PILPRES 2019

Tim Hukum Prabowo mengakui sulitnya membuktikan kecurangan

Kuasa Hukum Prabowo-Sandi, Bambang Widjojanto (kanan) dan Denny Indrayana (kiri) dalam sidang perdana Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat (14/6/2019).
Kuasa Hukum Prabowo-Sandi, Bambang Widjojanto (kanan) dan Denny Indrayana (kiri) dalam sidang perdana Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat (14/6/2019). | Hafidz Mubarak A /Antara Foto

Anggota Tim Hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Salahudin Uno, Denny Indrayana, mengakui sulit membuktikan adanya kecurangan pemilu yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.

Dia tak ingin semua pembuktian kecurangan pemilu dibebankan kepada pihaknya. Denny menandaskan, membuktikan presiden sedang aktif melakukan kecurangan TSM bukan pekerjaan yang mudah.

"Apalagi kecurangan itu dilakukan bersama-sama dengan aparat kepolisian, aparat dan birokrasi," ujar Denny dalam sidang di Mahkamah Konstitusi (MK), Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (14/6/2019).

Menurutnya, pihak pemohon dalam hal ini kubu Prabowo, tak ingin diberi beban membuktikan seluruh dugaan-dugaan kecurangan. Pihaknya, tambah dia, memiliki keterbatasan akses dan kewenangan untuk membuktikan sejumlah dugaan kecurangan pemilu.

"Pemohon tidak memiliki kewenangan melakukan investigasi mencari alat bukti apalagi menghadirkan, memaksa orang hadir di persidangan karena itu sangat tidak fair beban pembuktian ditanggung oleh pemohon," tegasnya.

Pemohon, sambung Denny, meminta majelis hakim MK berperan aktif mencari pembuktian kecurangan pemilu. Peran aktif hakim MK mencari pembuktian itu tambahnya, diatur dalam Pasal 42 UU Mahkamah Konstitusi.

Sidang perdana di MK, diisi dengan agenda memeriksa kelengkapan dan kejelasan permohonan pemohon.

Di muka persidangan, pemohon menyampaikan pokok permohonan di depan para pihak terkait, kubu Joko "Jokowi" Widodo-Ma'ruf Amin termasuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan pihak pemberi keterangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Sidang ditutup sekitar Pukul 15.15 WIB dan akan dilanjutkan pada Selasa, (18/6).

Klaim unggul 71 juta suara

Ketua Tim Hukum Prabowo-Sandi, Bambang Widjojanto (BW) mengklaim unggul 71 juta suara dalam Pilpres 2019. Dia menyebut ada fakta terjadinya penggelembungan suara.

Berdasarkan hasil perhitungan Tim IT internal, kata dia, ada penggerusan suara 02 (Prabowo-Sandi) lebih dari 2.500.000 dan penggelembungan suara 01 (Jokowi-Amin) hingga di atas 20.000.000.

"Sehingga perolehan sebenarnya untuk suara pasangan 01 sekitar 62.886.362 (48 persen) dan suara untuk pasangan 02 sekitar 71.247.792 (52 persen)," ungkapnya melalui keterangan tertulis, Jumat (14/6).

Proses itu, sebut Bambang, diduga dilakukan menggunakan teknologi informasi dengan ditemukannya indikasi proses rekayasa (engineering). Kemudian sekaligus adjustment atas perolehan suara yang sejak awal sudah didesain dengan komposisi atau target tertentu dengan menggunakan sistem IT tertentu.

Seperti diketahui, dalam pasangan Jokowi-Amin unggul di 21 provinsi dan luar negeri, mengalahkan Prabowo-Sandi yang unggul di 13 provinsi.

Jokowi meraih 85.036.828 suara atau 55,41 persen sementara Prabowo-Sandi sebanyak 68.442.493 atau 44,59 persen. Total suara sah 153.479.321 atau partisipasi sebanyak 81,97 persen. Selisih perolehan suara keduanya mencapai 16.594.335.

Bambang ingin pemeriksaan form C1 di MK bisa selangkah lebih maju dengan memperhatikan, melibatkan, dan menggunakan IT dalam proses menguji, konfirmasi dan klarifikasi suara tersebut di dalam form C1 yang terdapat di dalam Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) KPU, untuk mengetahui digital fraud (kecurangan digital) di dalam sistem informasi tersebut.

"Bukankah KPU diwajibkan memiliki informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu secara keseluruhan sesuai Pasal 14 jo Pasal 218 UU No. 7 Tahun 2017. Sehingga seyogianya pemeriksaan atas keabsahan hasil pemilu juga perlu menggunakan atau membandingkannya dengan IT," tandasnya.

Bahkan, lenjutnya, ada sanksi pidana jika ada yang sengaja merusak, mengganggu dan mendistorsi sistem informasi penghitungan suara sesuai Pasal 536 UU Nomor 7 Tahun 2017.

Begitu juga dengan KPU tambah Bambang, mengatur secara khusus soal sistem informasi penghitungan suara melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 Tahun 2019 dan PKPU Nomor 4 Tahun 2019.

"Salah satu Komisoner KPU menyatakan peserta pemilu bisa mengakses Formulir C1 autentik dari seluruh TPS dalam bentuk soft copy secara mudah sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas. Itu sebabnya data C1 yang berada di dalam Situng menjadi data yang bersifat mirroring dengan C1 yang digunakan untuk penghitungan berjenjang," terangnya.

Selain itu, ujar Bambang, Bawaslu dalam sebuah putusannya menyatakan bahwa keberadaan Situng KPU memiliki urgensi bagi wewenang keterbukaan akses informasi publik dan dijalankan sebagai bentuk akuntabilitas terhadap publik.

"Hal tersebut ada di dalam Pasal 3 huruf f, Pasal 14 huruf b, c dan e UU Nomor 7 tahun 2017 (Putusan No.lmor 07/LP/PP/ADM/RA/00.00/V/2009 tanggal 14 Mei 2019)," tandasnya.

Berdasarkan hasil analisis IT dan IT forensik yang dilakukan atas Situng KPU, sebutnya, tim IT juga menemukan kecurangan berupa penggelembungan suara di 25 provinsi dan menyebar di beberapa provinsi di Pulau Jawa, Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, Bali, dan Nusa Tenggara Timur, serta terjadi di lebih dari 400 Kabupaten/Kota.

"Jika dilihat dari besar jumlah suara, penggelembungan suara terbesar terjadi di Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten, Sumatra Utara, Sumatra Selatan dan Lampung," bebernya.

Menurutnya, jika dilihat dari persentase suara penggelembungan pasangan 01 dibandingkan kehadiran maka penggelembungan terbesar terjadi di Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, Jawa Barat, Jambi, Kalimantan Selatan dan Bengkulu.

Untuk Provinsi Jawa Tengah Penggelembungan suara pasangan 01 secara persentase terbesar terjadi di Rembang, Kota Pekalongan, Batang, Pekalongan, Kudus, Kendal, Purbalingga, Demak, Wonosobo, Blora, dan Jepara.

"Sedangkan untuk Provinsi Jawa Timur Penggelembungan Terbesar terjadi Trenggalek, Tuban, Mojokerto, Jombang, Gresik, Kota Pasuruan, Pasuruan, Kota Probolinggo, Nganjuk dan Probolinggo. Sedangkan untuk provinsi Jawa Barat Penggelembungan Terbesar terjadi di Kota Cirebon, Cirebon, Indramayu, Sukabumi, Purwakarta, Karawang, Majalengka, Bekasi, Bogor, Subang dan Kuningan," bebernya.

Dia mengajak masyarakat untuk terlibat aktif dalam memeriksa dugaan terjadinya penggelembungan suara dengan memelototi data Situng KPU sebagai bagian dari wujud partisipasi publik dalam upaya menegakkan kedaulatan rakyat atas indikasi kecurangan yang dilakukan dengan penggelembungan dan rekayasa dokumen C1 dan DA1.

"Untuk itu, masyarakat dapat melaporkan digital fraud tersebut melalui aplikasi Kawal MK di WA 085829347671 atau Telegram KawalMKbot," imbaunya.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR