PEMILU 2019

Tim Hukum Nasional untuk menangkis delegitimasi pemilu

Menko Polhukam Wiranto (tengah) memimpn rapat koordinasi dengan kementerian dan instansi di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (6/5/2019). Rakor tersebut untuk menyiapkan sejumlah langkah hukum terhadap beberapa aksi yang meresahkan masyarakat pascapemilu.
Menko Polhukam Wiranto (tengah) memimpn rapat koordinasi dengan kementerian dan instansi di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (6/5/2019). Rakor tersebut untuk menyiapkan sejumlah langkah hukum terhadap beberapa aksi yang meresahkan masyarakat pascapemilu. | /Humas Kemenko Polhukam

Pemerintah membentuk Tim Hukum Nasional untuk mengkaji ucapan, tindakan, ataupun pemikiran dari siapa pun yang melawan dan melanggar hukum, termasuk yang menghasut untuk mendelegitimasi Pemilu 2019.

Seiring dengan itu, pemerintah kata Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto, meminta upaya-upaya yang bersifat mendelegitimasi Pemilu 2019 segera dihentikan.

Jika masih berlanjut sebutnya, aparat penegak hukum akan bertindak. "Aparat penegak hukum tidak akan ragu-ragu untuk menindak tegas siapa pun yang nyata-nyata melawan hukum untuk mendelegitimasi penyelenggaraan pemilu," ujar Wiranto di kantor Kemenkopolhukam, Jakarta, Senin (6/5/2019).

Kegusaran Wiranto bukan tanpa alasan, merujuk catatan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) yang diolah tim Lokadata Beritagar.id, sengketa pemilu (76,6 persen) merupakan salah satu potensi masalah paling tinggi yang bisa muncul pada Pemilu 2019.

Wiranto menegaskan, tidak ada kecurangan pemilu yang sifatnya terstruktur, sistematis, masif, dan brutal, seperti kerap dituduhkan sejumlah pihak.

Sekalipun terjadi kecurangan, sebutnya, kemungkinan besar itu sifatnya invidual dan sporadis, sama seperti terjadi pada pemilu sebelumnya.

Untuk mengatasinya, tambah Wiranto, sudah ada instrumen sesuai aturan perundang-undangan, antara lain ada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Sentra Penegakan Hukum Terpadu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), dan Mahkamah Konstitusi.

Dia menandaskan, peserta pemilu mesti mematuhi hukum yang berlaku. "Jangan menuduh sepihak dan kemudian mengajak masyarakat tidak mematuhi hukum. Itu jelas melanggar hukum dan konstitusi," tegasnya.

Mantan Panglima ABRI ini meminta semua pihak menghargai proses pemilu. Apalagi jika mengingat gugurnya petugas penyelenggara pemilu yang mencapai 400 orang lebih.

Komentar serupa diungkapkan Ketua Bawaslu RI, Abhan Misbah. Ia meminta pihak yang menemukan kecurangan pemilu untuk melapor dan memberikan bukti konkret.

"Jangan terus membangun opini Pemilu curang saja, tapi tidak ada bukti," ujar Abhan dalam BINCANG bersama jurnalis Beritagar.id, Heru Triyono, (2/5).

Di lain pihak, Calon Presiden Prabowo Subianto kepada sejumlah media internasional meminta agar dugaan kecurangan pemilu di Indonesia disampaikan pada warga di seluruh penjuru dunia.

"Pada intinya, kami mencoba menjelaskan kepada warga dunia dan Indonesia, tentunya, bahwa kami mengalami pemilu dengan aksi kecurangan yang terbuka dan terbukti melenceng dari norma demokrasi," ucap Prabowo dalam siaran pers BPN, Senin (6/5).

Buru tokoh penghasut

Selain untuk menindak mereka yang berupaya mendelegitimasi penyelenggara pemilu, Tim Hukum Nasional juga akan memburu para tokoh yang menghasut masyarakat dan kerap melontarkan cacian kepada Presiden.

Tim tersebut ungkap Wiranto, antara lain terdiri atas pakar hukum tata negara yang akan mengkaji ucapan, tindakan, ataupun pemikiran dari siapa pun yang melanggar dan melawan hukum.

"Tidak bisa dibiarkan adanya rongrongan pada pemerintahan yang masih sah dan cacian kepada Presiden yang masih sah menjabat. Itu sudah ada hukum dan sanksinya. Kita akan melaksanakan itu kepada siapa pun, dari tokoh hingga mantan jenderal," tukasnya.

Dia juga memastikan bahwa aparat TNI/Polri tetap solid menjaga ketertiban, keteraturan, dan keamanan nasional.

"Kalau ada pihak-pihak tertentu yang mengaku sudah memiliki pengaruh 70 persen TNI itu omong kosong, itu tidak benar. Banyak hasutan dan hal yang meresahkan itu akan kami tindak secara hukum. Masyarakat jangan terpengaruh, aparat keamanan tetap solid untuk seluruh bangsa," imbuhnya.

Langkah Wiranto tersebut dianggap berlebihan oleh Pakar Hukum Tata Negara Universitas Brawijaya (UB), Muchamad Ali Safa'at. Menurutnya, tak ada urgensi yang mengharuskan tim itu dibuat saat ini.

"Saya menilainya berlebihan karena situasi saat ini tidak ada yang layak membuat (pemerintah) panik. Saya yakin dengan instrumen yang dimiliki oleh pemerintah juga tidak akan panik. Jadi rencana tersebut tidak memiliki dasar urgensi sama sekali," ujar Ali, Senin (6/5).

Selain dinilai berlebihan, Direktur Advokasi dan Hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Dasco juga menyebut rencana itu terlalu dini.

Alasannya, urusan Pemilu 2019 belum selesai. "Pemilu saja belum selesai. Wacana ini kecepetan saya pikir. Di mana semangatnya supaya ada masukan untuk perbaikan pemilu ke depan," ucapnya.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR