penghuni Jakarta.

Saat Jokowi naik jadi Gubernur, sempat terangkut lebih baik, sehingga sampah sisa 5,5 persen. Pada 2014, sisa sampah itu mencapai 9,2 persen.

Produksi sampah di Jakarta mencapai 7.500 ton sehari. Djarot mengakui tak semua sampah bisa diangkut. Dari produksi sampah itu, sisa 9 persen yang tak diangkut. Kebanyakan karena sampah dibuang di kali dan mengendap atau terbawa arus.

Selama ini, Jakarta banyak membuang sampah ke daerah sekitarnya. Rencana mengolah sampah di Jakarta belum juga terealisasi. Saat Jokowi menjabat Gubernur, sempat digulirkan rencana membangun sarana pengolahan sampah ITF (Intermediate Treatment Facility ). Pembangunan ITF ini tertunda-tunda. Sempat dikabarkan akan mulai dibangun tahun ini, tapi belum juga jelas pembangunannya.

Anies-Sandi, dalam visi misinya menyebut sampah juga sebagai masalah klasik. Visi misi yang mereka tawarkan juga klise. Misalnya, adalah melatih penanganan sampah mandiri dan insentif program daur ulang di level rumah tangga atau komunitas. Selain itu juga sosialisasi penggunaan bahan organik baik untuk rumah tangga atau industri.

Di sektor hulu sampah, Anies-Sandi bakal memberikan insentif untuk industri kemasan dan produsen menggunakan bahan organik. Insentif juga bakal diberikan bagi alat composting inovatif dan industri daur ulang.

Sandi, Maret lalu menyatakan, Pemerintah DKI Jakarta tak bisa sendirian mengelola sampah. Pemerintah sudah maksimal menangani sampah di Jakarta. Dia menilai, saat ini pengelolaan sampah terlalu mengandalkan Dinas Kebersihan. Harusnya, masyarakat dilibatkan dalam pengelolaan sampah di Jakarta.

Menurut Dinas Kebersihan, sampah Jakarta paling banyak disumbang dari makanan, dan bahan organik. Penanganan sampah dengan mandiri dan daur ulang bisa jadi selaras dengan kontribusi sampah.

Tantangannya, adalah bagaimana mengubah kebiasaan masyarakat. Secara, untuk hal sederhana seperti membuang sampah pada tempatnya juga masih menjadi masalah. Ancaman denda maksimal Rp500 ribu bagi pembuang sampah sembarangan, tak juga membuat sebaran sampah berkurang. Bahkan, ke depan produksi sampah diprediksi malah meningkat.

Permukiman

Di masa Ahok-Djarot, penggusuran, relokasi, atau apa pun namanya, jumlahnya meningkat. Menurut LBH Jakarta, pada 2016 ada 193 kasus, tahun sebelumnya ada 113 kasus.

Djarot menilai, warga yang tinggal di pinggir kali harus dipindahkan ke rusun. Relokasi warga ini menurut Djarot adalah hal yang paling masuk akal karena keterbatasan lahan di ibu kota.

Menurut data BPS, hingga 2016, di Jakarta hanya 50,16 persen rumah tangga di Jakarta yang memiliki rumah sendiri. Sedangkan yang sewa ada 36,8 persen. Sisanya tinggal dengan dengan status lainnya, seperti dinas, bebas sewa, atau menempati lahan lainnya.

Tantangan bagi Anies dalam penyediaan tempat tinggal adalah lahan. Itulah kenapa, dalam janji atau pun visi misi yang ia serahkan kepada KPU DKI Jakarta, sama sekali tak menyebut soal penyediaan rumah tapak.

Dalam janjinya yang dimuat dalam Jakarta Maju Bersama, ada empat hal yang memuat soal perumahan. Yakni, hunian terjangkau dengan DP Rp0, menghapuskan sistem DP, perumahan murah, dan keadilan untuk penghuni rusun. Tak ada janji soal rumah tapak.

Tiga janjinya pertama, yang mau memangkas uang muka KPR, kemungkinan besar mental. Sebab, otoritas perbankan sudah menilai langkah itu melanggar aturan. Tim Sinkronisasi Anies-Sandi mengakui hal ini.

Dalam Visi Misi resmi yang ditanda tangani pada 25 September 2016 itu dua kali menyinggung soal hunian.

Pertama, pembangunan tempat tinggal bertingkat di tengah kota dengan harga terjangkau untuk kelas menengah bawah, guna menekan biaya transportasi. Kedua, penataan kawasan hunian bertingkat untuk pekerja dengan akses jalan umum, air bersih terpipa dan pelayanan lainnya.

Tak ada juga yang menyebut soal rumah yang menyentuh tanah. Dengan janji ini, besar kemungkinan, Sumiati tak bisa tinggal di kampung Akuarium. Mungkin ia terpaksa kembali lagi ke rusun lagi.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR